Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN GAPURA DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa gapura dalam filosofi budaya Nasional merupakan pintu gerbang utama atau batas masuk suatu wilayah yang menggambarkan identitas/karakteristik wilayah tersebut;
b. bahwa dalam rangka penataan lingkungan dan bangunan khususnya gapura agar sesuai dengan persyaratan teknis bangunan dan memiliki ciri khas karakteristik wilayah Kabupaten Madiun, perlu memberikan pedoman dalam pembangunan gapura di Kabupaten Madiun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gapura di Kabupaten Madiun.
Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun
2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6
Tahun 2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Madiun Nomor 13 Tahun 2019.
Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :
a. lokasi bangunan gapura;
b. kewenangan penetapan lokasi;
c. kewenangan pembangunan gapura;
d. bentuk/gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
e. pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan;
f. penatausahaan aset bangunan;
g. tata hubungan kerja; dan
h. kode register bangunan gapura.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2022.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Batang No. 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di LIngkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Mengubah :
PERBUP Kab. Batang No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
PERBUP Kab. Batang No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri
sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang agar
sesuai dengan kelas jabatan, maka Peraturan Bupati
Batang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tambahan
Penghasilan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2021
tentang Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Batang perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2022.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 diubah.
7 hlm
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Perwal No.10 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.63 Tahun 2021, namun dengan telah ditetapkannya Perda No.3 Tahun 2021 terdapat beberapa perubahan nomenklatur Perangkat Daerah/Unit Kerja yang berimplikasi terhadap penyusunan Tata Naskah Dinas sehingga Perwal termaksud perlu diubah dan perlu ditetapkan Perwal tentang Perubahan atas Perwal Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.24 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.66 Tahun 1951; PP No.43 Tahun 1958; PP No.28 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Permendagri No.53 Tahun 2007; Permen PAN No.22 Tahun 2008; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No.78 Tahun 2012; Permen PANRB No.81 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No.5 Tahun 2021; Perda No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.3 Tahun 2021; Perwal No.10 Tahun 2017
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 1, ketentuan lampiran, khususnya angka romawi I huruf G.H, yakni angka IV nomor 3, 4, 5, dan nomor 11. Peraturan ini juga mengubah ketentuan Pasal 12, ketentuan Bab V, dan ketentuan Pasal 35. Dalam peraturan ini disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 38A di antara Pasal 38 dan Pasal 39, serta disisipkan juga 1 Pasal yakni Pasal 39A di antara Pasal 39 dan Pasal 40. Ketentuan lain yang diubah antara lain ketentuan ayat (3) huruf b pada Pasal 40, ketentuan ayat (4) Pasal 41, ketentuan ayat (4) Pasal 42, ketentuan Pasal 43 huruf b, ketentuan ayat (2) huruf c Pasal 44, ketentuan ayat (4) Pasal 48, ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 50, ketentuan Pasal 53, ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 55, ketentuan ayat (4) Pasal 57 dan menambah 1 ayat yakni ayat (7) pada Pasal 57, mengubah ketentuan Pasal 59 huruf c, mengubah ketentuan ayat (3) Pasal 61 serta menambah 1 ayat yakni ayat (7) pada Pasal 61
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
22 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2022 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal
ABSTRAK:
bahwa pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal diselenggarakan dalam rangka mempercepat upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di wilayah Pemerintah Kabupaten Tangerang secara efektif, efisien, dan berkeadilan; bahwa dalam rangka efektifitas dan kepastian hukum penyelenggaraan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pedoman sebagai acuan pelaksanaan pelayanan rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2014; Permenkes No. 001 Tahun 2012; Permenkes No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 47 Tahun 2018; Permenkes No. 21 Tahun 2022; Pergub No. 50 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2009; Perda No. 8 Tahun 2017; Pergub No. 58 Tahun 2013
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jejaring Rujukan Bab III Peran Pihak Terkait Dalam Jejaring Rujukan Bab IV Gerakan Penyelamatan Ibu Melahirkan Bab V Pencatatan, Pelaporan, Dan Alur Data Bab VI Maklumat Pelayanan Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Perbup ini mencabut Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2015
49 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 11 Tahun 2022
PENERTIBAN – PEMELIHARAAN – HEWAN – TERNAK – YANG – BERKELIARAN – DI – WILAYAH – KABUPATEN – NIAS – BARAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Yang Berkeliaran Di Wilayah Kabupaten Nias Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, perlu melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun 2020.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENERTIBAN HEWAN TERNAK, KETERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK, WEWENANG PENERTIBAN, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK HEWAN TERNAK (Kewajiban, Larangan), KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS (Kewajiban, Larangan), SYARAT-SYARAT PENGAMANAN, PENAMPUNGAN, PENJUALAN HEWAN TERNAK YANG DIAMANKAN, KEBERATAN DAN GANTI RUGI (Keberatan, Ganti Rugi), PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Peraturan Menteri Sosial NO. 11, BN 2023 (1267): 9 Halaman, jdih.kemensos.go.id
Peraturan Menteri Sosial tentang Pusat Kendali Kementerian Sosial
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan tugas Kementerian sosial dalam memberikan layanan dan informasi kepada masyarakat khususnya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial perlu pelaksanaan layanan masyarakat yang berbasis teknologi informasi dalam bentuk pusat kendali Kementerian Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Kemensos Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 39 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 110 Tahun 2021; Peraturan Kemensos No. 1 Tahun 2022; Peraturan Kemensos No. 2 Tahun 2022; Peraturan Kemensos No. 3 Tahun 2022; Dan Peraturan Kemensos No. 6 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang pusat kendali Kementerian Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pusat Kendali dilaksanakan dengan prinsip: a. terintegrasi; b. responsif; c. proaktif; d. humanis; e. efektif dan efisien; dan f. tercatat, terkendali, terukur, dan akuntabel. Tim pengelola Pusat Kendali terdiri atas: a. penanggung jawab; b. ketua penyelenggara Pusat Kendali; c. ketua regu; dan d. operator. Penilaian kinerja operator berbasis rekaman aktivitas di Pusat Kendali.
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
Lampiran File; 9 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, BD.2022/NO.11, LL KOTA PONTIANAK:17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Bentuk, Kategori dan Persyaratan Pemberian Penghargaan; Tata Cara Penilaian; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
8 Halaman Peraturan dan 9 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
ABSTRAK:
Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu diganti.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. Kepala Dinas, b. Sekretariat Dinas, c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, d. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, f. Bidang Transmigrasi, g. UPT, h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan strategis, pembinaan, fasilitasi, pengkajian, koordinasi, analisis dan evaluasi penataan bidang tenaga kerja dan
transmigrasi.
Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, b. penyusunan rencana strategis bidang Tenaga Kerja dan Trasmigrasi, c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang tenaga kerja dan transmigrasi, d. pembinaan terhadap UPT Dinas, e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas, f. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.
Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas menyelenggarakan pendaftaran, seleksi penempatan dan pembinaan transmigran.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan rencana kerja bidang transmigrasi, b. penyusunan konsep kebijakan pemerintah daerah dalam
penempatan dan pembinaan transmigrasi, c. pengorganisasian tugas dan program di lingkup bidang transmigrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
-
17
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
