Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2022

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Tujuan, Fungsi, Dan Prinsip Penyelenggaraan Dan Ruang Lingkup 3. Pembangunan Desa Wisata 4. Pencanangan Dan Penetapan Desa Wisata 5. Usaha Pariwisata Desa 6. Organisasi Pengelola Desa Wisata 7. Tugas Dan Tanggung Jawab 8. Hak, Kewajiban Dan Larangan 9. Kewenangan Pemerintah Daerah 10. Koordinasi 11. Promosi Kawasan Desa Wisata 12. Pembinaan Dan Pengawasan 13. Pembiayaan 14. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2022 tentang Desa Wisata

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Putussibau

Tanggal Penetapan

18 April 2022

Tanggal Pengundangan

18 April 2022

Tanggal Berlaku

18 April 2022

Sumber

BD.2022/No.27

Subjek

PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Bidang

Halaman ini telah diakses 376 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kapuas Hulu No.27 Thn 2022 ttg Desa Wisata.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

DESA WISATA.

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2022/No.27

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

Bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkankancita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan; Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata; Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata daerah tahun 2017-2032; Peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 18 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu.
1. Ketentuan Umum 2. Tujuan, Fungsi, Dan Prinsip Penyelenggaraan Dan Ruang Lingkup 3. Pembangunan Desa Wisata 4. Pencanangan Dan Penetapan Desa Wisata 5. Usaha Pariwisata Desa 6. Organisasi Pengelola Desa Wisata 7. Tugas Dan Tanggung Jawab 8. Hak, Kewajiban Dan Larangan 9. Kewenangan Pemerintah Daerah 10. Koordinasi 11. Promosi Kawasan Desa Wisata 12. Pembinaan Dan Pengawasan 13. Pembiayaan 14. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
46

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2022

Desa Wisata

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT