Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 377 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2004

Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Kepgub No.25 Tahun 2004 t...laksanaan DIKLAT.pdf

PETUNJUK

2004

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 25, BD.2006 / NO.25

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka tertib lenggaraan pemerintahan dan ter- wujudnya paduserasi pelaksanaan kebij aksanaan pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia Penye- (SDM) di Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu . memantapkan pengaturan tentang Koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) semua lnstansi/Unit kerja; b. penyeleng garcanpendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggar4 perlu memantapkan mekanisme penyelenggarrnn program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ; bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyeleng- garaan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggarq dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggarc (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tatrun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839); ' Undang-undang Nomor 8 Tahun tentang Pokok-Pokok Nomor 1974 KePegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Nonior 3890) Undang-undang ; 43 Lembaran Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem PendidikanNasional (L.N.Tahun 2003 Nomor Peraturan Pemerintah 78 ); Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Vertikal Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 2000 tentang Wewenang Pemerintah Kewenangan Otonom ; Instansi 25 Tahun Provinsi sebagai Daerah Peraturan "Pemerintah dan Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orga- nisasi Perangkat Daerah; 8. 9. 10. t1 12. 13. t4. Peraturan Pemerintah Nomor I 05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Per- tanggung jawaban Keuangan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor I 0 1 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Peng- awasan atas Penyelenggaraan Pemerintatran Daeratr ; Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Peng- awasan Pembangunan di Daerah; lnstruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahunl999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Keputusan Kepala Lembaga Ad- ministrasi Negara Nomor 193/Xlfi/l0l 612001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 15. 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 8 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Petatihan Kepemimpinan di Jajaran Praj abatan dan Departemen Dalam Negeri; Peraturan tentang DaerahNomor 15 Tahun 2001 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Sulawesi Daerah Provinsi Tenggarasebagaimana diubah dengan Nomor 02 Tahun 2001 ; Peraturan 17. lnstruksi Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Peraturan telah Daerah Nomor Petunjuk Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang di Daerah Koordinasi Kegiatan
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI BAB III PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM DIKLAT BAB IV KOORDINAS PELAKSANAAN KEGIATAN BAB V PELAKSANAAN KORDINASI PELAPORAN BAB VI PELAKSANAAN KORDINASI PENGAWASAN BAB VII PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN BAB VIII HUBUNGAN ANTAR INSTANSI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

PERBUP Nomor 12 Tahun 202...urikulum Merdeka.pdf

PROGRAM-SEKOLAH-PENGGERAK-IMPLEMENTASI-KURIKULUM-MERDEKA

2024

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 11 Seri E

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu meningkatkan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak, dan implementasi kurikulum merdeka. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022.
PERBUP ini mengatur mengenai Program Sekolah Penggerak Dan Implementasi Kurikulum Merdeka Di Kabupaten Bangka Barat yang yakni Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Sasaran, Pelaksana Tugas, Pendampingan Tugas, Pengimbasan Program Sekolah Penggerak, Pengelolaan Guru Penggerak, Penggunaan Kurikulum Pembelajaran, Kerja Sama Kemitraan Dan Paguyuban Orang Tua, Monitoring dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2024.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

Abstrak

Badan Layanan Umum pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bantul No. 130 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup No 107 Tahun 2020 ttg Tarif Layanan Kesehatan BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Perbup No 27 Tahun 2019 ttg Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD RSUD Panembahan Senopati Kab Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 143 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul
PERBUP Kab. Bantul No. 107 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
PERBUP Kab. Bantul No. 27 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Download file:

perbup bantul nomor 10 tahun 2024.pdf

Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2024/NO.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; bahwa layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah tidak termasuk dalam ketentuan Retribusi Daerah, sehingga untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam memberikan layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian diperlukan pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian; bahwa untuk memberikan pedoman pemungutan tarif layanan pendidikan, pelatihan, dan penelitian perlu diatur mengenai tarif layanan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian pada Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, dan Subyek Tarif Layanan; Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif Layanan; Pengelolaan Tarif; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2024.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 13 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perbup Barito Utara No 5 Tahun 2024.pdf

PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA SECARA MANDIRI DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2024

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2024/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri Dan Perencanaan Berbasis Data Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama

ABSTRAK:

- bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai standar nasional dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk peningkatan mutu Pendidikan; bahwa untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) maupun non kognitif (karakter) dalam mewujudkan profil pelajar pancasila serta transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan melembaga; bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap program sekolah penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menegah pertama.
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah.
- Bab I: Ketentuan Umum; Bab II: Tugas dan Tanggung Jawab Program Sekolah Penggerak; Bab III: Tugas dan Tanggung Jawab Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Mandiri; Bab IV: Tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Berbasis Data; Bab V: Pendampingan Program; Bab VI: Monitoring dan Evaluasi Program; Bab VII: Capaian Keberhasilan Program; Bab VIII: Alokasi Anggaran; Bab IX: Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2024.
14

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 64/E-03/HK/2023 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

64.E-03.HK.2023.pdf

PENETAPAN-NARASUMBER-DAN-PESERTA-PENDIDIKAN-DAN-PELATIHAN-PENINGKATAN-KAPASITAS-KOPERASI-USAHA-MIKRO-DAN-KECIL-DI-KABUPATEN-GIANYAR-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64/E-03/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR NOMOR 64/E-03/HK/2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL DI KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil perlu diadakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengurus, Pengawas, dan Kasir Koperasi; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan narasumber dan peserta pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Gianyar; c. bahwa penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b,ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gianyar;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992,Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/ M.KUKM/VII/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020,Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022,Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016,Peraturan Bupati Gianyar Nomor 54 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem Nomor 35 /HK/2023 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II,PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

SK 35 TH 2023.pdf

PENETAPAN-PESERTA-PELATIHAN-KEPEMIMPINAN-NASIONAL-TINGKAT-II-PELATIHAN-KEPEMIMPINAN-ADMINISTRATOR-DAN-PELATIHAN-DASAR-CALON-PEGAWAI-NEGERI-sIPIL-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KABUPATEN-KARANGASEM-TAHUN-2023

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35 /HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM 35 / HK / 2023

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II,PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR DAN PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023, maka akan dilaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II, Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021,Peraturan Lembaga Administrasi Nomor 5 Tahun 2022,Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022,Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023,Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
-
-
8 Halaman dan Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 392 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan

Abstrak

Arsip pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perbup Nomor 392 Tahun 2023.pdf

PEDOMAN - PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - DAN - PELATIHAN - TEKNIS - KEARSIPAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 392, BD 2023/No 392

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kab. Karawang No. 11 Tahun 2019.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kearsipan yang meliputi ketentuan umum, diklat pengelola kearsipan, diklat teknis kearsipan, prasarana dan sarana, STTPP, evaluasi dan pemanatauan, pembiayaan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
10 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 64 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis oleh pemerintah daerah

Abstrak

pendidikan dan pelatihan

Download file:

Perbup_64_2023.pdf

PENDIDIKAN dan PELATIHAN

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_64_2023.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis oleh pemerintah daerah

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan spesialistik pada rumah sakit pemerintah khususnya pada RSUD Kabupaten Sumenep merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat; bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep sesuai kewenangannya, Pemerintah Daerah merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis; bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di kabupaten sumenep sesuai kewenangannya, Pemda merasa perlu menyelenggarakan program bantuan pendidikan spesialis dan subspesialis; bahwa program sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan penunjang program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Perpres No 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c , perlu menetapkan Perbup tentang Pemenuhan Kebutuhan Dokter Spesialis pada RSUD Kab. Sumenep melalui program bantuan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 20 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 17 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 31 Tahun 2019; Permenkes No 2052/Menkes/Per/X/2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permenkes No 90 Tahun 2015; Permenkes No 36 Tahun 2019; Permendagri No 22 Tahun 2020; Permenkes No 37 Tahun 2022; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No 3 Tahun 2021.
Maksud dari Perbup ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis pada RSUD Kabupaten Sumenep melalui program pendidikan dokter spesialis dan Subspesialis oleh Pemerintah Daerah

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Kubu Raya No. 19 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 30 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pemberian Ijin Belajar Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 44...UPATEN KUBU RAYA.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2023/NO.44, LL Kab. Kubu Raya : 32 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompentensi, perlu dilakukan pengembangan melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018
Ketentuan Umum; Jenis Pendidikan; Persyaratan dan Ttat Cara Pemberian Tugas Belajar; Penyelenggaraan dan Persyaratan Program Studi; Pendanaan Tugas Belajar; Jangka Waktu, Perpanjangan dan Tugas Belajar Berkelanjutan; Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar; Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar; Penghentian Tugas Belajar; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
2 Halaman dan 30 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara pendidikan dan pelatihan

Download file:

2023pb3203044.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT