PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA aparatur sipil negara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara,
Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun
2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pengendalian Internal; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lembata Nomor 28 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/DaerahSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Lembata Nomr 34 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU. No. 28 Tahun 1999;UU. No. 52 Tahun 1999; UU. No. 17 Tahun 2003; UU. No. 1 Tahun 2004; UU. No. 15 Tahun 2004; UU. No. 5 Tahun 2014; UU. No. 23 Tahun 2014; UU. No. 33 Tahun 2004; UU. No. 30 Tahun 2014; PP. No. 109 Tahun 2000; PP. No. 12 Tahun 2017; PP. No. 39 Tahun 2007; PP. No. 18 Tahun 2017; PP. No. 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden RI No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2009; PMK RI No. 97/PMK.05/2010; PMK RI No. 7/KMK.02/2003; Perda Kab. Lembata No. 4 Tahun 2007; Perda Kab. Lembata No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Lembata No. 4 Tahun 2017.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup Perjalanan Dinas; III. Prinsip Perjalanan Dinas; IV. Jenis Perjalanan Dinas; V. Biaya Perjalanan Dinas; VI.Pelaksanaan Perjalanan Dinas; VII. Tata Cara Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas; VIII. Pembatalan Perjalanan Dinas; IX. Perjalanan Dinas Pelaksana Tugas dan Pihak Lain; X. Pengawasan dan Pengendalian Internal; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Lembata Nomr 34 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2021
27 halaman; 22 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Berau Nomor 28 Tahun 2021
saksi - menghadirkan - BIAYA - HONORARIUM - PENGGANTIAN - TATA CARA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Menghadirkan Saksi, Pemberian Penggantian Biaya dan Honorarium Saksi
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi fasilitasi bantuan hukum pada tahap proses pembuktian dalam gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara di persidangan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau, perlu menghadirkan saksi pada saat proses pembuktian di persidangan. Saksi yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah perlu diapresiasi karena saksi dalam memberikan keterangan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran. Saat ini Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kesulitan menghadirkan saksi pada saat menghadapi gugatan perkara perdata dan/atau tata usaha negara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Saksi.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 12 Tahun 2014
Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan Penerima Penghargaan; Tata Cara Menghadirkan Saksi; Penggantian Biaya dan Pemberian Honorarium; Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Pengawasan; Pembiayaan; serta Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan PNS, perlu diberikan Tambahan Penghasilan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 5 Tahun 2014;UU No. 23 Tahun 2014;UU No. 30 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 53 Tahun 2010;PP No. 11 Tahun 2017;PP No. 12 Tahun 2019;PP No. 30 Tahun 2019;Permendagri No. 13 Tahun 2006;Permendagri No. 12 Tahun 2008;Permendagri No. 35 Tahun 2012;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenpan RB No. 34 Tahun 2011;Permenpan RB No. 39 Tahun 2013;Permenpan RB No. 41 Tahun 2018;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Kependagri No. 900-4700 Tahun 2020;Perda No. 1 Tahun 2008;Perda No. 12 Tahun 2016;
TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan berdasarkan kriteria:
a. beban kerja;
b. prestasi kerja;
c. tempat bertugas;
d. kondisi kerja;
e. kelangkaan profesi dan/atau
f. pertimbangan obyektif lannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sorong Nomor 28 Tahun 2021
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SORONG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil, Dan Non Pegawai Sipil Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sorong
ABSTRAK:
Bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah diundangkan berdasarkan Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021, namun dalam pelaksanaannya terjadi Perubahan Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021 yakni ketentuan Paasl 7 yang dilakukan perubahan dan diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
Mengubah sebagian Peraturan Bupati Sorong Nomor 2 Tahun 2021
Perubahan Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 28 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 No 28/G
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketetuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2021.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022.
Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
9 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Paser Nomor 28 Tahun 2021
honorarium - standarisasi - Pegawai - tidak tetap - wajib kerja - Dokter spesialis
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2021/29
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan dasar besaran pemberian honorarium dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu merubah Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbub tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Perbub Paser No. 1 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Paser No. 11 Tahun 2017
Ketentuan dalam Perbub Paser No. 30 Tahun 2017 yang diubah adalah Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
Peraturan ini mengubah Perbub Paser No. 30 Tahun 2017 tentang Standarisasi Honorarium Pegawai Tidak Tetap dan Wajib Kerja Dokter Spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 28 Tahun 2021
PETUNJUk - TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANCAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KeTIGA - BElaS - KEPADA - APARATUR - NEgARA - TAHUN - 2O21
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2021/28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan hari Raya dan gaji ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 9 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 13 Tahun 2020; Perbup Cianjur No. 73 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 22 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2021
PETUNJUK - TEKNIS - PEMBERIAN - TUNJANGAN - HARI - RAYA - DAN - GAJI - KETIGA - BELAS - KEPADA - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - PEJABAT - NEGARA - DAN - ANGGOTA - DEWAN - PERWAKILAN - RAKYAT - DAERAH - TAHUN - ANGGARAN - 2021
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 28, BD 2021/No.28
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 63 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2020; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2021, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; Pendanaan; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 10 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019; Perbup Pangandaran No. 80 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 22 Tahun 2021
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 27 Tahun 2021
perubahan peraturan bupati nomor 16 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/NO.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan penyesuaian persetujuan tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah kabupaten boalemo
Dasar Hukum peraturan bupati ini adalah : UU No.50; UU No.17 th 2003; UU No.1 th 2004; UU No.15 th 2004; UU No.12 th 2011; UU No.5 th 2014; UU No.23 th 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No.9 th 2015; UU No.30 th 2014; PP No.12 th 2019; PP No.18 th 2016; Perpres No.98 th 2020; Permendagri No.80 th 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 th 2018; Permendagri No.77 th 2020; Perda No.2 th 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan peraturan bupati nomor 16 tahun 2021 tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan pemerintah daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2021.
Perubahan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Terdiri dari 15 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
