Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS
ABSTRAK:
bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance Puskesmas yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 ada beberapa perubahan jarak dan tidak mengakomodir seluruh jarak dari ekcamatan di Kabupaten Sanggau ke tempat tujuan
UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.69 Tahun 2010, permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.3 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2012, Perbup No.7 Tahun 2016
Perubahan Pasal 3 dan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
3 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2018
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 /
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan layanan
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah
memenuhi syarat untuk membentuk dewan Pengawas
UU No.6 Tahun 1991, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Permenkes No.10 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016, PERBUP No.17 Tahun 2012
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis
Pembentukan Dewan Pengawas Rumah Sakit
Umum Daerah Alimuddin Umar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 55 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir
ABSTRAK:
Dalam rangka mencegah dampak negatif, penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan serta menghormati hak asasi manusia maka perlu diatur mengenai ruangan atau area yang dinyatakan dilarang kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau memproduksi rokok, sehingga perlu dibentuk Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 Tahun 1998; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 109 Tahun 2012; dan PERBUP Toba Samosir No. 66 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Ketentuan Umum, Azaz dan Tujuan, Hak dan Kewajiban, Kawasan Tanpa Rokok, Ruangan/Tempat Khusus Untuk Merokok (Smoking Area), Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2018.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 55 Tahun 2018
KesehatanDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 136 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional pada Dinas Kesehatan, perlu dibentuk Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Daerah Klinik Pengobatan Penyakit
Paru;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kebumen Nomor 65 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan, klasifikasi UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru termasuk Kelas A, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan rincian tugas, jabatan, dan tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Ibu Hamil Konsumsi Pakis Miding (Rabu Kopi)
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan dalam upaya peningkatan gizi untuk ibu hamil di Kabupaten Sintang serta pentingnya ibu hamil dalam mengkonsumsi pakis miding
UU No. 27 Tahun 1959, UU No.36 Tahun 2009, UU No. 18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, PP No.17 Tahun 2015, Perpres No. 22 Tahun 2009, Perpres No. 83 Tahun 2017, Inpres No. 1 Tahun 2017, Permenkes No. 39 Tahun 2016, dan Perda No. 25 Tahun 2006
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan; dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 54 Tahun 2018
KesehatanOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Kebumen No. 137 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen,
perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
Laboratorium Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana
Teknis Daerah ditetapkan dengan peraturan bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 47 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No. 7 Tahun 2016; Perbup Kebumen No. 65 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan, Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan yang meliputi: Pembentukan UPTD Laboratorium Kesehatan; Klasifikasi UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Kelas A; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas; Jabatan; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan secara efektif dan efisien serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan penganggaran, maka perlu menetapkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum : UU No.37 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2004; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.65 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; Perpres No.72 Tahun 2012;Perpres No.2 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Permenkes No.75 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permenkes No.43 Tahun 2016; Pemda No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No.1 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, jenis pelayanan dasar, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan, target rencana pencapaian SPM, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu mentapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Sragen Tahun 2018-2025;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 81 Tahun 2012; Perpres No. 97 Tahun 2017; Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda No. 11 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 1 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kebijakan; Strategi, Target dan Program; Penyelenggaraan Jakstrada; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
23 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Tahun 2018/ No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 108, Pasal 112 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan dan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1.
Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4446);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas dipungut pembayaran atas pelayanan kesehatan yang meliputi:
a. Objek Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas terdiri dari:
1. Rawat Jalan;
2. Rawat Inap;
3. Barang Farmasi dan Vaksin Non Program;
4. Kunjungan Rumah;
5. Pelayanan Mobil Ambulans;
6. Pelayanan Mobil Jenazah;
7. Pelayanan Visum; dan
8. Pelayanan PPPK.
b. Objek Retribusi pelayanan kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
1. Pemeriksaan laboratorium kesehatan air; Pemeriksaan mikrobiologi dan Pemeriksaan kimia;
2. Pemeriksaan laboratorium makanan minuman; Pemeriksaan mikrobiologi dan Pemeriksaan kimia;
3. Pemeriksaan laboratorium klinik; dan
4. Pengambilan sample air dan makanan minuman non program, berlaku dalam daerah per titik lokasi pengambilan dan luar daerah (di eks karesidenan Surakarta) per titik lokasi pengambilan.
(2) Subjek retribusi merupakan orang yang menerima pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 53 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE
ABSTRAK:
bahwa demam berdarah dengue merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes Albopictus yang sangat berbahaya dan mematikan serta sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya
UU No.27 Tahun 1959, UU No.4 Tahun 1984, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.40 Tahun 1991, Permenkes No.8 Tahun 2014, Perbup No.50 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Peran, Hak dan Kewajiban Masyarakat Serta Pemangku Kepentingan; Karakteristik dan Cara Penularan DBD; Pengendalian Penyakit DBD; Koordinasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2018.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
