PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.236 peraturan dalam 0,051 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wakatobi Nomor 18 Tahun 2013
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 18 Tahun 2021
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PERBUP Kab. Majalengka No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Alokasi Dana Desa
  2. PERBUP Kab. Majalengka No. 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 23 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Majalengka
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 18 Tahun 2021
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Lombok Utara

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru No. 18 Tahun 2015
Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kotabaru

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018
Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
    PD/Unit Kerja yang telah mempunyai pakaian dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi : a. Satuan Polisi Pamong Praja diatur sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas dan perlengkapan dan peralatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah; b. Dinas Perhubungan diatur sesuai dengan Peraturan Kementrian Perhubungan Nomor 19 Tahun 2015 tentang pakaian dinas harian pegawai negeri sipil di lingkungan Kementrian Perhubungan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; c. Dinas Kebakaran diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2020
Pemberian Tunjangan Uang Makan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2017
Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Ternate

Badan Layanan Umum Ketenagakerjaan Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan