Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.744 peraturan dalam 0,032 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 22A Tahun 2014

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
5784_PERWALI_NO_22-A_TH_2014.pdf

Abstrak

peraturan daerah - petunjuk pelaksanaan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 22A, BD.2014/No. 44

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Perwali tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Surakarta No 8 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 3 Tahun 1982; UU No 13 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; PP No 1 Tahun 2008; PP No 45 Tahun 2008; Perpres No 76 Tahun 2007; Perpres No 39 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 7 Tahun 2010; Perda Kota Surakarta No 4 Tahun 2008; Perda Kota Surakarta No 6 Tahun 2008; Perda KOta Surakarta No 8 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan dasar penanaman modal, promosi dan kerja sama penanaman modal, bidang usaha dan bentuk badan usaha, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian penanaman modal, tata cara pelaporan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2014.
64 hal

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi

Penanaman Modal dan Investasi Koperasi, UMKM

Status Peraturan

Mencabut :

Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 145/Kep/M/VII/1998 tanggal 29 Juli 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Modal Penyertaan Koperasi

Download :
Permen UKM Nomor 11 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.05/1997

Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri dalam Rangka Penanaman Modal

Diubah dengan :

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.05/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN atau Non PMA/PMDN

Download :
KMK_298_1997.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150/PMK.010/2017

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2017

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PMK Nomor 150 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 89/PMK.010/2015

Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva Dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Diberikan Fasilltas Pajak Penghasilan

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 11/PMK.010/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu

Download :
89~PMK.010~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.05/2018

Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum

Download :
PMK Nomor 82 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1.C Tahun 2020

Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat

Penanaman Modal dan Investasi Standar/Pedoman

Abstrak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1.C, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 48

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, khususnya terhadap tugas pokok dan fungsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat, maka diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah; berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menyebutkan SOP disusun oleh pelaksana pekerjaan pada masing-masing unit kerja; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2009; Permendagri No. 20 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Maksud, Tujuan dan Azas c.Penerapan SOP d.Jenis Pelayanan Berdasarkan TUgas Pokok dan Fungsi e.Kebijakan dan Strategi f.Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja g.Pembiayaan h.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.
8 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Download :
Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020.pdf
Peraturan OJK No. 2 Tahun 2020-Penjelasan.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008

Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Penanaman Modal dan Investasi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 17/19/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara
Peraturan BI No. 15/9/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara

Mencabut :

Peraturan BI No. 9/3/PBI/2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara

Download :
Peraturan BI No. 10-13-PBI-2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2010

Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah

Penanaman Modal dan Investasi Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 23/5/PBI/2021 tentang Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah

Download :
Peraturan BI No. 12-16-PBI-2010.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1997.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2008.