KesehatanKesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Temanggung No. 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2013 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelasanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Keputusan Direktur
Jendral Bina Upaya Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.03/1/0395/2013 tentang Penerima Dana
Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Persalinan
di Pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota
Tahun 2013 maka Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program
Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan
Persalinan di Puskesmas dan Jaringannnya sudah
tidak sesuai maka perlu diganti.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2009; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 2581/MENKES/PER/XII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
40 tahun 2012; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun 2012; Keputusan Direktur Jendral Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.03/1/0395/2013.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya bagi peserta
Jamkesmas. Memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan jampersal di puskesmas dan jaringannya Mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dan Mendukung terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan
Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan
Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannnya (Berita Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rote Ndao Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Public Safety Center 119 Rote Ndao
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu maka perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Public Safety Center 119 Rote Ndao.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Bab 4. Sasaran; Bab 5. Jenis Layanan; Bab 6. Pelaksanaan; Bab 7. Prosedur; Bab 8. Pembiayaan; Bab 9. Pengendalian dan Pelaporan; Bab 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Percepatan Pencegahan Dan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
bahwa anak dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi sedangkan percepatan pencegahan dan penurunan Stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah daerah, Pemerintah desa, dan pemangku kepentingan, sehingga perlu menetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai target tahunan prevalensi stunting; kelompok sasaran intervensi gizi untuk memenuhi target cakupan layanan dalam APBD dan APBDes; peran kecamatan, desa dan kelurahan; strategi; indikator kinerja; koordinasi lintas sektor dan tenaga pendamping program; strategi komunikasi kampanye perubahan perilaku dan kampanye publik; peran kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan; tim percepatan penurunan stunting; rumah asuh; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; skema insentif pelaku penurunan prevalensi stunting pelaku desa/kelurahan; dan pembiayaannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2023.
PERBUP ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi serta dalam upaya peningkatan kualitas sdm sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan Dan perlu dilakukan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu di Daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhri dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhri dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 99 Tahun 2017; Permendagri No. 54 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2011; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri RI No. 20 Tahun 2018; Permenkes No. 8 Tahun 2019; Permendagri No. 36 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2015; Pergub Jabar No. 66 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019 No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan persalinan ibu hamil dan nifas, serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten perlu menetapkan standar biaya jaminan kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019.
Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENKES No. 3 Tahun 2019; PERDA No. 6 Tahun 2018; PERBUP No. 55 Tahun 2018.
Standar Biaya Jaminan Persalinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pemerintah Daerah dan masyarakat
bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan,
pengendalian, dan pemberantasan penyakit
menular serta akibat yang ditimbulkannya; bahwa dalam rangka pengendalian dan
penanggulangan penyakit Human Immunodeficiency
Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome
serta akibat yang ditimbulkan dan untuk
menghindari dampak yang lebih besar di bidang
kesehatan, sosial, dan ekonomi maka perlu diatur
langkah-langkah strategis sebagai upaya untuk
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi Human
Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune
Deficiency Syndrome; bahwa perkembangan penyakit Human
Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune
Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung
terus meningkat jumlah kasus dan wilayah
penularannya semakin meluas tanpa mengenal
sosial dan batas usia dengan peningkatan yang
sangat signifikan, sehingga memerlukan
penanggulangan secara melembaga, sistematis,
partisipatif, berkesinambungan, dan komprehensif;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus
dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di
Kabupaten Temanggung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penanggulangan HIV DAN AIDS, komisi penanggulangan AIDS, peran serta masyarakat, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2012.
15 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 21 Tahun 2012
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Di Dinas Kesehatan Dan Pusat Kesehatan
Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa perlu adanya peningkatan kinerja dalam rangka
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya
pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Dinas
Kesehatan Dan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu disesuaikan
dengan situasi dan kondisi saat ini; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan Di Dinas Kesehatan Dan Pusat Kesehatan
Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 20, penyisipan BAB XV A, Lampiran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas angka I huruf a, Lampiran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas angka III huruf a, Lampiran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas angka IV, Lampiran Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas angka XI.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2004 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa guna memberikan pedoman kepada masing-masing Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan maka perlu diterbitkan ketentuan yang mengatur Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus; bahwa dengan adanya Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah, sebagaimana dimaksud pada huruf a, BLUD UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan dapat menyusun tata kelola BLUD UPT Puskesmas yang dapat mendorong pelayanan masyarakat di bidang kesehatan dapat terselenggara berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, responsibel dan independen; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, penetapan Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, merupakan kewenangan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pernerintap Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pem,erintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1981/MENKES/SK/XII/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kudus Nomor 3 Tahun 2009;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Bupati Kudus yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Tata Kelola, Jasa Pelayanan, Remunerasi, Standar Pelayanan Minimal, Pola Pengelolaan Keuangan, Kerjasama, Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Dan/ Atau Jasa, Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Puskesmas, Pengelolaan Obat-Obatan Dan Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2015.
30 halaman
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2015
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 22, BN.2016/No.1057, peraturan.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penanggulangan Dampak Bahaya Bahan Kimia dari Aspek Kesehatan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
