PERBUP Kab. Katingan No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan ke Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu dilakukan penataan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
1. Kententuan Umum;
2. Prinsip Perjalanan Dinas;
3. Jenis Perjalanan Dinas;
4. Perjalanan Dinas Jabatan;
5. Penerbitan Surat Tugas;
6. Mekanisme Perjalanan Dinas;
7. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan;
8. Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan;
9. Perjalanan Dinas Pindah;
10. Biaya Perjalanan Dinas Pindah;
11. Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas; dan
12. Ketentuan Lain-lain;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa manajemen talenta merupakan system menajemen karier ASN yang dilaksanakan melalui mekanisme tertentu secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan instansi dalam rangka akselerasi pengembangan nasional.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera da Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera da Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera da Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera da Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal, di antaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Tujuan, Prinsip, Ruang Lingkup, Dan Aspek Manajemen Talenta ASN; Kelembagaan Manajemen Talenta ASN; Penyelenggaraan Manajemen Talenta ASN; Sistem Informasi Manajemen Talenta; Anggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.
Lamp II
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Honorarium dan Uang yang Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga pada Kegiatan di Lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil
ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan guna
peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan perlu
mengatur ketentuan mengenai tata cara kerja sama Badan
Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh
Singkil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada
Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Aceh Singkil;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa penurunan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021.
Peraturan ini berisi tentang : KETENTUAN UMUM,MAKSUD DAN TUJUAN,RUANG LINGKUP, STRATEGI, SASARAN, KEGIATAN, TARGET, DAN INDIKATOR KINERJA(Ruang Lingkup,Bagian Kedua Strate,Bagian Ketiga Sasaran,Bagian Keempat Kegiatan,Bagian Kelima Target dan Indikator Kinerja), TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI (Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan, Tim Koordinasi Tingkat Desa/Kelurahan), KONVERGENSI DAN INTEGRASI PROGRAM, PERAN LINTAS SEKTOR DAN PERANGKAT DAERAH, PENDEKATAN PENURUNAN STUNTING (Kemandirian Keluarga, Edukasi, Pelatihan, dan Penyuluhan Gizi, Strategi dan Metode Komunikasi Perubahan Perilaku, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, Penelitian dan Pengembangan), PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN, PENDANAAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2023.
31 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2023
PERBUP Kab. Aceh Tengah No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 1116
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah
Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagian provinsi maupun
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
a. bahwa berdasarkan Pemeraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 25
ayat (4) disebutkan bahwa Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, baik bagan provinsi maupun
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SK.PK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh
persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan
penegakan hukum;
b. bahwa sehubungan adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan
sedangkan anggarannya belum tersedia/tidak cukup tersedia dalam
APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023 dan telah mendapat
persetujuan DPRK Aceh Tengah Nomor 170/233/DPRK perihal
Persetujuan DPRK Aceh Tengah;
c. bahwa adanya penyesuaian belanja SKPK untuk Pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabu paten
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2023;
d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 disebutkan pada bahwa Program, kegiatan
dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas
peruntukannya atau penggunaanya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Perda
tentang Perubahan APBD dan pada kondisi tertentu pergeseran anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum
perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan
kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berpa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat
nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
Perda perubahan APBD.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu
peraturan bupati.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c terseb
Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956; ndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2022; eraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2023; Keputusan Gubernur Aceh nomor 903/615/2023; eputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 900/477 /ORGS/2023;
Peraturan Bupati ini mengatur perubahan Pasal I, 5A dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 75 Tahun 2022
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 18 Tahun 2023
36
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023
RINCIAN - TUGAS - DAN - FUNGSI - ORGANISASi - SEKRETARIAT - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2032 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, dimana terdapat perubahan Struktur Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, sehingga Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 71 Tahun 2022tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara, perlu diganti guna untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 16 Tahun 2023.
Materi ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian hukum, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Asisten Administrasi Umum, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Subbagian Protokol, Bagian Perencanaan dan Keuangan, TATA KERJA, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 71 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
47 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
