Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa substansi yang harus disesuaikan sehingga perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017;
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 157 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 157), diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2023.
Lampiran: 1 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi NO. 14, BN.2023 (89)/ 19 hlm
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Politeknik Negeri Madiun dalam melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Madiun;
b. bahwa organisasi dan tata kerja merupakan kebutuhan yang perlu diatur untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Madiun;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Madiun telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor B/1121/M.KT.01/2022;
d. bahwa ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Madiun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66
Tahun 2012 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Madiun;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, perubahan organisasi dan tata kerja, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
19 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023
Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022
Permen PAN & RB No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Dan Penyuluhan Pertanian
Pengadaan - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja - Jabatan Fungsional
2023
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 14, BN 2023 (725): 24 hlm, jdih.menpan.go.id
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional
ABSTRAK:
Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dinamis khususnya pemenuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun pengaturan yang bersifat nasional dan berkelanjutan mengenai pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional.
Dasar hukum Permen PANRB ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 49 Tahun 2018; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2021.
Permen PANRB ini mengatur tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengadaan PPPK untuk mengisi JF dapat dilakukan secara: nasional atau tingkat instansi. Pengadaan PPPK secara nasional dilakukan oleh Panselnas, panitia seleksi instansi pengadaan PPPK, dan instansi pembina JF. Sedangkan Pengadaan PPPK tingkat instansi dilakukan oleh panitia seleksi instansi pengadaan PPPK dan instansi pembina JF dengan melibatkan unsur dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan BKN. Pengadaan PPPK dilakukan melalui tahapan: perencanaan; pengumuman lowongan; pelamaran; seleksi; pengumuman hasil seleksi; dan pengangkatan menjadi PPPK.
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2023.
Permen PANRB ini mencabut Permen PANRB Nomor 2 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 29 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2022; Permen PANRB Nomor 70 Tahun 2020; dan Permen PANRB Nomor 71 Tahun 2020.
Pendanaan pengadaan PPPK bersumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun
Anggaran 2023 serta adanya perubahan kebijakan dan
program prioritas Tahun 2023, perlu mcnetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun Anggaran 2023
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Kornisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lcmbar Negara Republik Indonesia Nomor
4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupatcn
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
bebcrapa kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Prcsidcn Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tnhun
2015 tcntang Pcmbcntukan Produk Hukurn Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
2036; sebagaimana tclah diubah terakhir dcngun
Peraturan Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Mcntcri Dalarn
Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pcrnbcntukan
Produk Hukum Dacrah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian clan
Evaluasi Pcmbangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rcncana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rcncana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Scrta Tata Cara
Perubahan Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Mcnengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor
104);
13. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 81 Tahun 2022
ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2008 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD} Kabupaten Kolaka Utara 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2008 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kabupatcn Kolaka Utara Nomor 3
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 (Serita Daerah Kabupatcn Kolaka
Utara Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 55
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pcmerintah Dacrah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun Angaran 2023 Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 55)
Kctentuan Pasal 1,2,3,4 dan 6 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Way Kanan Nomor 14 Tahun 2023
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 58
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah
Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
kepada Pegawai Negeri Sipil
UU No. 12 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021,
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2023.
Halaman 7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan Serta Penganggaran Yang Responsif Gender
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan kesetaraan Gender bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dicapai melalui strategi Pengarusutamaan Gender; bahwa dalam rangka percepatan strategi Pengarusutamaan Gender diperlukan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender secara optimal dan Penerapan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender oleh seluruh Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pe]embagaan Pengarusutamaan Gender dan Penerapan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; . Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Strategi dan Implementasi Pelembagaan PUG; Penyelenggaraan PUG; Kelembagaan PUG; Indikator Pelembagaan PUG; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 14, BN.2023 (393)/3 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Di Bidang Stabilisasi Harga dan Distribusi Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum guna pelaksanaan kewenangan Badan Pengan Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, perlu mencabut beberapa Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur mengenai stabilisasi harga dan distribusi pangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan di Bidang Stabilisasi Harga dan Distribusi Pangan;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Menteri ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas :
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:
a. 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1182);
b. 127 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras
Pemerintah untuk Ketersediaan Pasokan dan Stabilitasi
Harga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1888);
c. 07 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 106); dan
d. 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265),
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2023
STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam penyusunan anggaran belanja berpedoman pada standar harga satuan yang telah ditetapkan dimasing-masing daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024.
Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Harga Satuan Pokok Barang dan Jasa Regional; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, TUJUAN, STANDAR HARGA SATUAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
ABSTRAK:
menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Pacitan sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean goverment), diperlukan adanya pengembangan dan pengelolaan aplikasi Pemerintah Daerah,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi,
mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi,
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan aplikasi Pemerintah Kabupaten Pacitan yang memuat pengembangan aplikasi umum dan khusus, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi, dan monitoring dan evaluasi aplikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2023.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
