Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tetang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2022.
Lampiran 6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD Tahun 2022/ No. 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :
a. penggunaan, pendekatan pelaksanaan, dan alokasi besaran BKK;
b. tata cara perencanaan dan penganggaran;
c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pertanggungjawaban dan pelaporan;
e. pendampingan BKK; dan
f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BKK yang dianggarkan tahun anggaran 2022 tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.
Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Balai Musyawarah Perdamaian
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif
dengan tetap memperhatikan kepastian hukum,
ketertiban hukum, dan mengindahkan norma
keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, dengan tetap
menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan
yang hidup dalam masyarakat maka perlu membentuk
Balai Musyawarah Perdamaian; bahwa untuk kelancaran koordinasi dengan Penuntut Umum dalam pelaksanaan upaya perdamaian sesuai
dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan
Restoratif maka perlu menetapkan pedoman
penyelenggaraan Balai Musyawarah Perdamaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Balai Musyawarah Perdamaian;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penetapan Balai Musyawarah Perdamaian
Bab III Fasilitasi Upaya Perdamaian
Bab IV Pelaporan dan Pembinaan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2022
Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkankancita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata daerah tahun 2017-2032;
Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan;
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034;
Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan, Fungsi, Dan Prinsip Penyelenggaraan Dan Ruang Lingkup
3. Pembangunan Desa Wisata
4. Pencanangan Dan Penetapan Desa Wisata
5. Usaha Pariwisata Desa
6. Organisasi Pengelola Desa Wisata
7. Tugas Dan Tanggung Jawab
8. Hak, Kewajiban Dan Larangan
9. Kewenangan Pemerintah Daerah
10. Koordinasi
11. Promosi Kawasan Desa Wisata
12. Pembinaan Dan Pengawasan
13. Pembiayaan
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
46
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 27 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam
penyelenggaran Pemerintahan Desa, serta guna
kelancaran dan ketertiban administrasi, maka beberapa
ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, perlu diubah
dan disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20
Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyisipan Pasal 2A, perubahan Pasal 3, penyisipan Pasal 10A, 10B, dan Pasal 10C, penyisipan ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) pada Pasal 13, penyisipan Bab IIIA, penyisipan Pasal 35A, Pasal 35B, Pasal 35C, Pasal 35D, Pasal 35E dan Pasal 35F, penghapusan Bab IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019 diubah.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi dan semangat kerja dari Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan insentif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan.
mengatur tentang pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memuat maksud dan tujuan, penerima insentif, pendanaan dan tata cara pencairan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOAAN ASET DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Talun 1945
2. Undang-Unda,ng Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Iah.ull 201
6. Peraturan Pemerintal Nomor 60 Taiun 2014
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111Tahun 2014
8. Peraturai Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015
10. Peraturan Menteri Desa, Pembargunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
12. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
15. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016
17. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019
Pasal 1 KRIENTUAN UMUM
Pasal 2 Jenis aset desa
Pasal 46 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2022.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Darok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Bantai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020 tentang Batas Desa Bantai Kecamatan Bonti, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Darok yang merupakan pemekaran dari Desa Bantai dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 63 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 68 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 3, Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 7, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus, dan Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 26 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2022/NO.26, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pulau Jambu Kecamatan Sungai Raya
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/19/Setd;aTapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Pulau Jambu dengan Desa Pulau Limbun
Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Batas Desa; Ketentuan Umum;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022.
2 Halaman dan 4 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
