Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal
Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Asal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 1435h H / 2014 M
ABSTRAK:
Dalam rangla penyelenggaraan ibadah haii terdapat
kegiatan yang menjadi beban Pemerintah Daerah yang
mengantar dan menjemput jemaah haji dari asal daerah ke
embarkasi dan dari debarkasi ke asal daerah Jamaah Haji.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008; Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006; Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun
2013.
Biaya Pemberangkatan Dan Pemulangan Jemaah Haji Dari Asal
Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Asal Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 1435h / 2014 M
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2014
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat arah kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); bahwa RKPD Kabupaten Demak Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 dalam perjalanannya telah mengalami perkembangan keadaan sehingga dipandang perlu untuk mengubah RKPD Kabupaten Demak Tahun 2014; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2012;
Pertauran Bupati ini mengatur tentang perubahan ketentuan Pasal 1, perubahan ketentuan Pasal 2, perubahan ketentuan Pasal 3, perubahan ketentuan Pasal 4, perubahan ketentuan Pasal 5,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2014.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 diubah.
197 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN KETUA RUKUN TETANGGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 126 ayat (2) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, camat dalam melaksanakan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif, dan efisien;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2011, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, PP No.19 Tahun 2008, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.4 Tahun 2010, Permendagri No.1 Tahun 2014, Perda sanggau No.12 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilimpahkan, Pembinaan Dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
Peraturan ini memiliki 6 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kualitas Dana Bergulir Dan Penyisihan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Majene
ABSTRAK:
dalam rangka penyajian investasi dana bergulir neraca Pemerintah Kabupaten Majene yang dihitung dengan nilai bersih, diperlukan penyesuaian dengan membentuk penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih berdasarkan atas penggolongan kualitas dana bergulir.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; Perda Kabupaten Majene No.9 Tahun 2006.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai Dana Bergulir, Penatausahaan Dana Bergulir, Kualitas Dana Bergulir, dan Restrukturisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2014.
mencabut berlakunya Peraturan Bupati Majene No.27 Tahun 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan pembuatan Akta Kematian di Kabupaten Banjar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar
perlu melaksanakan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus;bahwa pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak terkait keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan luasan cakupan pembuatan Akta Kematian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banjar.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2012.
Peraturan Buapti Ini Mengatur Tentang Pelayanan Pembuatan Akta Kematian Plus dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Pelayanan Pencatatan Akta Kematian;Pelaporan;Tata Cara Pengurusan akta Kematian;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 21 Tahun 2014
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA, TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.466
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar Dan Izin Belajar Di Lingkungan Pemerintahan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Boalemo dan untuk menciptakan kualitas sumber daya aparatur dengan meningkatkan mutu profesionalisme, sikap pengabdian, kesetiaan dan pengembangan kompetensi melalui pendidikan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 1961; Perda Kabupaten Boalemo No. 8 Tahun 2008; Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 595/D5.1/T/2007; Surat Menteri Dalam Negeri No. 892/303/SJ Tahun 2009; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/3264/M.PAN-RB/10/2013; Surat Edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pemberian Beasiswa, Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintahan termasuk di dalamnya maksud dan tujuan, beasiswa, izin belajar, tugas belajar, pembiayaan, kewenangan, hukuman disiplin, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 18 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN (TP) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 21 Tahun 2014
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO nomor 44 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2014
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato 44 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena adanya peningkatan kinerja, tanggungjawab dan mobilitas penyuluh yang berada di masing-masing desa dan kecamatan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 8 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 38 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Pohuwato No. 8 Tahun 2007; Perda Kabupaten Pohuwato No. 2 Tahun 2014; Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pohuwato No. 44 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 21 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai
tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja
pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pengubahan beberapa Pasal dan Penambahan beberapa Pasal yaitu pasal 22A, 22B,22C, dan 22E.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak
15 Halaman Pasal dan 1 Halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
