PERBUP Kab. Jepara No. 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standara Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
Mengubah :
PERBUP Kab. Jepara No. 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
PERBUP Kab. Jepara No. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perauran Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian standar Honorarium
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelasana Teknis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan, Penyusunan Buku
Standarisasi, Honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP),
dan Honorarium Tenaga Ahli Perencanaan Bidang
Pemerintahan Soslal Budaya, Ekonomi dan Prasarana
Pengembangan Wilayah, Evaluasi Pembangunan dan
Statistik untuk Tahun Anggaran 2017 maka perlu
meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 29
Tahun 2016 lenlang Standar Biaya dan Satuan Harga
Pemerlntah Kabupaten Jepara Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tencang
Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 29
Tahun 2016 tentang Standar Biaya dan. Satuan Harga
Pemerintah Kabupaten Jepara Tahun 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia
Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2016;
Peraturan bupati tentang perubahan ketiga atas
peraturan bupati jepara nomor 29 tahun 2016
tentang standar biaya dan satuan harga
pemerlntah kabupaten jepara tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 16 Tahun 2021
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PROGRAM BADAN USAHA JEJEMA BERKEMBANG KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN PESAWARAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejema Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ke mandirian ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Kabupaten Pesawaran menyelenggarakan Program Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pesawaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Badan Usaha Jejama Berkembang kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Pesawaran;
UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2017, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2021, PerMendagri No 114 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 81 Tahun 2015, PerMendagri No 20 Tahun 2018, Perda Pesawaran No 6 Tahun 2016, Perbup Pesawaran No 52 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Badan Usaha Jejama Berkembang Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2021.
Halaman : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 16 Tahun 2020
ANAK TERLANTAR - ANAK MISKIN - ANAK YATIM PIATU MISKIN - DISABILITAS - JANDA MISKIN - LANJUT USIA - SANTUNAN - PEDOMAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2020/NO.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Santunan bagi Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar
ABSTRAK:
a. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tunjuan Nasional sebagaimana tercantum dalam pembukuan UUD 1945; b. dalam rangka penanggunalan kemiskinan, PEMDA memberikan jaminan sosial santunan kepada Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar; c. agar pemberian santunan dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, diberikan suatu pedoman sebagai landasan dalam pelaksanaannya; d. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan PERBUP tentang Pedoman Pemberian Santunan bagi Lanjut Usia, Janda Miskin, Penyandang Disabilitas, Anak Yatim Piatu Miskin, Anak Miskin dan Anak Terlantar.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1998; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.2 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.8 Tahun 2016; PP No.43 Tahun 2004; PP No.52 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kriteria dan Presyaratan; Besaran; Sosialisasi, Pendataan, dan Mekanisme Pendistribusian; Penganggaran; Monitoring dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 16 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Morowali Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Dasar dan Teknis Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Program Jaminan Persalinan
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan
guna menurunkan kasus komplikasi bagi ibu hamil, ibu
bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir Pemerintah Pusat
telah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Bidang Kesehatan Program Jaminan Persalinan, bahwa agar pelaksanaan program sebagaimana dimaksud
huruf a dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdaya
guna dan berhasil guna perlu adanya pedoman.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2017.
Materi Pokok :
Tujuan penyelenggaraan program Jampersal adalah :
a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin,
ibu nifas dan bayi baru lahir;
b. meningkatkan jumlah persalinan di Fasyankes;
c. menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas
dan bayi baru lahir; dan
d. menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. sasaran program Jampersal;
b. pemberi pelayanan kesehatan kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru
lahir;
c. pelayanan Jampersal;
d. pembiayaan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2019.
Jumlah halaman : 11 HLM; Lampiran : 13 halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2015
Pengadaan Barang/JasaTelekomunikasi, Informatika, dan InternetStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 266/DIRJEN/2008 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Next Generation - Synchronous Digital Hierarchy /NG-SDH
PERWALI Kota Cirebon No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat Di Kota Cirebon
PERWALI Kota Cirebon No. 9 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
PERWALI Kota Cirebon No. 13 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA CIREBON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel dengan melaporkan harta kekayaannya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pernerintah Nomor 94 Tahun 2021;
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
7 halaman peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
