Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk mewujudkan Pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, perlu meningkatkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab; b. bahwa guna meningkatkan kinerja yang lebih baik dan bertanggung jawab perlu pelaksanaan pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang pedoman umum pakta integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; PP No.40 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PEPRES No.54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PEPRES NO.70 Tahun 2012; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.59 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2011.
Tujuan Pelaksanaan pakta integritas meliputi: a. memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi; b. menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; dan c. mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang maju, mandiri bertanggung jawab dan bermartabat yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya Bangsa, UUD 1945 dan Pancasila. Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.31 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PEPRES No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, sehingga perlu diadakan perubahan rincian tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten;
PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf p dihapus, Ketentuan Pasal 4 ayat 2) huruf p dihapus, perubahan Ketentuan Pasal 5 ayat (2), perubahan Ketentuan Pasal 6 ayat 2), perubahan Ketentuan Pasal 7 ayat (2)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2008 diubah.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 44 Tahun 2012
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD No 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Pemakaian Air Minum pada PDAM kab. Situbondo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo yang sehat dan mampu memberikan peningkatan pelayanan penyediaan air bersih, dipandang perlu menetapkan perhitungan tarif pemakaian air minum yang sesuai dengan keadaan saat ini;
b. bahwa Tarif Pemakaian Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 26 Tahun 2008 dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tarif Pemakaian Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
1. UU Nomor 9 Tahun 1999; 2. UU Nomor 7 Tahun 2004; 3. UU Nomor 10 Tahun 2004; 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; 5. PP Nomor 16 Tahun 2005; 6. PP Nomor 58 Tahun 2005; 7. PP Nomor 43 Tahun 2008; 8. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006; 9. Kepber Mendagri dan Menteri PU Nomor 5 Tahun 1984 dan Nomor 28/KPTS/ 1984; 10. Perda Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 1991.
Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Situbondo secara progresif sesuai dengan Golongan Pelanggan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2012.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran dan Pengadaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya tertib administrasi dan fisik barang milik Pemerintah Kabupaten Sintang, maka perlu disusun suatu pedoman mengenai sistem dan prosedur perencanaan kebutuhan, pengangguran dan pengadaan barang/ jasa agar dapat digunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 72 Tahun 1957, UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 8 Tahun 1983, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 6 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Permendagri No. 5 Tahun 1997, Permendagri No. 7 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 17 Tahun 2007, Kepmendagri No. 49 Tahun 2001, Kepmendagri No. 12 Tahun 2003, Perda Kab Sintang No. 8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah; Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan Barang/ Jasa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2012.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Tahun 2012 No.44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan permasalahan hukum bagi pegawai / pejabat / kepala desa / perangkat desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora serta untuk peningkatan pelayanan bagi masyarakat di bidang hukum, perlu diselenggarakan Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor Hukum Acara Perdata (Herziene Indonesische Reglement / H.I.R, Staatsblad 1848 :16); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang- Undang 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Program Pelayanan Pemberian Bantuan Hukum
Bab IV Bantuan Hukum Litigasi
Bab V Bantuan Hukum Non Litigasi
Bab VI Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No.9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas PerdaNo.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan uraian tugas masing-masing Perangkat Daerah tersebut; dalam upaya untuk meningkatkan Kapasitas Organisasi untuk mencapai Pelayanan administrasi yang maksimal maka perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara; dalam upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga efektif dan efisien serta sebagai tindak lanjut Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dasar Hukum: UU No.27 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2011; PP No.8 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2002; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.57 Tahun 2007; Perda No.9 Tahun 2011
Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Perkebunan dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Perkebunan dan Kehutanan mempunyai fungsi yang meliputi : a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; b. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di Bidang Perkebunan dan Kehutanan; c. perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan dan kehutanan; d. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan; e. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan; f. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian teknis perlindungan perkebunan dan kehutanan; g. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
h. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; i. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan j. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan merupakan unsur pelaksanaan teknis Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.32 Tahun 2004
43 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah perlu mengatur petunjuk pelaksanaan
pemungutan Pajak Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis pajak, objek pajak, pemungutan pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, angsuran dan penundaaan pembayaran, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara pengurangan dan keringanan pajak, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, penghapusan piutang pajak, pembukuan dan pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang No. 44 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Bupati Serang.
UU No. 6 tahun 1983, UU No. 19 tahun 1997, UU No. 23 tahun 2000, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 tahun 2004, UU No. 15 tahun 2004, UU No. 33 tahun 2004, UU No. 28 tahun 2009, UU No. 12 tahun 2011, PP No. 31 tahun 1986, PP No. 135 tahun 2000, PP No. 14 tahun 2005, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 38 tahun 2007, PP No 91 tahun 2010, PERDA No. 15 tahun 2006, PERDA No. 5 tahun 2010, PERDA No. 19 tahun 2011.
1.ketentuan umum;2.raung lingkup penghapusan;3.pelaksanaan penghapusan
;4.penatausahaan;5.kewenangan;6.tata cara penghapusan;7.ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Keputusan bupati tentang teknis penghapusan piutang pajak daerah
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
