Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa
ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun
2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata
CaraPelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten
Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan
perkembangan dan kebutuhan Daerah;
b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan
berdasarakan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak
teijadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh
Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan
dan berhubungan dengan Izin Lingkungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati
Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83
Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN;
BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT;
BAB IV
JENIS BIDANG USAHA MIKRO;
BAB V
KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL;
BAB VI
TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN;
BAB VII
KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN;
BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM);
BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB XI
PENDANAAN;
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN;
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018.
Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Katingan
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada
Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil
Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 30 Tahun 2018
PERBUP Kab. Pohuwato No. 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk optimalisasi penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu dan guna mendukung percepatan investasi di Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PERPRES No.97 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun 2015; PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL No.17 Tahun 2015; PERDA Kab. Pohuwato No.8 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 270/25/IX/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan/atau Pencabutan Rekomendasi dan Perizinan Kegiatan Usaha Terkait Penanaman Modal di Kabupaten Pohuwato kepada Dinas Investasi Daerah Kabupaten Pohuwato dan Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 443/20/VII/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 10 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dan Pengelolaan
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radiosiaran Pemerintah
Daerah Suara Citra Lamandau
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamandau Nom01· 2 Tahun 2016 tentang Lembaga Penyiaran
Publik LokalRadio Siaran Pemerintah Daerah Suara Citra
Lamandau
dan
dalam
rangka
kelancaran
penyelenggaraanpenyiaran Radio Siaran Pemerintah Daerah
Suara Citra Lamandauperlu dibentuk AlatKelengkapan dan
Pengelolaan Lembaga Penyiaran PublikLokal Radio Siaran
Pemerintah Daerah Suara Citra Lamandau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun
2016; Peraturan Bupati LamandauNomor 6 Tahun 2011; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016.
Pembentukan Alat Kelengkapan LPPL RSPD Suara Citra Lamandau
adalah agar pengawasan dan pengelolaan Operasional Penyelenggaraan LPPL
RSPD Suara Citra Lamandau dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Lamandau
Nomor 30 Tahun 2018
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Public Safety Center 119 Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan
kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan
pasien gawat darurat medis, diperlukan sarana pelayanan
prafasilitas pelayanan kesehatan melalui Sistem
Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang terintegrasi
dan berbasis call center dengan menggunakan kode akses
telekomunikasi 119;
b. babwasesuaiketentuanPasal 5 ayat (3) danPasal 27 ayat
(3) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun
2016 tentang SistemPenanggulangan Gawat Darurat
Terpadu, Pemerintah Daerab bertugas dan bertanggung
jawab membentuk Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu
(Public Safety Center);
c. babwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf adanhuruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan Public Safety Center119
Kabupaten Kolaka Utara (PSC 119 Kab. Kolaka Utara) ;
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003,tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara RI Tabun2003
Nomor 47, Tambaban Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355 );
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana,
Kabupaten Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 114);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara RI Nomor 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014
TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4570);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat
Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 802);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMBENTUKAN PSC 119,
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
BAB IV STRUKTUR PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA,
BAB V PENYELENGGARAAN PSC 119 KAB. KOLAKA UTARA,
BAB VI PEMBIAYAAN,
BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN,
BAB VIII PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 80 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 127
Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
15 Tahun 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun
2017 perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas · Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
Mengingat 1. Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
2. Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3. Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Nomor 4866);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 6123);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;
15. Peraturan Kepala Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nornor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bone Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Serita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13).
pasal I
pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 30 TAHUN 2018
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat perizinan dan nonperizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana jenis, prosedur dan metode Penyelenggaraan PTSP yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perbup Nomor 39 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Kelembagaan Dan Kewenangan; Bab III MPP, Standar, Dan Manajemen Pelayanan; Bab IV Perencanaan; Bab V Penyederhanaan Jenis Dan Prosedur; Bab VI Prosedur Penandatanganan Surat Perizinan Dan Non Perizinan; Bab VII PSE; BAB VIII Sarana Dan Prasarana; Bab IX Sumber Daya Manusia; BAB X Etika Pelayanan Bab X; BaB XI SKM; Bab XII Inovasi; Bab XIII Forum Komunikasi PTSP; Bab XIV Pencabutan Izin; Bab XV Kerja Sama; Bab XVI Pembinaan Dan Pengawasan; Bab XVII Pelaporan; Bab XVIII Pendanaan; Bab XIX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
21 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2018
pelayanan perizinan - PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, LD.2018/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya percepatan berusaha di daerah guna
mendorong kemudahan berusaha dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah maka perlu diatur pelayanan perizinan terintegrasi pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 84 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa istilah baru yang digunakan dalam Peraturan Bupati ini, maksud dan tujuan Perbup, ruang lingkup Perbup, penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan, sumber daya manusia yang ditugaskan dilingkungan DPMPTSP, tim pelayanan perizinan, sarana dan prasarana (fasilitas) yang disediakan di DPMPTSP, dan pembiayaan pelaksanaan pelayanan perizinan terintegrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2018.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Th 2018 No 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame perlu mengatur Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame;
b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Penyelenggaraan Ijin Pemasangan Reklame dengan
Peraturan Bupati;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian –
Bagian Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010
tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 49 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, meliputi antara laian: ketentuan umum, penyelenggaraan ijin pemasangan reklame, obyek penyelenggara reklame, lokasi dan persyaratan ijin reklame, jangka waktu pemasangan, retribusi ijin, sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 62 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Ijin Pemasangan
Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlah 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
a. bahwa agar Rumah Sakit Umum Daerah Prembun
Kabupaten Kebumen dapat memberikan pelayanan prima
kepada masyarakat, perlu menyusun Standar Pelayanan
Minimal;
b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan
dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan
Layanan Umum Daerah, kepala daerah menetapkan
standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah
dengan peraturan kepala daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
Umum Daerah Prembun Kabupaten Kebumen;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No, 13 Tahun 1950; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Kepmenkes No. 129/Menkes/SK/II/2008; Perda Kab Kebumen No. 2 Tahun 2007;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Permbun Kabupaten Kebumen yang meliputi: Jenis Pelayanan; Standar Pelayanan Minimal; Pengorganisasian; Pelaksaan; Pembiayaan; Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
113 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2018
PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2018/No.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memberikan kemudahan
pelaksanaan perizinan dan nonperizinan
pembangunan perumahan bagi masyarakat
berpenghasilan rendah berdasarkan Pasal 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 55 Tahun 2017 ten tang Pelaksanaan Perizinan
dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati
ten tang Pelaksanaan Perizinan dan
Nonperizinan Pembangunan Perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia
Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6004);
6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 ten tang
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalulintas sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak
Lalulintas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Perizinan dan Nonperizinan
Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5
Tahun 2013 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana,
Sarana, Utilitas Perumahan dan Pemukiman
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013
Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 6),
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Nomor 326);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012
tentang Izin Mendirikan Bangunan (Serita Daerah
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 3 Tahun
2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor
11);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN PEMBERIAN IZIN
BAB III KEMUDAHAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
BAB IV PELAPORAN
BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
Tahun 2018 No 27
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
