Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Transfer Ke Daerah
yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk
teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
maka perlu melakukan penyesuaian atas penggunaan dana
dimaksud;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 33 Tahun 2023 ten tang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2022; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 1 Tahun 2018; PP no 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2023; Perda Tanjabtim No 1 Tahun 2022; Perda Tanjabtim No 4 Tahun 2023; Perbub Tanjabtim No 33 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2024.
42
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM KABUPATEN TEBO
ABSTRAK:
a. Bahwa perjalann dinas merupakan salah satu bentuk kegiatan/tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan pelayann kemasyarakatn desa, sehingga perlu diatur dalam pelaksanaanya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan peraturan bupati tentang pedoman perjalanan dinas bagi aparatur pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam Kab. Tebo; Peraturan menteri dalam negeru No 114 tahun 2014;
UU No 54 Tahun 1999 telah diubah UU No 14 Tahun 2000; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014 telah diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 telah diubah dua kali terakhir UU No 9 tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; Peraturan pemerintahan No 30 TAHUN 2014 telah diubah dengan peraturan No 47 tahun 2015; Peraturan pemerintah No 60 tahun 2014 telah diubah beberapa kali peraturan pemerintah No 8 tahun 2016; Peraturan presiden No 33 tahun 2020 telah diuabah dengan peraturan presiden No 53 tahun 2023; Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 1 tahun 2015; Peraturan menteri dalam negeri No 20 Tahun 2018; Peraturan menteri dalam negeru No 80 tahun 2015 telah diubah dalam negeri No 120 tahun 2018; Peraturan daerah Kab. Tebo No 5 tahun 2023; Peraturan daerah Kab. Tebo No 15 tahun 2021;
Ketentuan umum, ruang lingkup perjalanan dinas, prinsip perjalanan dinas, jenis perjalanan dinas, kewenangan penetapan SPT dan SPPD, biaya perjalanan dinas, Lamanya perjalanan donas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya perjalanan dinas, pertanggungjawaban perjalanan dinas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2024.
15 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buol Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 51 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Pengalokasian alokasi dana desa, Penyaluran alokasi dana desa, dan Penggunaan alokasi dana desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2024.
9 Halaman; Lampiran 5 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 5/B
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS KETETAPAN PAJAK
BAGI DESA/KELURAHAN DAN/ ATAU WAJIB PAJAK INDIVIDUAL/BADAN
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
Perkotaan (PBB-P2) serta mengurangi beban masyarakat
atas penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan bagi
1. Desa/kelurahan yang melaksanakan pembentukan
basis data pajak melalui Sistem Informasi Manajemen
Objek Pajak (SISMIOP) Tahun 2022 dan 2023;
2. Desa/kelurahan yang melaksanakan pemutakhiran
Zona Nilai Tanah (ZNT) secara Massal Tahun 2023;
perlu untuk diberikan Pengurangan atas Ketetapan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan,
pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran
atas pokok dan/ atau sanksi Pajak dan/ atau Retribusi
dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib
Retribusi
dan/ atau objek Pajak atau objek Retribusi
yang diatur dalam Peraturan Bupati;
c. Bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan atas
Ketetapan Pajak bagi Desa/Kelurahan dan/ atau Wajib
Pajak Individual/Badan sebagai Dasar Pengenaan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Tahun 2024;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor
3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 66);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 8/E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tu.gas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022
Nomor 121/D);
BABI
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
BAB III
PENERIMA PENGURANGAN
BAB IV
BESARAN PENGURANGAN
BAB V
PENGECUALIAN
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Peraturan
Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pemberian
Stimulus atas Ketetapan Pajak Bagi Desa yang
Melaksanakan Pembentukan Basis Data Pajak melalui
Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak Tahun 2022
sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan
10
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Bulan Januari dan Februari Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Num 4 Talia 2024 temlang Pengeluaran belanja yang bersifat mengikat dan belanija vane bersifat wajib di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tciilang Penghasilan Tetap Kupala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawatan Desa Bulan Januari dan Februari Tahun 2024
UU No. 53 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Perbup. Kuansing No. 4 Tahun 2024
Ruang linekup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. besaran alokasi;
b. tata cara penyaluran; dan
c. pelaporan dan pertanggungjawaban.
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
antara lain :
a. penghasilan tetap Kepala Desa;
b. pengahasilan tetap sekretaris desa;
c. penghasillan tetap kepala seksi;
d. penghasilan tetap kepala urusan; dan
e. penghasilan tetap kepala dusun.
Tunjangan BPD antara lain:
a. tunjangan ketua BPD;
b. tunjangan wakil ketua BPD;
c. tunjangan sekretaris BPD; dan
d. tunjangan anggota BPD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Selatan Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerditah Daerah Kabupatenbuton Selatan Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka berdasarkan analisis ekonomi dan keuangan daerah serta evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 belum sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dipandang perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2024;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ked:ua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia Nomor4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan KeempatAtas Peraturan Daerah Nomor11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2023-2026;
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerditah Daerah Kabupatenbuton Selatan Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2024.
Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerditah Daerah Kabupatenbuton Selatan Tahun 2024
513 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pembelian beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan di Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.17 Tahun 2015; Permentan No.65/Permentan/OT.140/2/2010; PerBup Tana Tidung No.50 Tahun 2018;
PerBup ini mengatur tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung yang meliputi Ketentuan Umum, Pengadaan, Penyaluran, Pengawasan dan Pelaporan, serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2024.
PerBup Tana Tidung No. 50 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023
Perbup Kab. Rembang No. 36 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
PERBUP Kab. Rembang No. 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa sebagai dasar hukum penyesuaian penerimaan
daerah dan belanja daerah Alokasi DAU, DAU Emarked,
DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBHCHT, Dana Insentif Fiskal
dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah serta Dana Transfer Lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2023; Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2023 diubah.
3 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2024
Perbup Kab. Karanganyar No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil Pemetaan dan Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi d an Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK TA 2024 sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ perlu untuk di lakukan penyesuaian kegiatan belanja sesuai dengan ketentuan; bahwa terdapat pembiayaan pada sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tidak mencukupi sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2024.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2023 diubah.
6 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2024 Nomor 5
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Pedoman Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6)
Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa serta Pedoman Pembangunan Desa.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020.
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perencanaan Pembangunan Desa; Bab 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; Bab 4. Rencana Kerja Pemerintah Desa; Bab 5. Pedoman Pembangunan Desa; Bab 6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
22 halaman; 7 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
