PERWALI Kota Pontianak No. 23 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Mekanisme Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan penataran
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Prinsip Pemberian Tugas Belajar Dan Izin Belajar; Seleksi Calon Peserta Tugas Belajar Dan Izin Belajar; Tugas Belajar; Pemberian Izin Belajar; Pembiayaan; Pembatalan; Kenaikan pangkat Dan Pengakuan Ijazah/Pencantuman Gelar; Sanksi; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020.
15 Halaman Peraturan dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 79 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun diselenggarakan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, serta mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya sebelum memasuki pendidikan dasar;
b. bahwa supaya pendidikan bagi anak usia dini sebagaimana dimaksud huruf a dapat terselenggara dengan baik dan terarah, maka diperlukan pedoman penyelenggaraan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Nomor 146 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan
Nomor 18 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan
Nomor 32 tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan, penjaminan mutu pendidikan, penerimaan peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kurukulum, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan dan ketentan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2020.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran “Tikom Sabar” Dengan Metode Pembelajaran Efektif “6 S” Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kota Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa perlu mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan pendidikan khusus;
b. bahwa pelayanan pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Semarang;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, peserta didik pendidikan inklusif, kurukulum pendidikan inklusif, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, pembinaan, pengendalian dan pengawasan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah terdapat beberapa ketentuan yang harus disesuaikan, maka perlu mengubah Peraturan Walikota dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah;
Dasar Hukum peraturan ini adalah: 1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun1950; 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; 5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011; 9.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1Tahun 2007; 10.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah(
Jumlah Halaman : 4 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diamanatkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan;
b. bahwa konvensi tentang hak-hak anak mengamanatkan kepada negara-negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
c. bahwa hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dapat diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan kota layak anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Ramah Anak;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2014.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, tahapan sekolah ramah anak, indikator sekolah ramah anak, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekolah ramah anak, pendanaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2020.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 67 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 67, BD Tahun 2020 No. 67
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
ABSTRAK:
Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa
dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, sehat, serta
cerdas dalam menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, makmur, dan beradab.
UU No 2 Th 1993; UU No 28 Th 1999 yg telah diubah dg UU No 19 Th 2019; UU No 20 Th 2003; UU No 14 Th 2005; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 32 Th 2013; PP No 55 Th 2007; PP No 74 Th 2008; PP No 17 th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 79 Th 2014; Perda Kota Tangerang No 11 th 2007; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 41 Th 2019.
1. ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi; 3. Penghargaan; 4. Pembinaan Dan Pengawasan; 5. Pembiayaan; 6. Sanksi; 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
15 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2020
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ABSTRAK
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 62, BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2020 NOMOR 273
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENERAPAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 9 Tahun 2010; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Penerapan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 59, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 61
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN ENGLISH MASSIVE
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pempelajaran bahasa asing khususnya Bahasa Inggris
dalam era milenial dan digital sangat penting untuk segala
aspek kehidupan;
b. bahwa untuk menunjang peningkatan kemampuan berbahasa
Inggris bagi masyarakat Kota Kediri diperlukan program dan
kegiatan yang masif dari pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penyelenggaraan English Massive;
Mengingat : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Kediri Nomor 11);
MEMUTUSKAN :
peraturan ini mengatur mengenai Penyelenggaraan English Massive. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum; maksud, tujuan dan sasaran; penyelenggaraan english massive; hak dan kewajiban; penggabungan dan penutupan spot; pembiayaan; monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
jumlah 7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Ketiga Atas Perwali No.81 Tahun 2018 ttg Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu penyempurnaan dan penetapan Peraturan Walikota tentang perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2020.
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Jumlah halaman: 4 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
