Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2024;
uu No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 20111 telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.80 Tahun 2015 telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Np.120 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Np.20 Tahun 2018; Peraturan daerah No.4 Tahun 2023; Peraturan bupati Tanjung Jabung Barat No.39 Tahun 2023;
Alokasi dana desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Pasca Sarjana Berprestasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan perluasan kesempatan guna memperoleh pendidikan yang bermutu bagi Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi tertentu sampai pada jenjang Pascasarjana, perlu diberikan bantuan beasiswa oleh pemerintah daerah;
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 48 Tahun 2008, PP No. 17 Tahun 2010, PP No. 4 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendikbud No. 14 Tahun 2014, Permendagri No. 22 Tahun 2020, Permendagri No. 25 Tahun 2020, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perbup Rohil No. 79 Tahun 2021
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Pascasarjana Berprestasi asal Daerah yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan memiliki Nota Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah. Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk menjamin pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas bagi sumberdaya manusia di Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Retribusi; Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
ABSTRAK:
PerBup ini ditetapkan untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi aman secara berkesinambungan.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; PP No.40 Tahun 1991; Permenkes No.3 Tahun 2014;
PerBup ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan, Tanggung Jawab dan Peran Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.
42 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pelalawan Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Nomor 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Mubalig Dan/Atau Mubaligoh Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan perhatian kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh di Kabupaten Pelalawan, dengan ini Pemerintah Daerah memberikan Insentif sebagai pendukung dalam kegiatan dakwah, oleh sebab itu perlu adanya bantuan berupa Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh yang dimaksud. bahwa dalam pelaksanaan pemberian Insentif kepada para Mubalig dan/atau Mubaligoh agar tertib administrasi dan tepat sasaran, perlu adanya pedoman pelaksanaannya.
UUD 1945, UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda No. 10 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan pemberian Insentif;
b. pembiayaan; dan
c. pengawasan.
Pemberian Insentif kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh
menggunakan prinsip sebagai berikut :
a. terbuka;
b. akuntabel; dan
c. tepat jumlah.
Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh yang berdomisili di Kabupaten Pelalawan. Insentif diberikan kepada Mubalig dan/atau Mubaligoh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sekali dalam setahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tabun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 79 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
a. penggunaan kartu kredit pemerintah daerah;
b. pengelola kartu kredit pemerintah daerah;
c. uanga presediaan kartu kredit pemerintah daerah;
d. pengajuan, penerbitan dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah;
e. pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit pemerintah daerah;
f. biaya penggunaan kartu kredit pemerintah daerah; dan
g. monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2024.
39 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2024
PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG,TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBANG, BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG,TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA LEMBANG, HONORARIUM PKPKL, PPKL,STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT DI LEMBANG TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belalja Lembang Tahun Anggaran 2024, secara transparan,akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu adanya pedoman penetapan Penghasilan Tetap pemerintah
lembang, Tunjangan, Pemerintah Lembang, Badan permusyawaratan Tambahan penghasilan Lembang,
Kepala Lembang, Honorarium PKPKL, PPKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di lembang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman penetapan penghasilan Tetap pemerintah lembang Tunjangan pemerintah Iembang, Badan permusyawaratan Lembang, Tambahan penghasilan Kepala Lembang, Honorarium pKpKL, ppKL, Standar Biaya perjalanan Dinas dan Biaya Transport di Lembang Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun l9S9 Nomor
74, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
18221;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopor
5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerinta-h
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (lembaran Negara
Repubiik Incionesia Tahun 2023 i'Iomor 4i, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6g56);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan
Daeralr (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
5. Peratural Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
20 14 tentang Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan pemerintah
Nomor 11 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan pemerintah
Nomor 43
Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan
Undang_Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan I-embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran pendapatan
dan:Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor g Tahun 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5g64);
7. Kabupaten Tana Tora-ja peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk
Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2olg tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Neeeri Nomor g0
Tahun 2O15
tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20lg Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2olg
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun
2013 tentang penetapan
Nama dan Jumlah Kecamatan,
Kelurahan dan kmbang dalam Kabupaten Tana Tor4ja
(i,ernbaran Daerah Kabupaten Tana Ttraja Tahun 20i3
Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2013
tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan. Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Tora-ia (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 Nomor 6;
1O. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 2 Tahun
2015 tentang pedoman penyusunan
Organisasi dan Tata
Kery'a Pemerintah Lembang (l€mbaran Daerah Kabupaten
Tana Toraja Tahun 2Ol5 Nomor 02, Tambahan tcmbaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 0g), sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor Z Tahun 2O23 tentanq peru
bahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman
Penyusunan Organisasi dan Tata Keqja pemerintah
Lembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Tahun 2O2J
Nomor 7) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor 3 Tahun
2015 tentang Badan permusyawaratan
Lembang (Lembaran
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 3,
Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Tana Tora-ja Nomor
oe);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor41.a Nomor g Tahun
2O23 tentang Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (I*rnbaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Tahun 2023 Nomor g);
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Lembang (Berita Daerah Kabupaten
Tana Tora-ja Tahun 2019 Nomor 04);
14, Peraturan Bupati Tana Torqla Nomor 64 Tahun 2023 tentang
Pen_iabaran Anggaran pendar:atan
dan Belanja Daerah Tahun
Anggxan2O24;
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH LEMBANG, TUNJANGAN PEMERINTAH LEMBAGA, BPL DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAB III : HONORARIUM PKPKL, PPKL, STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DAN BIAYA TRANSPORT
BAB IV : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
9
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GOWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALIS!S STANDAR BELANJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional, perlu meninjau kembali standar harga satuan dan analisis
standar belanja pada Pemerintah Daerah;
2. bahwa Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga
Satuan dan Analisis Standar Belanja sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis
Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 112).
Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2023 Nomor 33) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2024.
105
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 60 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
1. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan
Perkada tentang penjabaran APBD;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Peraturan Bupati Maras Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 perlu diubah;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Maras Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Serita Daerah Kabupaten Maros
Nomor 60);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 60 Tahun 2023
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 60)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
7
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3, BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3
Peraturan Bupati (Perbup) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perbahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 152);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 86).
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA CARA PENGALOKASIAN ADD
3. PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD
4. PENGGUNAAN
5. PENYALURAN
6. PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
19
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
