ABSTRAK: |
- bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2023 dalam
penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara tahun
Anggaran 2023 serta adanya perubahan kebijakan dan
program prioritas Tahun 2023, perlu mcnetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kolaka Utara Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
Utara Tahun Anggaran 2023
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 tentang Kornisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lcmbar Negara Republik Indonesia Nomor
4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupatcn
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Rcpublik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
bebcrapa kali diubah terakhir dcngan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42., Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Prcsidcn Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tnhun
2015 tcntang Pcmbcntukan Produk Hukurn Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor
2036; sebagaimana tclah diubah terakhir dcngun
Peraturan Mentcri Dalarn Ncgcri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Pcrubahan Atas Pcraturan Mcntcri Dalarn
Negcri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pcrnbcntukan
Produk Hukum Dacrah (Serita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian clan
Evaluasi Pcmbangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Tentang Rcncana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah Dan Rcncana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Scrta Tata Cara
Perubahan Rcncana Pcmbangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan .Jangka Mcnengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah
{Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor
104);
13. Peraturan Mentcri Dalam Ncgcri Nomor 81 Tahun 2022
ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Serita Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2
Tahun 2008 tcntang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD} Kabupaten Kolaka Utara 2006-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2008 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kabupatcn Kolaka Utara Nomor 3
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026 (Serita Daerah Kabupatcn Kolaka
Utara Tahun 2022 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 55
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pcmerintah Dacrah
Kabupaten Kolaka Utara Tahun Angaran 2023 Berita
Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 55)
- Kctentuan Pasal 1,2,3,4 dan 6 diubah
|