Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak; b. Retribusi; dan c. pemungutan Pajak dan Retribusi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Sumbawa

Tanggal Penetapan

19 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

21 Desember 2023

Tanggal Berlaku

21 Desember 2023

Sumber

LD 2023 (10) : 168 hlm

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 34 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_10_TAHUN_2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pajak dan Retribusi Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2023 (10) : 168 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi, pemerataan, akuntabilitas, keadilan dan kemandirian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa pelaksanaan kebijakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dikelola dan menjadi kewenangan penyelenggara pemerintahan daerah; c. bahwa perubahan pengaturan dibidang perpajakan dan retribusi di daerah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menyebabkan beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sudah tidak sesuai lagi dengan amanat undang-undang, sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak; b. Retribusi; dan c. pemungutan Pajak dan Retribusi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023. 168 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521