Administrasi dan Tata Usaha Negara Transportasi Darat/Laut/Udara
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 69, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 69
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Honorarium Petugas Pembantu Operasional Terminal Angkutan Barang dan Petugas Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Terminal Angkutan Barang dan Petugas Pendukung Pe1abuhan Teluk Bungus dalam memberikan pelayanan angkutan pada Terminal Angkutan Barang di Terminal Angkutan Barang dan Pelabuhan Teluk Bungus perlu diberikan honorarium, Petugas Pembantu Operasional Terminal Angkutan Barang dan Petugas Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus perlu diberikan honorarium;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Standar Biaya Honorarium Petugas Pembantu Operasional Terminal Angkutan Barang dan Petugas Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus Tahun 2019
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Walikota Padang Nomor 67 Tahun 2019
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS PEMBANTU OPERASIONAL TERMINAL ANGKUTAN BARANG DAN PETUGAS PENDUKUNG PELABUHAN TELUK BUNGUS TAHUN 2019, YANG BERBUNYI :
Pasal 1
Standar Biaya Honorarium Petugas Pembantu Operasional Terminal Angkutan Barang dan Petugas Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus sebesar :
a. Petugas Pembantu Operasional Angkutan Barang Rp. 2.288.000/ orang/bulan b. Petugas Pendukung Pelabuhan Teluk Bungus Rp.2.288.000/orang/bulan
Pasal 2
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal I adalah stan dar biaya maksimal yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2019.
2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 57 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH, PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA
ABSTRAK:
Bahwa produk hukum daerah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan daerah harus dibentuk dan disusun sesuai peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.12 tahun 2017, Perpres No.84 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, tujuan dan ruang lingkup; Penyusunan Propemperda; Penyusunan Perda; Penyusunan Peraturan Walikota Dan Keputusan Wali Kota; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Walikota ini memiliki 19 halaman dan 10 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 56 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 56, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4), 28 ayat (4) dan 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017
PERATURAN WALl KOTA INI MENGATUR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :
1. KETENTUAN UMUM
2. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS RT
3. TATA CARA PEMlLIHAN PENGURUS RW
4. TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS LPM
5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019.
25 HALAMAN
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 53 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERWALI Kota Pontianak No. 88 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan penyesuaian tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota, perlu merubah Peraturan Walikota Nmomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1960, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.112 Tahun 2018, PP No.79 Tahun 2005, PP No.18 Tahun 2016, Perda No.7 Tahun 2016, Perwako No.56 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan pasal 6, pasal 26, Pasal 27, pasal 86, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Perubahan Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016
Peraturan ini memiliki 15 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 52, BD.2019/NO.44, LL Kota Singkawang : 9 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, menumbuhkan peran serta penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat, serta membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel, maka perlu menyusun pedoman penyelenggaraan forum konsultasi publik;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.12 Tahun 2001, UU No.25 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Permenpan RB No.16 Tahun 2014, Permenpan RB No.16 Tahun 2017, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.3 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prinsip Forum Konsultasi Publik; Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
Peraturan Walikota ini memiliki 8 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD.2019/NO.43, LL Kota Singkawang : 104 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa beberapa komponen dalam Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011 tentang tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No.12 Tahun 2001, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 1951, PP No.12 Tahun 2017, PP No.28 tahun 2018, Permendagri No.54 Tahun 2009, PermenpanRB No.80 Tahun 2012, Perka ANRI No.2 Tahun 2014, Permendagri No.80 tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, tata naskah dinas; bentuk dan susunan naskah dinas; Penggunaan Atas Nama, Untuk Beliau, Untuk Perhatian, Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian; Paraf, Penulisan nama, Penandatanganan, dan Penggunaan tinta Untuk naskah Dinas; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan dan Pencabutan; Pengamanan Naskah Dinas; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini memiliki 34 halaman dan 70 halaman lampiran;
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penataan tata laksana yang efektif
dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan; bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota Semarang tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 18 Tahun 2017 dicabut.
43 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA BATAM
ABSTRAK:
Menimbang menindaklanjuti Ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
UUD Pasal 18 ayat 6; UU No.53 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014; PP No.39 Tahun 2019
Menetapkan Peraturan Walikota mengenai penyelengaraan satu data Indonesia tingkat Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2019.
Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Batam
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 46, BAGIAN HUKUM KOTA BIMA
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS SISTEM ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sektor pemerintahan, perlu dikelola dan diarahkan untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomot 82 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016,
Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan E-Government, Layanan pemberian nama domain pemerintah daerah, Sistem informasi pemerintah daerah, Kerja sama, Pertisipasi masyarakat dan dunia usaha, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pembiayaan, Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
-
-
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 44 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperlancar penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang perlu dilakukan penataan kearsipan sesuai dengan perkembangan dan teknologi;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 Tahun 2001, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.24 Tahun 2010, PP No.28 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Perka Kepala ANRI No.19 Tahun 2012, Permendagri No.78 Tahun 2012, Perda No.3 Tahun 2016, Perda No.6 Tahun 2018,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Tata Kearsipan; Ruang Lingkup; Pengurusan Surat; Pemberkasan; Pemeliharaan, Pengamanan dan Peminjaman Arsip; Penyusutan; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019.
Pencabutan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang
Peraturan Walikota ini memiliki 12 halaman dan 72 halaman lampiran;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
