PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2014/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan Peraturan Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan penyeragaman prosedur pembentukan dan evaluasi Rancangan Peraturan Desa secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi; bahwa untuk maksud tersebut,, perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2014.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2007
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - PENJABARAN TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2007/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka dalam rangka menindaklanjuti
ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas
Pokok dan Susunan Organisasi Badan Pengeiola Keuanga
Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan
Penjabaran Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Pengeiola
Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dengan Peraturan
Bupati Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Per at ur an Daer a h Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Per at ur an Daer a h Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan kewenangan, susunan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2007.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2015
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/No. 20 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dalam pemberian tambahan penghasilan, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomro 13 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2015.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 yang efisien dan efektif, perlu ada Standar Satuan Harga Kegiatan, Honorarium, pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 31 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 dalam hal perecanaan kegiatan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2013
PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2013/No.19 Seri E Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Melalui Rekening pada Bank
ABSTRAK:
bahwa untuk memudahkan pelaksanaan pemenuhan hak atas gaji dan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, perlu memanfaatkan jasa pelayanan perbankan; bahwa untuk memberikan pedoman bagi pejabat yang berwenang dan pihak terkait dalam pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil melalui Rekening pada Bank;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan
Bab IV Pengambilan Gaji dan Tambahan Penghasilan
Bab V Evaluasi dan Pelaporan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk mempercepat proses pengelolaan barang dan jasa diperlukan penyederhanaan persyaratan-persyaratan verifikasi kelengkapan dokumen pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerbitan surat keterangan untuk pengendalian realisasi progres keuangan dan fisik kegiatan pengadaan barang dan jasa guna kelancaran proses administrasi, pengendalian dan monitoring pembangunan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016, perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2015
27
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2019
PERWALI Kota Yogyakarta No. 73 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Jasa
Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta ada beberapa ketentuan dalam Lampiran yang sudah tidak sesuai, maka Peraturan Walikota tersebut perlu disesuaikan.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Materi pokok: merubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Jumlah Halaman: 4 HLM; ; Lampiran : 65 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kabupaten Madiun Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi
kepegawaian guna terciptanya budaya tertib administrasi
dibidang kepegawaian khususnya dalam hal pemberian cuti
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian Cuti Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2019.
Bupati berwenang memberikan cuti bagi ASN. Cuti bagi PNS meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti besar;
c. cuti sakit;
d. cuti melahirkan;
e. cuti karena alasan penting;
f. cuti bersama; dan
g. cuti di luar tanggungan negara.
Cuti bagi PPPK meliputi:
a. cuti tahunan;
b. cuti sakit;
c. cuti melahirkan; dan
d. cuti bersama.
Wewenang pemberian cuti dapat didelegasikan kepada pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangnnya, Pemerintah Daerah melaksanakan
pengelolaan keuangan Daerah secara tertib, saat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, etektif,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan , kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Halaman 21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2015
standar kompetensi manajerial-pegawai negeri sipil-jabatan struktural eselon II-jabatan struktural eselon III
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2015/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dan dalam rangka menjamin objektifitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III, maka perlu mengatur Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II dan Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Buupati (Perbup) ini mengatur tentang Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II dan III yang meliputi ketentuan umum, ruang lingkup, tujuan penyusunan dan Standar Kompetensi Majerial PNS dalam Jabatan Struktural, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terkait Standar Kompetensi tersebut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
157 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
