Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2018

Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN; BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT; BAB IV JENIS BIDANG USAHA MIKRO; BAB V KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL; BAB VI TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB VII KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN; BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM); BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI PENDANAAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Katingan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Kasongan

Tanggal Penetapan

21 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

22 Mei 2018

Tanggal Berlaku

22 Mei 2018

Sumber

LD.2018/409

Subjek

PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Katingan

Bidang

Halaman ini telah diakses 512 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Katingan Nomor 31 Tahun 2018 ttg Pendelegasian Kewenangan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Penjabat Negara/Penugasan BUMN, Perizinan, Pelayanan Publik
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, LD.2018/409
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat Dan Tata Cara Pelaksaan Izin Usaha Mikro Di Kabupaten Katingan
ABSTRAK:	a. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan beberapa ketentuan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata CaraPelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan Daerah; b. Bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan berdasarakan keadaan di lapangan mengenai IUMK agar tidak teijadi tumpang tindih perizinan yang dikeluarkan oleh Kecamatan dengan DPMPTSP terutama Izin yang memerlukan dan berhubungan dengan Izin Lingkungan; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diganti Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN; BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT; BAB IV JENIS BIDANG USAHA MIKRO; BAB V KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL; BAB VI TUJUAN PELIMPAHAN KEWENANGAN; BAB VII KEDUDUKAN DAN TUGAS KECAMATAN; BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA MIKRO (PUM); BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN; BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XI PENDANAAN; BAB XII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018. Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat dan Tata Cara Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 12 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521