Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 06, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur
ABSTRAK:
sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, rumah sakit memiliki peranan strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
berkenaan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Timur sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka untuk menciptakan suatu tatanan penyelenggaraan rumah sakit yang efektif, efsien dan berkualitas dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan independensi, perlu menetapkan peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by laws);
UU Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2007
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/2009
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :
(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Kelola (Hospital By Laws) yang terdiri dari Tata Kelola Korporasi ( Corporate B Laws), Tata Kelola Staf Medis (Medical Sta/ By Laws} dan Tata Kelola Staf Keperawatan
(Nursing Sta/B Laws).
(2) Tata Kelola (Hospital By Laws} UPTD RSUD Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan peraturan internal, yang didalamnya memuat:
a. struktur organisasi;
b. prosedur kerja;
c. pengelompokan fungsi yang logis;
d. pengelolaan sumber daya manusia;
e. pengelolaan sumber daya lain;
f. pengelolaan lingkungan Rumah Sakit;
g. pembinaan dan pengawasan; dan h. evaluasi dan penilaian kinerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020.
-
-
44
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Di Kabupaten Sanggau;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, Pemendagri No 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tarif Pelayanan Kesehatan; Nama, Objek dan Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan; Jenis Pelayanan Kesehatan; Prinsip Yang Dianut Dalam Menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan; Peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan; Alokasi dan Pemanfaatan; Penanggungjawaban dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah
Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja
Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah
Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, perlu diberikan
penghargaan berupa insentif secara rutin dan berkala; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pemberian insentif, maka Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi pada Rumah
Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun
2014 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum
Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu diubah
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi
p ada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 8 ayat (3) mengenai jumlah insentif yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Jaya Nomor 6 Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PIDIE JAYA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD. 2020/No. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang menyebutkan dalam hal BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPJS Kesehatan wajib membayar denda kepada FKTP yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan, maka perlu diatur kembali pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Pidie Jaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2007, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 24 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1996, PP Nomor 12 Tahun 2019, Perpres Nomor 12 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014, Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 2 pasal, yaitu Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2020.
Peraturan Bupati ini mengubah Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 9 Tahun 2018
4 halaman; Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22
ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa
Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kawasan Tanpa Rokok
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2003; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor
188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 2 Tahun 2018
KTR meliputi:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
ABSTRAK:
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka terhadap Lampiran X, Lampiran XV, dan Lampiran XVI Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No.12 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dnegan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PERPRES No.87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015;PERMENDAGRI No.79 Tahun 2018; KEPMENKES No.191/MENKES/SK/V/2013 Tahun 2013; KEPMENDAGRI No.131.14.664; PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.9 Tahun 206 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kepulauan Meranti No.3 Tahun 2019;
Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 64) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Lamp XIX
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
ABSTRAK:
untuk mewujudkan hak asasi manusia yang
patut dihargai dan diperjuangkan oleh semua pihak
diupayakan melalui peningkatan Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat ditatanan rumah tangga, tempat-
tempat umum, tempat kerja, institusi pendidikan
dan institusi kesehatan, untuk itu dilakukan upaya pencegahan dan
perlindungan warga masyarakat dari gangguan,
ancaman penyakit dan lingkungan yang kurang
kondusif untuk hidup sehat.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.36 Tahun 2009; PP No.41 Tahun 1999; Inpres No.1 Tahun 2017; dan, Perbup Kab. Kutai Barat No.24 Tahun 2018.
Maksud dari peraturan ini adalah meningkatkan derajat kesehatan
dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup setiap anggota keluarga dan masyarakat.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat meliputi 5 tatanan:
a. PHBS di rumah tangga;
b. PHBS di tempat kerja;
c. PHBS di tempat-tempat umum;
d. PHBS di institusi pendidikan; dan
e. PHBS di fasilitas pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
10 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2020/NO.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, JAMINAN KESEHATAN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, SERTA TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 3 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berhak menenma penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
Berdasarkan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Anggota Badan Pemusyawaratan Desa berhak mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan, selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan, memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lannya yang sah.
UU No. 36 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2009; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 11 Tahun 2019; Perda Kab. Serdang Bedagai No. 10 Tahun 2016; Perbup Serdang Bedagai No. 4 Tahun 2019; Perbup Serdang Bedagai No. 8 Tahun 2019; Perbup Serdang Bedagai No. 53 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Penghasilan Tetap, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Tunjangan Bagi Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badang Permusyawaratan Desa
4. Sumber Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Ketenagakerjaan
5. Ketentuan Lain-Lain
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
8 hlm; 2 hlm Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pengajuan dan Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan dan
Pengelolaan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan
Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 66 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan
Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 461); 13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum
Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2011 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan
Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 45);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai
pedoman bagi RSUD untuk melakukan utang/pinjaman
jangka pendek kepada pihak lain dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk
mengatur pelaksanaan utang/pinjaman jangka pendek
RSUD kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan
RSUD yang telah menerapkan BLUD secara penuh.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2020.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020
Perbup Kab. Pangandaran No. 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Perbup Kab. Pangandaran No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskemas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Perbup Kab. Pangandaran No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Mengubah
PERBUP Kab. Pangandaran No. 16 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PERBUP Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
