Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Cirebon Tahun 2023 No 10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
Bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan yang lain disegala aspek kehidupan dan penghidupan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, diamanatkan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2023; PP No. 52 Tahun 2019; Perda Prov. Jabar No. 7 Tahun 2013; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2023
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah Kota; Ragam Penyandang Disabilitas; Hak Penyandang Disabilitas; Rencana Induk Penyandang Disabilitas; Pelaksanaan; Aksesbilitas; Pemberdayaan Penyandang Disabilitas; Partisipasi Masyarakat; Koordinasi; Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi; Insentif dan Disentif; Pendanaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur tentang Fasilitas Perlindungan Penyandang Disabilitas.
29 hlm.
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD.2023/NO.10, Pemerintah Daerah Kab. PALI
Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakai Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 22 Bulan Oktober Tahun 2023.
Dasar Hukum peraturan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri dalam Negeri No 62 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir No 7 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
15 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
ABSTRAK:
bahwa untuk membangun tatanan perekonomian
nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat
yang adil, maju, dan makmur serta memajukan
kesejahteraan anggota , perlu dilakukan
pemberdayaan dan pengembangan koperasi; bahwa dalam rangka menumbuhkan dan
mengembangkan koperasi menjadi usaha yang
tangguh dan mandiri, produktivitas, daya saing
dan profesionalisme, memberi perlindungan dan
dukungan usaha bagi Koperasi dan menciptakan
lapangan kerja, Pemerintah Daerah telah
menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
tentang Kemudahan, Pelindungan, dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
9 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 12 Pasal 1, penghapusan ayat (2) huruf c Pasal 5, perubahan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8, penghapusan ayat (8) huruf n Pasal 8, perubahan Pasal 10, perubahan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 25, perubahan Pasal 36, perubahan Pasal 37.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017 diubah.
16 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LD Kab Bogor tahun 2023 No 10
Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Perhubungan
ABSTRAK:
Bahwa penyelenggaraan perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 56 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 6 Tahun 2017; PP No. 72 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 61 Tahun 2016; PP No. 8 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 37 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 37 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2018; Perpres No. 55 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, Perencanaan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Peraian, Penyelenggaran Penerbangan, Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi dan Komunikasi, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja sama, Peran Serta Masyarakat, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
50 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 10 Tahun 2023
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 1() Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan
Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 18 Bulan Agustus Tahun 2022
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 56 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permensos No. 9 Tahun 2018; PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018; Permenkebudristek No. 32 Tahun 2018; Permendagri No. 121 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permendagri No. 84 Tahun 2021; Permendagri No.101 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Perda Kabupaten Tanggamus No. 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
611 hlmn
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan
desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan
prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan
dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan
nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting
sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang
digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan
penyelenggara pemerintahan daerah;
c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan
retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah
menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur
mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak
sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Pajak;
b. Retribusi; dan
c. pemungutan Pajak dan Retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
168 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 50
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa pembentukan produk hukum daerah perlu diatur dengan baik dan benar dan perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan sistematis, sebagaimana diatur dalarn Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 , sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1068; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang meliputi Ketentuan Umum, Asas Pembentukan dan Materi Muatan, Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan DPRD, Fasilitasi dan Klarifikasi Produk Hukum Daerah, Produk Hukum Berbentuk Penetapan, Partisipasi Masyarakat, Pembatalan Produk Hukum Daerah, Pendokumentasian dan Penyebarluasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1068; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 76 Tahun 2021.
31 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN - PASAR - RAKYAT - PUSAT - PERBELANJAAN - DAN - TOKO - SWALAYAN
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2023/10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Rakyat diperlukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat dan pengembangan, penataan, dan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah, Perda Kab. Garut No. 2 Tahun 2009 perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 TAHUN 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 29 Tahun 2021.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Puast Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang meliputi Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perizinan, Stabillisasi Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting, Promosi Dagang, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023.
34 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
