PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2016 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik didaerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu adanya penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, kewenanagan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala Dinas berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Paraturan Bupati Sorong tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2007; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 27 Tahun 2009; Permendagri Nomor 20 Tahun 2008; dan Perda Kab. Sorong Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelimpahan Kewenangan; Pelaksanaan Kewenangan; Pengaduan; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2016.
-
-
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2016
PERBUP Kab. Seruyan No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pelayanan
perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah,
murah, transparan, pasti dan terjangkau serta
untuk meningkatkan hak-hak masyarakat
terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal
memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di
Kabupaten Seruyan, dipandang perlu
mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati
Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Seruyan dalam hal penandatanganan Dokumen
Perizinan dan Nonperizinan;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14
Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1
Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN;
BAB IV
TIM TEKNIS;
BAB V
BIAYA;
BAB VI
TATA CARA PENGADUAN;
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VIII
KOORDINASI DAN PELAPORAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di
Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten
Seruyan Nomor 14 Tahun 2015) dinyatakan dicabut
dan tidak berlaku lagi.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecil Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahu 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil, pelaksana izin usaha mikro dan kecil adalah camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.20 tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2013, Perpres no.98 Tahun 2014, Permendagri No.83 tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup; pendelegasian kewenangan; pelaksanaan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan dan pengawasan; pembiayaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2016.
6 Halaman dan 3 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 30 Tahun 2016
PERBUP Kab. Tabalong No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat
(2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3) dan
Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perpustakaan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 43 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2014; Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 0103/0/1981; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015.
Peraturan ini memuat Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tata Cara Penyerahan Karya Cetak; Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah; Pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca; Pendataan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca; Tata Cara Pengawasan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2016.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kecamatan Amuntai Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan perlu dilakukan penataan kembali Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa guna memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan, dilaksanakan melalui Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kecamatan Amuntai Tengah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010; Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/ 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2010.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan Pada Kecamatan Amuntai Tengah, Yang Terdiri Atas 6 Pasal :
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2016.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2016 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 61 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KANTOR PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dan dalam rangka efektifitas pelayanan perijinan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal;
Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 112 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2);
Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014
Nomor 61);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 61 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Kantor Perizinan dan Penanaman Modal (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 61) diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 4 diubah;
2. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) dihapus;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 29 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Kapuas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan air minum, perlu dilakukan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera. berdasarkan Pasal 4 pada ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan dan Strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
BAB III
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM;
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN
DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SPAM;
BAB V
KETENTUAN LAIN;
BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 29 Tahun 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/N0.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 214 Tentang Izin Gangguan
ABSTRAK:
dengan adanya perkembangan dan perubahan kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketentuan kriteria gangguan dalam penetapan izin gangguan, dan dalam rangka mempermudah dan melakukan penyederhanaan dalam proses perizinan gangguan, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan, dan Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 36 Tahun 2005; Perda Kab.Serang No 3 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 19 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 20 Tahun 2011; Perda Kab.Serang No 1 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 5 Tahun 2013; Perda Kab.Serang No 9 Tahun 2013.
terdapat dalam pasal 5,dan pasal 13
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Tahun 2016/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha
Industri, Bupati berwenang memberikan Izin Usaha
Industri menengah dan Izin Usaha Industri kecil;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian
Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Kabupaten Sukoharjo perlu
mengatur tata cara dan persyaratan penerbitan Izin
Usaha Industri;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan
Persyaratan Penerbitan Izin Usaha Industri;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang
Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77
Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/MIND/
PER/3/2014 tentang Program Restrukturisasi
Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Industri
Menengah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2015 Nomor 4);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Setiap kegiatan usaha industri wajib memiliki IUI.
(2) Kegiatan usaha industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk:
a. menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah
atau manfaat lebih tinggi; dan/atau
b. menyediakan jasa industri.
(3) Kegiatan usaha Industri sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
a. industri kecil;
b. industri menengah; dan
c. industri besar.
(4) Industri kecil, industri menengah dan industri besar ditetapkan
berdasarkan jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2016.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
