Peraturan Walikota (Perwali) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan danAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) TahunAnggaran 2025 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran, maka Pemerintah Kota Sungai Penuh perlu membuat Analisis Standar Belanja Fisik Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kota Sungai PenuhTahun 2025;
UU No.25 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah beberapa kali dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; PP No.12 Tahun 2017; PP No.2 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No.33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889;
Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Ruang lingkup, Komponen analisis standar belanja fisik, Penggunaan analisis standar belanja, Pengendalian dan pengawasan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
5 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2024 Nomor 20
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem Pelayanan Kependudukan Secara Daring Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan
publik yang efektif, efisien, transparan dan
akuntabel serta memberi kemudahan bagi
pengguna pelayanan, perlu dikembangkan sistem
pelayanan administrasi kependudukan berbasis
daring
UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 40 Tahun 2019, PP No. 95 Tahun 2018, Perpres No. 96 Tahun 2018, Permendagri No. 9 Tahun 2011, PermenPANRB No. 15 Tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2018, Permendagri No. 7 Tahun 2019, Permendagri No. 96 Tahun 2019, Permendagri No. 104 Tahun 2019, Permendagri No. 109 Tahun 2019, Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2023
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk:
a. mengatur pelaksanaan aplikasi sistem
pelayanan administrasi kependudukan yang
dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat; dan
b. mengelola aplikasi sistem pelayanan
administrasi kependudukan.
Peraturan WaIi Kota ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan dan pengembangan aplikasi
sistem pelayanan administrasi kependudukan;
dan
b. mendorong terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2024.
23 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Gorontalo Nomor 20 Tahun 2024
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BD 2024 (20)
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo diatur dengan Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wah Kota Gorontan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, Permendagri No 25 Tahun 2021, PERDA No 5 Tahun 2016, Perwali No 4 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024.
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palopo Nomor 20 Tahun 2024
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 20, BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2024 NOMOR 20
Peraturan Walikota (Perwali) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian;
b. bahwa Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajeman Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8,Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 8).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEDUDUKAN
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Bagian Kedua
Sekretariat
Paragraf 1
Sekretariat
Paragraf 2
Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian
Paragraf 3
Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan Industri Kecil Dan Industri Menengah
Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Teknologi Industri Kecil Dan Industri Menengah
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Togas Dan Fungsi
Bagian Kedua
Pengendalian Dan Evaluasi, Serta Pelaporan Dan Pengawasan
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2024.
Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2022 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERATURAN WALI KOTA PALOPO NOMOR 20 TAHUN 2024
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin perlu diganti dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat yang dikenakan kepada masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; NAMA, SUBJEK, DAN OBJEK TARIF PELAYANAN; PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF; JENIS PELAYANAN DAN KELAS PERAWATAN; TARIF LAYANAN; TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT; TATA CARA PEMBAYARAN ATAS LAYANAN RUMAH SAKIT; TATA CARA PENAGIHAN KEPADA PENGGUNA LAYANAN RUMAH SAKIT; PENGURANGAN, KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN PENGHlTUNGAN TARIF LAYANAN RUMAH SAKIT; PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN ATAS LAYANAN RUMAH SAKIT; PEMANFAATAN TARIF; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
96 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2023-2042
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) PeraturanDaerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentangPengelolaan Air Limbah Domestik bahwa Rencana Induk
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditetapkan denganPeraturan Wali Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik Tahun 2023-2042;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 04/PRT/M/2017;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Periode Perencanaan, Kedudukan dan Fungsi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, Sistematika Rencana Induk SPALD, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2024.
Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2013 dicabut.
215 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas kepada Aparatur Negara dan Penerima Tunjangan
Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tegal;
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Perintah Nomor 14 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 80 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal yang meliputi Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas dan Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
13 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi yang lebih
proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan
kinerja dalam kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu
dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan; bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, dipandang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan
pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Perpustakaan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 115 Tahun 2021 dicabut.
19 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
ahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2024 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna
dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, maka perlu
mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Wali Kota Nomor
44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran
2024; bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan
di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2023
tentang Standarisasi Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 44 Tahun 2023 diubah.
16 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tasikmalaya Nomor 19 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 19, BD Tahun 2024 No.19
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
Bahwa diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permendagri No. 2 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Organisasi JDIH Daerah, Tim Pengeloala JDIH Daerah, Pengelolaan JDIH Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Anggaran, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2024.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
