Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 6.627 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Permentan No. 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Download file:

Permentan_07-2024_OTK UPT PKH.pdf

UPT-PKH

2024

Peraturan Menteri Pertanian NO. 7, BN.2024 (653)/14 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk memperhatikan lingkungan strategis dan kebutuhan peningkatan layanan veteriner di wilayah Papua, perlu dilakukan peningkatan organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Veteriner Jayapura menjadi Balai Veteriner Jayapura di Kementerian Pertanian; b. bahwa peningkatan organisasi Unit Pelaksana Teknis Loka Veteriner menjadi Balai Veteriner Jayapura telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 diubah
14 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Permentan_06-2024 UPT Veteriner.pdf

UPT-veteriner-pkh

2024

Peraturan Menteri Pertanian NO. 6, BN.2024 (650)/18 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu menyusun kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian , Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kriteria klasifikasi, peilaian Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Veteriner, penetapan klasifikasi UPT veteriner, evaluasi UPT veteriner dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2024.
18 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

Permentan No. 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian
Mengubah sebagian.

Download file:

Permentan_04-2024_Tata Ca...ukan PLH dan PLT.pdf

Pelaksana harian-pelaksana tugas

2024

Peraturan Menteri Pertanian NO. 04, BN. 603 Tahun 2024

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa untuk penyesuaian perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian No. 04 Tahun 2021 tentangTata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas yaitu tentang berhalangan sementara, Penunjukan pejabat fungsional, Penandatanganan Surat Perintah dan kewenangan Plt. Plh.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2024.
Peraturan Menteri Pertanian No. 04 Tahun 2021 tentangTata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas diubah sebagian
5 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mengubah

Permentan No. 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Download file:

Permentan_01-2024_-_ttd.pdf

ALOKASI-HET-pertanian

2024

Peraturan Menteri Pertanian NO. 1, BN.2024 (206)/8 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan dan penyaluran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian; b. bahwa dengan adanya degradasi lahan pertanian serta untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, diperlukan penyesuaian pengaturan penyaluran pupuk bersubsidi terkait jenis, peruntukan, dan penetapan alokasi pupuk bersubsidi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian yaitu tentang ketentuan umum, pupuk bersubsidi, Jenis pupuk organik dan Penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi tingkat pusat

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian diubah sebagian
8 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Permentan_39_Tahun_2023_Zoonosis_Prioritas1.pdf

pelayanan

2023

Peraturan Menteri Pertanian NO. 39, BN.2023 (881)/59 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas Di Wilayah Kabupaten/Kota

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin kesehatan masyarakat dari dampak zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota, diperlukan pengaturan mengenai pelayanan minimal zoonosis prioritas di wilayah kabupaten/kota; b. bahwa untuk mencegah penyebaran zoonosis di wilayah kabupaten/kota, dilakukan respon cepat penanganan zoonosis prioritas oleh pemerintah kabupaten/kota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Minimal Zoonosis Prioritas di Wilayah Kabupaten/Kota;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelayanan maksimal, zoonosis prioritas dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
59 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Diubah sebagian dengan

Permentan No. 5 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian

Download file:

Permentan_Nomor_33_Tahun_2023_SPBE1.pdf

sistem - elektronik

2023

Peraturan Menteri Pertanian NO. 33, BN 2023 (760) / 24 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian Pertanian, perlu mengatur mengenai tata kelola, manajemen, audit, penyelenggara, serta pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik lingkup Kementerian Pertanian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkup Kementerian Pertanian
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian ; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola sistem berbasis elektronik kementerian, manajemen sistem elektronik berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi kementerian, pemantauan dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
24 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permentan No. 9 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian
Permentan No. 8 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
Permentan No. 14 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan
Permentan No. 13 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian
Permentan No. 12 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman
Permentan No. 11 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan
Permentan No. 10 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi Dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Download file:

Permentan_Nomor_28_Tahun_2023.pdf

KELOMPOK SUBSTANSI - SUBKELOMPOK SUBSTANSI - KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - KEMENTERIAN PERTANIAN

2023

Peraturan Menteri Pertanian NO. 28, BN 2023 (562): 4 Halaman, jdih.pertanian.go.id

Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Subtansi dan Subkelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian

ABSTRAK:

Dengan adanya perubahan kebijakan terkait organisasi dan kepegawaian, terdapat beberapa Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kelompok substansi dan subkelompok substansi pada kelompok jabatan fungsional lingkup Kementerian Pertanian dan unit pelaksana teknis Kementerian Pertanian yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi.
Dasar Hukum Peraturan Kementan Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 117 Tahun 2022; Peraturan Kementan No. 19 Tahun 2022; Peraturan Kementan No. 10 Tahun 2023; Peraturan Kementan No. 11 Tahun 2023; Peraturan Kementan No. 12 Tahun 2023; Peraturan Kementan No. 13 Tahun 2023; Peraturan Kementan No. 14 Tahun 2023; dan Peraturan Kementan No. 15 Tahun 2023.
Permentan ini mencabut beberapa Permentan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian Tentang Kelompok Subtansi Dan Subkelompok Subtansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Kementerian Pertanian
Lampiran File; 4 Halaman

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Download file:

Permentan_08_Tahun_2023.pdf

dana alokasi khusus, ketahanan pangan

2023

Peraturan Menteri Pertanian NO. 08, BN.2023 (102)/68 hlm

Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung kemandirian pangan masyarakat, peningkatan ketahanan pangan masyarakat, dan penyampaian informasi pertanian, perlu mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023; b. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 5 Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu menyusun petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian tahun anggaran 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827); 4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188); 5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1032);
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
68

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan \

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Download file:

Permentan_17-2022.pdf

IMPOR-PANGAN-DAGING

2022

Peraturan Menteri Pertanian NO. 17, BN No. 1192,2022

Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan \

ABSTRAK:

a. bahwa pengaturan pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan, telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan; b. bahwa pengaturan pelaksanaan pemasukan daging tanpa tulang dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; c. bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, selain Badan Usaha Milik Negara dapat dilakukan oleh pelaku usaha lainnya dan pemasukannya berdasarkan neraca komoditas; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian 8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Peraturan ini mengatur tentan ketentuan umum, persyaratan pemasukan, tindakan karantina, pengawasan, ketentuan sanksi dan ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/PK.450/5/2016 tentang Pemasukan Daging Tanpa Tulang dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
16 hlm

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permentan No. 37 Tahun 2020 tentang Pengembangan Nilai Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Pertanian
Permentan No. 21 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Pekerjaan Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Peneliti, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, dan Penyuluh Pertanian pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Permentan No. 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian
Permentan No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.020/5/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Permentan No. 46/Permentan/OT.020/11/2018 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Eselon IV Politeknik Pembangunan Pertanian
Permentan No. 19/Permentan/OT.020/5/2017 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Permentan Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2007
Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 64/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 67/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 65/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 68/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 69/Permentan/OT.140/10/2011
Permentan Nomor 76/Permentan/OT.140/11/2011
Permentan Nomor 77/Permentan/OT.140/11/2011
Permentan Nomor 78/Permentan/OT.140/11/2011
Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/5/2012
Permentan Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012
Permentan Nomor 31/Permentan/OT.140/5/2012
Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2012
Permentan Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2012
Permentan Nomor 40/Permentan/OT.140/6/2012
Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/6/2012
Permentan Nomor 45/Permentan/OT.140/6/2012
Permentan Nomor 46/Permentan/OT.140/6/2012
Permentan Nomor 21/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 28/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 30/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 33/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 34/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 39/Permentan/OT.140/3/2013
Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 53/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 55/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 56/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 57/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 58/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 59/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/5/2013
Permentan Nomor 100/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 101/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 102/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 103/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 104/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 105/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 106/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 107/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 108/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 109/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 110/Permentan/OT.140/10/2013
Permentan Nomor 10/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 16/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 18/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 19/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 20/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 21/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 23/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 25/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 27/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 28/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 29/Permentan/OT.140/1/2014
Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 53/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 54/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 55/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 56/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 57/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 58/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 59/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 60/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 62/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 63/Permentan/OT.140/4/2014
Permentan Nomor 80/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 81/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 83/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 84/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 85/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 86/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 87/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 88/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 89/Permentan/OT.140/6/2014
Permentan Nomor 90/Permentan/OT.140/6/2014

Download file:

Permentan Nomor 9 Tahun 2022.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT