insentif pemungutan-retribusi daerah-dinas perumahan dan permukiman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberikan lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) tersebut mengatur tentang pemberian dan besaran insentif, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan Peraturn Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945; UU Nomor 8 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 56 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 13 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kota Banda Aceh 8 Tahun 2021; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2022; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022; Perwali Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2022; Perwali Banda Aceh Nomor 35 Tahun 2022;
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 5 Pasal tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kab. Pesisir Selatan Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 6 Tahun 2014
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 43 Tahun 2014
Permendagri No. 110 Tahun 2016
Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Bamus Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Layanan pada unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Unit Pelaksana Teknis
Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, maka perlu diatur Tarif
Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Pelayanan dan Saintifikasi Jamu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Nama, Aspek, Objek dan Subjek Tarif
Bab III Golongan Tarif
Bab IV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Bab V Prinsip serta Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Bab VI Wilayah Pemungutan
Bab VII Tata Cara Pemungutan
Bab VIII Tata Cara Pembayaran
Bab IX Penggunaan Hasil Pendapatan Tarif
Bab X Pengawasan
Bab XI Kerja Sama
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Peraturan Walikota Nomor 12 A Tahun 2022 dicabut.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023
PERWALI Kota Yogyakarta No. 69 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2023 ttg Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 ttg Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2),
Pasal 7 ayat (3), Pasal 10, Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat
(4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 27, Pasal
30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengendalian
Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun
2021.
Materi pokok : Syarat, Teknis, Sanksi, Pelaporan, Pengawasan dan Pengendalian, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Jumlah Halaman : 41 HLM; Lampiran : 21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan TanahPengganti Atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
b. bahwa untuk menyediakan dan memperhatikan perkembangan dinamika pada masyarakat dan agar tercipta suatu kepastian dalam penentuan besaran selisih/sisa ganti rugi dalam proses tukar menukar tanah kas desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/SisaGanti Rugi PengadaanTanah Pengganti atas TukarMenukar Tanah Kas Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa yang memuat perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah;
2. Ketentuan ayat (1) diubah Pasal 5.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2023.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Selisih/Sisa Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pengganti atas Tukar Menukar Tanah Kas Desa
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 15 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - BUPATI - BATU - BARA - NOMOR - 142 - TAHUN - 2022 - TENTANG - BESARAN - HONORARIUM - FORUM - KOORDINASI - PIMPINAN - DAERAH - KABUPATEN - BATU - BARA - TAHUN - ANGGARAN - 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022 Tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 perlu diubah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, dan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2021.
Materi ini berisi tentang: Perubahan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022 tentang Besaran Honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, dan Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 142 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil
ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan
laporan keuangan disusun oleh Kepala Unit Pelaksana
Teknis
Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan
BLUD sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan
pada Pemerintah Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah
Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003'; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 52 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
130
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Uang Kadedeuh/Uang Bonus Bagi Kontingen Kabupaten Purwakarta pada Pekan Olahraga Provinsi XIV (PORPROV) dan Pekan Olahraga Paralympic Daerah VI (PEPARDA/PEPARPROV) Jawa Barat Tahun 2022 Tahap I
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetijono Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetijono Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Identitas Rumah Sakit, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Nilai Dasar, Motto dan Logo Rumah Sakit, Tanggung Jawab, Wewenang dan Tugas Pemilik, Dewan Pengawas, Kelembagaan, Peraturan Internal Staf Medis, Kerahasiaan dan Informasi Medis, Kepemimpinan Rumah Sakit untuk Budaya Keselamatan, Hubungan Kepemimpina dalam Tata Kelola Rumah Sakit, Kerja Sama, Kepemimpinan Rumah Sakit terkait Keputusan Mengenai Sumber Daya, Kelompok Kerja Peningkatan Kutu, Manajemen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan, Akses dan Kesinambungan Pelayanan, Hak Pasien dan Keterlibatan Keluarga, Pengkajian Pasien, Pelayanan dan Asuhan Paien, Pelayanan Anestesi dan Bedah, Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat, Komunikasi dan Edukasi, Sasaran Keselamatan Pasien, Program Nasional, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 50 Tahun 2019 dicabut.
156 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
