Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.199 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman

Abstrak

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 330 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu disusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3855); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 53); 21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 05); 22. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 09 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014 Nomor 09);
1. KETENTUAN UMUM 2. RUANG LINGKUP DAN AZAS 3. KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4. AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD PENYUSUNAN RANCANGAN APBD 5. PENETAPAN APBD 6. PELAKSANAAN APBD 7. PERUBAHAN APBD 8. PENGELOLAAN KAS 9. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 10. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 11. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 12. PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD 13. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 14. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
147

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2006

Pengelolaan Barang Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda 6 Tahun 2006.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 06, LD.2006/6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Daerah

ABSTRAK:

bahwa Barang Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, maka perlu dikelola secara baik, tertib, profesional, transparan dan akuntabel agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI; BAB IV PERENCANAAN DAN PENGADAAN; BAB V PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; BAB VI PEMELIHARAAN; BAB VII INVENTARISASI; BAB VIII PERUBAHAN STATUS HUKUM; BAB IX PEMANFAATAN; BAB X PENGAMANAN; BAB XI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN; BAB XII PEMBIAYAAN; BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
20 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahyang No. 6 Tahun 2008

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perda Nomor 06 Tahun 2008 Pengelolaan BMD Kab Kepahiang.pdf

Abstrak

pengelolaan barang milik kabupaten kepahiang dengan rahmat tuhan yang maha esa

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah 2008

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang

ABSTRAK:

: a. bahwa dalam rangka pengamanan barang daerah perlu dilakukan penetapan dministrasi pengelolaan secara professional b. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah sebagaimana ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaa Barang Milik Neraga /Daerah, maka perlu diatur dan ditetapkan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepahiang c. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang
1. UU No 4 Tahun 1956 2. UU No 72 Tahun 1957 3. UU No 9 tahun 1967 4. UU No 5 Tahun 1960 5. UU No 28 Tahun 1999 6. Uu No 39 tahun 2003 7. UU No 39 Tahun 2003 8. UU No 1 Tahun 2004 9. UU No 10 Tahun 2004 10. UU No 15 tahun 2004 11. UU No 32 Tahun 2004 12. UU No 33 Tahun 2004 13. UU No 20 Tahun 1968 14. UU No 46 tahun 1971 15. UU No 40 Tahun 1994 16. UU No 40 Tahun 1996 17. UU No 24 Tahun 1997 18. UU No 25 Tahun 2000 19. UU No 105 Tahun 2000 20. UU No 2 Tahun 2001 21. UU No 24 Tahun 2005 22. UU No 58 Tahun 2005 23. UU No 79 Tahun 2005 24. UU No 6 Tahun 2006 25. UU No 41 Tahun 2007 26. UU No 54 Tahun 2007 27. UU No 81 Tahun 1982 28. UU No 5 Tahun 1983 29. UU No 5 Tahun 1997 30. UU No 42 Tahun 2002 31. UU No 80 Tahun 2003 32. UU No 7 Tahun 2006 33. UU No 17 Tahun 2007 34. UU No 96 Tahun 2007 35. UU No 97 Tahun 2007 36. UU No 40 Tahun 2006 37. UU No 49 Tahun 2001 38. UU No 7 Tahun 2002 39. UU No 12 Tahun 2003 40. UU No 153 Tahun 2004
1. Barang Milik daerah meliputi : a. Baranh yang dibeli atau di peroleh atas beban anggaran pendapatan belanja daerah b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah 2. Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b melliputi: a. barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau sejenis ; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian / kontrak ; c. barang yang diperoleh beerdasarkan ketentuan undang-undang d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Maksud pengelolaan barang milik daerah; a. Mengamankan barag milik daerah; b. Menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah; c. Memberikan jaminan / kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah Tujuan Pengelolaan barang milik daerah adalah untuk : a. Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; b. Terwujudya akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; c. Terwujudnya Pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efesien;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
perbupno.6tahun2022.pdf

Abstrak

erubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Berita Daerah

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

ABSTRAK:

a. bahwa Taman Wisata Muara Indah adalah salah satu destinasi wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya sinergitas antara elemen pemerintah daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaannya; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah, dalam rangka pengembangan pengelolaan pariwisata muara indah dipandang perlu di lakukan peru bahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah;
Pasal 18(6) UUD Th 1945, UU No 2 Th 1997, UU No 10 Th 2009, UU No 32 Th 2009, UU No 11 Th 2010, UU No 12 Th 2011, UU No 6 Th 2014, UU No 23 Th 2014, PP No 43 Th 2014, PP No 18 Th 2016, PP No 12 Th 2017, PP No 12 Th 2019, PP No 63 Th 2014, Permenbudpar PM.04/UM.00l/MKP/2008, Permendagri No 80 Th 2015, Permenpar No 14 Th 2016, Permendagri No 77 Th 2020, Perda No 6 Th 2012, Perda Prov Lampung No 6 Th 2014, Perda Kab Tanggamus No 1 Th 2008, Perda Kab Tanggamus No 16 Th 2011, Perda Kab Tanggamus No 18 Th 2012, Perda Kab Tanggamus No 12 Th 2013, Perda Kab Tanggamus No 13 Th 2013, Perda No 2 Th 2016, Perda No 6 Th 2016, Perda Kab Tanggamus No 8 Th 2016
Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Taman Wisata Muara Indah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2022.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2010

PERGUDANGAN

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA_NOMOR_6_TAHUN_2010_TENTANG_PERGUDANGAN.pdf

Abstrak

PERGUDANGAN

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD2010

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERGUDANGAN

ABSTRAK:

Sesuai dengan perkembangan perindustrian dan perdagangan saat ini banyak penyelenggaraan pergudangan dan tempat penyimpanan barang perlu dilakukan penataan, pembinaan dan pengawasan; Dalam rangka upaya penataan, pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha serta untuk mewujudkan tertib niaga di bidang pergudangan dan/atau tempat penyimpanan barang, dipandang perlu mengatur mekanisme penyelenggaraannya;
UU No. 9 Tahn 1956; UU No. 11 Tahun 1965; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2006; Perda No. 6 Tahun 2002
Perda ini mengatur mengenai Pergudangan, meliputi: Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pergudangan; Tanda Daftar Gudang dan Penyimpanan Barang; Kewenangan Penerbitan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka TDG dan/atau SKTPB yang telah diterbitkan sebelum Perda ini, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal pengundangannya. Pada saat berlakunya Perda ini, maka ketentuan Pasal 22 s.d. Pasal 27 Perda Kota Jambi No. 10 Tahun 2002 Tentang Izin indutri, usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan tanda daftar gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Walikota
11 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2017

Pencabutan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA No. 6, Pencabutan Perda No. 9 Th. 2012.pdf

Abstrak

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHmateri muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2017/NO.6, LL Kab Ketapang: 3 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Lampiran II angka 210 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko, sehingga perlu ditetapkan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2012.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2012.
3 Halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2019

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2019 NOMOR 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK:

bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 511 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4388); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 2 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP BAB III PEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN BAB V PENGADAAN BAB VI PENGGUNAAN BAB VII PEMANFAATAN BAB VIII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BAB IX PENILAIAN BAB X PEMINDAHTANGANAN BAB XI PEMUSNAHAN BAB XII PENGHAPUSAN BAB XIII PENATAUSAHAAN BAB XIV PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN BAB XV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD YANG MENGGUNAKAN POLAPENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XVI BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA BAB XVII KODEFIKASI BARANG, KODE LOKASI, DAN KODE REGISTER BAB XVIII GANTI RUGI DAN SANKSI BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2019.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 6 TAHUN 2019
157

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2017

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 6 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2017/NO.06

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa berasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, aset yang digunakan oleh pemerintah, termasuk aset tak berwujud, rnempunyai manf,aat ekonomi atau potensi jasa terbatas yang perlu dilakukan amortisasi untuk penyesuaian nilai sehubungan dengan penrrrunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dari suatu aset tak berwujud; bahwa agau. entitas Pemerintah Daerah dapat melaku kan amortisasi Barang Milik Daerah benrpa aset tak berwujud secara efisien, efektif, dan optimal, diperlukan adanya suatu pedoman yang ditetapkan dalam srratu Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Amortisasi Barang Mitik Daerah Berupa Asset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Kabupaten jeneponto.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pemberrtukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Ttrhun 1959 Nomor 74, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor L5 Tahun 2AA4 tentang Perneriksasn Pengelolaan dan ?anggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O*4 Nomor 66, Tamb+an Lembaran Negara Repr,rblik Indoneqia Nomor ++00); I I b. 3. 4. 5. 6. undang-undang Repubtrik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia l\omor 523a1; tundang-undang Republik Indonesia Nor,nor 23 Tahun 2AL4 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara .Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ,dengan undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ?entang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e|; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3O Tahun 2A14 Tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor s601 ); Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nornor 14O Tambahan Lembaran Negara Reptlblik Indonesia Nomor a5781; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6O Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7l Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2OL4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 92, Ta.mbahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Nomor 5533); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2A16 Nomor trzi. t " vtrl, r t I 7. 8. 9. 10. 1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2AA7 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OOT Nomor 170
UEMUTUSKAIT FERATURAN BUPATI JENEPOFI'TO TENTANG TATA CARA AMOKTISASI BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASSET TAK BER]IYUJUD PADA ENTITAS PEMERIN'TAH KABUPATEN JENEPONTO. BAB I ITETENTUAIT IIMIIlIil Pasal I Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atam berasal dari perolehan lainnya yang sah. Br{ang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwqiud, yang selanjuhrya disebut Aset Tak Berwujud, adalah aset non ker4angan yang dapat diidentilikasi namun tidak merniliki wqiud fisik serta dimiliki untuk digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah dalam menghasilkan barang atau jasa atau digXrnakan untuk tqiuan lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajianlpenelitian yang mernberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (sofiutare) Komputer, Lisensi, Waralaba (franchise) Hak Cipta {cppgright)' paten, dan hak atas kekayaan intelekhral lainnya. Penangkat Lunak (Sofiwore) Komputer adalah safiutare yang bukan merupakan bagian tidak terpisatrkan dari penangkat keras ftwrduare) komputer tertentu, sehingga dapat digunakan di komprrter atau jenis hardutare lai4nya. lYaralaba (Frornr;hise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanflaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau pertemuan dari ciri klras usaha yang dirniliki Pihak le I dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan ,",* f 1. 2. .1. 4. ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa' S.HakCipta(Copgright)adalahhakeksklusifyang diberikan kepada pemegang hak cipta yang timbul secara otornatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatrr ciptaan, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk rryata., dan/ atau dipublikasikan sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' 6. Lisensi adatah iditrl tertulis yffi.8 diberikan oleh pemegang Hak cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 7. Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada seorErng secara sendiri atau beberapa orang yalirg secara Lrersarrra-$a$la melaksanakan ide yang dihrangkan ke dalam kegiatan pernecahan nilasalah yang spesifik di bidang tehologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaaln dan pengembangan produk atau proses. Standar Akuntansi Pernerintahan Berbasis Aknral, yang sel4njutnya disingkat SAP Berbasis Akmal, adalah SAP yarlg mengakui pendapatan, beban , aset, utang, dan ekLritas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta merrgakui pendapatart, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggarall berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD, Anrortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berrwqjud, yang selanjutnya disebut Amortisasi, adalah atokasi harga trrerolehan Aset Tak Berwujud secara sistertratis dan rasional selama masa manfaatnya' y€Lng hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berurujud yang memiliki masa manfaat terbatas. 1O. Masa Manfaat adalah periode sr.ratu aset diharapkan untrrk aktivitas pernerintahan dao/ atau pelayanan publik atau jumtah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pernerintahan dxrl atau pelayanan publik, dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, kontrak. 8. 9. yang atau ll.Pengelola Earang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD. lF I 12. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD. 13. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atam pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggurtakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 14. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungiawaban Pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neriaca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional. dan Catatan atas Laporan Keuangan. 15. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang meny4jikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pernerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam 1 (satu) periode pelaporan. 16. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPB, adalah laporan yang menyajikan informasi ken.aikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 17. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keraangan pemerintah, yaitu aset, utang, dan ekuitas dana, pada tanggal tertentu. Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini mengatur Amortisasi terhadap Aset Ta"l* Berwujud, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BMD, yang berada pada PenLgelola Barang dan Pengguna Earang. (2) Pemgaturan Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tCbjek Amortisasi; b. :Nilai Aset Tak Berwujud yang dapat diamortisasi; c. Masa Manfaat; d. Metode Amortisasi; c, Penghitungan dan pencatatan;dan f. Penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan [- I (3) Amortisasi Aset Tak ber-wujud dilaksanakan untuk: a. menyajikan nilai Aset Tak Eerwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud clalam Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; b. rnengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatn Aset Tak Berwujudyangdiharapkanmasihdapatdiperoleh clalam beberaPa tahun ke dePan; c. mernberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk rnenggaati atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah rlimiliki. BAB U O&IEK AMORTTSASI Pasal 3 (1) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang merniliki Masa Manfaat terbatas, antara lain rnelipr-lti: a, Perangket Lunak (software Komprrter); b. I-isensi; c. Waralaba (Franchise); d. X{ak Cipta (Copyrigfut};dan e. lflak Paten. {21 Atnortisasi tidak dilakukan terhadap; Aset Tak BErwqjud y+4g dl4Jatakae hilaqg berdasarkan dokumen suntber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak eipta (Capgr@ht) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang und.angan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dal'r:l atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesrri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenanga-rr, uqtuk dilakukan pemindahtanganan, PenghaPusan. E I a. b. Pasal 4 il) Aset Tak Berwujud dalam kondisi trsElrlg dan/atau rusak berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2} huruf b: a. direklasifikasi ke dalarn Daftar Aset Lainnya/Aset Lain-Lain; ci diungkapkan dalam Catatan atas taporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. {2) Dalam hal Aset Tak Bennrujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Aset Lairrnya/Aset Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a telah terbit keputusan penghapusannya, maka Aset Tak Ber,rvujud tersebut dihapus dari Daftar Aset l,airny a I Aset Lain-Lain. Pasal 5 {1} Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan,dikernudian hari dite:mukan,maka terhadap Aset Tak Berwqiud tersebut : a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; dan b. diamortisasi sebagaimana layaknya Aset Tak lBerwujud. (2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan penghapusannya sebagair,nana dimaksud pada ayat (1): a. clalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut rlitemukan; atau b. dalam hal tidak merniliki bukti kepemilikan, maka. :nilai aktrrrrulasi Amortisasi atas Aset Tak Berwr4jud ltersebut disajikan sebesar nilai akumulasi i\mortisasi saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke lDaftar Barang Hilang dan akumulasi Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Bprwujud tersebut dicatat pada Da-ftar Barang Hilang. f, I BAB III mr,ar A$ET ?Ar{ BERWUJUD yAse DApa? AMoRTrsasr Pasal 6 (U Nilai ya''g dapat dilakukan Amortisasi pertama kau merupakan nilai buku per 31 Desember 2o15 untuk Aset Tak Berwujud yang diperoreh sampai dengan 31 Desember 2O15. (2) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang tercatat dalam pembukuan. (3) untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2o1s, nilai yang dapat diamortisasi merupakan nilai perolehan. (4) Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, digunakan nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada perhitungan Pengguna Barang. Pasal 7 Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Bemrujud sebagai akibat penambahan atau pengura.ngan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Ber-wujud, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan Amortisasi. Penambahan atau pengurangan kualitas danl atau nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengur;Lngan yang memenuhi kriteria sebagairnana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Pasal 8 {1} Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakrrkan amortisasi {2} Penr.mrnan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya melehihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwqiud tidak dapat (u t2t dimanfaptkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem. I l Pasal 9 (1) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berw"ujud sebagai akibat koreksi nilai Aset Tak Berwqfud yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan nilai yang diketahui di kemudian hari, lrraka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Anaortisasi Aset Tak Berwujud tersebut, yang meliprrti: a. nilai Aset Tak Berwqiud yang dapat dilakukan Amortisasi; b. nilai akumulasi Amortisa.si; dan c. nilai beban Amortisasi. (2) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayatt (1) mempengaruhi nilai Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ekuitas. Pasal 1O (1) Dafam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpngaruh terhadap Laporan Keuangan semester sebelumnya pada tahun anggaran berjalan, maka dilakukan peayesr.raian terhadap akun beban Amortisasi dan akun akumulasi Amortisasi. (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berw'ujud yang berpengaruh terhadap I"aporan Kei*angan periode sebelum tahun anggaran berjalant maka dilakukan penyesuaian terhadap Akun Akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas. (3) Dalam hal terjadi pembahan nilai Arnortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengartrtr terhadap Laporan Ker*angan semester sebelumnya pada tahun angga.ran berjalan dan sebetrum tahun anggaran berjalan, maka dilakukan penyesrraian terhadap akun beban Amortisasi, akun akumulasi Amortisasi, dan akun ekuitas. Pasal Ll {1) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud tanpa adanya nilai residu. (2) Nilari residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset Tak Berwujud pada akhir Ma.sa Manfaat. {3) Nilai yang daryt diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. f, (i) (2\ (3) (4) (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Amortisasi pertama kali, nilai yang daprat diamortisasi didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya Amortisasi. BAB I\I MASA MAIII.AAT Pasal 12 Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor prakiraan: a. daya pakai; b. tingkat keusangan; dan c. ketentuan hukum atau batasan sejenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset Tak Berwujud tersebut. Perrrerintah Kabupaten Jeneponto menetapkan masa manfaat 5 Tahun untuk semua jenis aplikasi. Masa Manf,aat Aset Tak Berwu{ud tidak dapat dilakukan pembahan. Dikecualikan dari ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa Manfaat Aset Tak Ber',vujud dapat dilakukan dalam hal: a. terjadi pengernbangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas rnanfaat;atau b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang baru diketahui di kemudian hari. BAB V MBTODE AMORTISASI Pasal 13 (1) Arnortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. (2) Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Asfit Tak Berwqiud secara merata selama Masa Manfaat. f (3) Perhitungan atas metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan untuk mendapatkan nilai Amortisasi per periode, dengan formula sebagai berikut: Amortisasi per periode = Nilai ]rang dapat diamortisasi Masa manfaat BAB VI PEITGHITUITGAN DAIT PTNCATATAN Pasal 14 (U Penghifungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan pada tingkat Pengguna Barang. (2\ Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan oleh Pengguna Barang ditrimpun oieh Pengelola Barang. Pasal 15 Perrghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan dan pencatatan Amortisasi As,et Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya. Pe:nghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi As,et Tak Berwujud yang sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagairnana dimaksud pada ayat (2), datram hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara prr:porsional berdasarkan nilai rnasing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nil{ yang dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat.lL I IU {21 (3) (U (21 t3) (4) (1) {2t (1) Pasal 16 Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Benwujud dilakukan setiap akhir Tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu sebagaimana dir:naksud dalarn Pasal 13 ayat ( 1). Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Be;rwujud dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. Penghitrrngan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sarnpai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tak Berwujud. Pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak Berwujud sampai dengan Aeet Tak Berwrrjud tersebut ditrapuskan. BAB VII PE}ITYA"IIAI{ DAIT PEI{GUITGI{APAil Amortisasi sebagai: a. beban Pasal 17 Aset Tak Berwujud setiap Tahun disajikan Amortisasi dala:n LO entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan; dan b. akurnulasi Amortisasi dalam Neraca entitas ,akuntansi/ entitas pelaporan, berdasarkan SAP Berbasis Akrual. (21 AkumuLasi Amortisasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan falrtor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca. Pasal 18 Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; dan b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca. Penyesuaian atas perubahaa nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {2)': a. akumr:lasi Amortisasi disajikan dalam Neracal dan b. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. $ (3) Perryesuaian atas pembahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3): a. beban Amortisasi disajikan dalam LO; b. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan c. perubahan ekuitas disajikan dalam LPE. Pasal 19 Inllormasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diurngkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang kurangnya memuat: a. nilai Amortisasi periode berjalan; b. periode Amortisasi; c. metode Amortisasi yang digunakan; d. Masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan f. penambahan rnaLtpurr penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, tenrrasr:k penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. Pasal 2O Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilrakukan Amortisasi dan secara tekni^s nnasih dapat dirnanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi arrrortisasinya. Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 21 (U Penyajian, penghitungan dan pengungkapan (u (21 (1) {2) Pasal 22 Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta dilakukan p.rrghu_p.r*rr. Penghapusan terhadap Aset Tak Berwujud sebagaimana dimzrl<sud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD. BAB VIII KBTEfl TUAIT PERALIIIAII Pasal 25 Pada saert Peraturan Bupati ini mulai berlaku: 1. Aset Tak Berwujud yang diperoleh seberum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud, dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud. 2. Kore.ksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. diiperhitungkan sebagai penambah nilai akun al<um*lasi Amortisasi dan pengurang nilai ekuitas pada Neraca; b. di:perhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannyaAmortisasi; c. dikecualikan untuk Aset Tak Berwujud yang sudah di.hapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud. BAB ['( I{ETE.NTUAII PEilUTUP Pasal 26 Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Talk Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagain:rana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk penJrusrrlan Laporan Keuqngan periode yang mulai pada da:a setelah L Januari 2016 [ Pasal27 Peraturan Bupati ini mulai berlaku diundangkan. Agar setiaP orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan penemPatannya dalam Berita Daerah KabuPaten JenePonto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2017.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Timur Nomor 07 Tahun 2012

Pengelolaan Sampah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERDA NO 7 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

SAMPAH-PENGELOLAAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan Penanganan Persampahan secara Komprehensif dan Terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat secara Proporsional, Efektif dan Efisien; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Perda Tentang Pengelolaan sampah.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.38 Tahun 2007; PP No.50 Tahun 2007; Permendagri No.33 Tahun 2010.
Sampah yang dikelola berdasarkan Perda ini terdiri atas: a. Sampah Rumah tangga; b. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; c. Sampah Spesifik. Pengelolaan sampah diselenggarakan berasaskan: a. asas tanggung jawab; b. asas berkelanjutan; c. asal manfaat; d. asas keadilan; e. asas kesadaran; f. asas kebersamaan; g. asas keselamatan; h. asas keamanan; i. asas nilai ekonomi. Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan persampahan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah kabupaten, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik berwawasan lingkungan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999 ; UU No.32 Tahun 2004 ;
24 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2021

Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup No 7 Tahun 2021 ttg Pengelolaan Aset Desa Di Kab Bartim.pdf

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Desa

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2021/7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Tentang Pengelelolaan Aset Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021.
Perbup No 7 Tahun 2021
28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT