Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022

Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi pokok : Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pakaian Dinas Walikota dan Wakil Walikota, Atribut Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara serta Walikota dan Wakil Walikota, Pakaian Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
T.E.U.
Indonesia, Kota Yogyakarta
Nomor
66
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Yogyakarta
Tanggal Penetapan
25 Agustus 2022
Tanggal Pengundangan
25 Agustus 2022
Tanggal Berlaku
25 Agustus 2022
Sumber
BD.2022/NO.67
Subjek
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Yogyakarta
Bidang
Halaman ini telah diakses 1617 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. Perwali Kota Yogyakarta No. 74 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas
Mencabut :
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta
  2. PERWALI Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

  3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 18 Tahun 2018 ttg Pakaian Dinas Pemda Kota Yogyakarta

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan