Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran
masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih,
indah, sehat, dan berkesinambungan diperlukan
partisipasi dan meningkatkan kelestarian lingkungan di
Kabupaten Pati;
b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan
permasalahan lingkungan karena sifatnya sulit terurai
secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya
pengendalian terhadap penggunaan kantong plastik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan
Kantong Plastik.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 52);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati
Nomor 99);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah
(Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 15).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan mempunyai
tugas menjamin terselenggaranya pengurangan
penggunaan kantong plastik yang meliputi:
a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam pengurangan
penggunaan kantong plastik;
b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan
upaya pengurangan penggunaan kantong plastik;
dan
c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah,
Instansi terkait, pelaku usaha, pihak akademisi, dan
masyarakat agar terdapat keterpaduan dalam
pengurangan penggunaan kantong plastik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 32 Tahun 2019
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) PADA DiNAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DAERAH (TKD) PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Kerja Sukarela menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2012 dan melaksanakan surat Menteri Dalam
Negeri Nomor : 814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013
perihal Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Kerja
Sukarela, perlu mengalihkan Tenaga Kerja Sukarela
(TKS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung
Barat menjadi Tenaga Kontrak Daerah (TKD)
UU No.6 Tahun 1991, UU No.13 Tahun 2003, UU No.33 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.36 Tahun 2014, PP No.48 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, Permenkes No.46 Tahun 2014, Permenkes No.75 Tahun 2014, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Lampung Barat Tentang Tenaga
Kontrak Daerah (Tkd) Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Lampung Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Halaman 10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Utara Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa kualitas sumber daya manusia yang Sehat. cerdas dan
produktif merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa
dan negara Indonesia. Kejadian stunting pada balita masih banyak teradi di
Kabupaten Barito Utaro sehingga dapat menghambat upaya
peningkatan kesehatan masyarakat dan pembengunan
kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung upaya perbaikan gizi dalam hal
penurunan stunting diperlukan pedoman untuk memberikan
arah dan landasan hukum daJam pelaksanaan
UU No 27 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 18 tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1999; PP No 28 Tahun 2004; PP No 33 tahun 2012; PP No 17 Tahun 2015; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 42 Tahun 2013; Perpres No 83 Tahun 2017; Permenkes No 21 Tahun 2015; Permenkes No 39 Tahun 2016; Permenkes No 51 Tahun 2016; Perbup Barut No 19 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II ASAS DAN TUJUAN;
BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN;
BAB IV PILAR PENURUNAN STUNTING;
BAB V PENDEKATAN;
BAB VI EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI;
BAB VII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN;
BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB IX SASARAN WILAYAJ PENURUNAN STUNTING;
BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT;
BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAN;
BAB XII PENGHARGAAN;
BAB XIII PENDANAAN;
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2019
Badan Layanan UmumKesehatanPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Bandung No. 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Badan Layanan Umum-Kesehatan-Perizinan, Pelayanan Publik
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD 2019/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Jaringannya Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Tarif Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan
Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Leyanan Umum Daerah di Kabupaten
Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Leyanan
Umum Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tarif,
maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang
menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Leyanan
Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
666/MENKES/SK/VI/2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 65 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2015, Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2019.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2018
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 27 tahun 2018 tentang tarif pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 32 Tahun 2019
PERBUP Kab. Sanggau No. 68 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sanggau, Pemerintah Kabupaten Sanggau menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan sebagai upaya memberikan pemeliharaan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau.
Dasar hukum Perbup ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 101 Tahun 2012, Perpres No. 82 Tahun 2018, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permensos No. 5 Tahun 2016, Permenkes No. 21 Tahun 2016, Pergub No. 77 Tahun 2018.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Peserta Program Jaminan Kesehatan; Peserta Integrasi Ke Program JKN; Pertanggung Jawaban dan Pelaporan; Kendali Mutu dan Kendali Biaya; Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan; Verifikasi; Pengendalian dan Pengawasan; Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dan Standar Biaya Bantuan
Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas beserta jaringannya, pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Kesehatan; bahwa lampiran huruf e ketentuan umum angka 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2019 Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1950 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/pmk.07/2019, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018.
Materi pokok : Ruang lingkup Pedoman pelaksanaan kegiatan dan Standar Biaya BOK Tahun Anggaran 2019 meliputi : BOK Puskesmas, BOK UKM sekunder kabupaten, Dukungan manajemen BOK kabupaten, Distribusi obat, vaksin dan Bahan Medis Pakai Habis serta dukungan pemanfaatan sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP secara elektronik;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Jumlah Halaman : 7 HLM; Lampiran : 105 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 31 Tahun 2019
pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting melalui Gerakan Kolaborasi Mengentaskan dan Mencegah Anak Stunting
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Naional Percepatan Perbaikan Gizi, bahwa tujuan gerakan nasinal perbaikan gizi dimaksudkan untuk perbikn masyarakat prioritas pada kurun waktu seribu hari pertama kehidupan
Dsar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No.28 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.28 Tahun 2004; PP No.33 Tahun 2012; PP No.18 Tahun 2016; Perpers No.74 Tahun 2012; Perpres No.42 Tahun 2013; Perpres No.83 Tahun 2017; Instruksi Presiden No.1 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pertanian No.4 Tahun 2010; Permendagri No.63 Tahun 2010; Peraturan Mentri Kesehatan No.033 Tahun 2012; Perturn Menteri Kesehatan No.26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan No.1 Tahun 2014; Perturan Menteri Kesehatan No.23 Tahun 2014; Peratuan Menteri Kesehatan No.25 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.41 Tahun 2014; Perturan Menteri Kesehatan No.66 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan No.21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan No.51 Tahun 2016; Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan daerah No.6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pohuwato No.21 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang pelaksanan ksi konvergensi pencegahan stunting melalui gerakan kolaborasi mengentaskan dan mencegah anak stunting termasuk didlamnya mengatur tenang tujuan sasaran dan indikator, ruang lingkup, prinsip strategi dan pendekatan gerbos emas, pelaksanaan, pengorganisasian,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2019.
Terdiri dari 24 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN PINJAMAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMEULUE
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue diperlukan pelayanan yang optimal; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sesuai ketentuan tersebut Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan utang/ pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/ atau perikatan perjanjian dengan pihak lain.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 48 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 36 Tahun 2009; UU Nomor 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP Nomor 23 Tahun 2005; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permenkeu Nomor 84/PMK/012/2006; Permendagri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 36 Tahun 2013; Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 19 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Maksud dan Tujuan; BAB III Ruang Lingkup; BAB IV Prinsip-prinsip Pinjaman; BAB V Sumber Pinjaman; BAB VI Jenis Pinjaman; BAB VII Kewenangan dan Persyaratan Pinjaman; BAB VIII Pelaksanaan Pinjaman; BAB IX Monitoring dan Evaluasi; BAB X Pelaporan dan Pinjaman; BAB XI Ketentuan Lain-lain; BAB XII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2019.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
