Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020

Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pusat meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; atau c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mandiri; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah Provinsi meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang membidangi kepegawaian.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bentuk Singkat

Permen PANRB

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

02 November 2020

Tanggal Pengundangan

02 November 2020

Tanggal Berlaku

02 November 2020

Sumber

BN.2020/No.1259, jdih.menpan.go.id : 7 hlm.

Subjek

KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Bidang

Halaman ini telah diakses 3583 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenpan RB Nomor 71 Tahun 2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Permen PANRB No. 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

PEMBERIAN KUASA PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 71, BN.2020/No.1259, jdih.menpan.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89); 8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65); 9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593); PPK dapat memberikan kuasa untuk mengangkat PPPK kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PPPK; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pusat meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; b. pejabat pimpinan tinggi pratama di unit instansi vertikal kementerian/lembaga; atau c. pejabat lain setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin satuan organisasi yang mandiri; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Daerah Provinsi meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian; Pejabat yang ditunjuk pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan daerah kabupaten/kota; atau b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang yang membidangi kepegawaian.
CATATAN:	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020. 7 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020

Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT