PELAKSANAAN - PERSANDIAN - PENGAMANAN INFORMASI - PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD.2022/No.48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Berdasarkan Bahwa untuk melindungi informasi publik dan infoormasi berklasifikasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui pelaksanaan persandian
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 37 Tahun 2003;UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah bearapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022;Perpres No 95 Tahun 2018;Peraturan badan siber dan sandi negara No 8 Tahun 2020;Peraturan badan siber dan sandi negara No 10 Tahun 2020;Perda No 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No 1 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Pelaksanaan persandian untuk pengamaan informasi di lingkungan pemerintahan kabupaten Ogan Ilir,ketentuan umum,ruang lingkup,organisasi sumber daya menusia sarana dan prasarana,pembiayaan,ketentuan dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 47 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame, diperlukan pengaturan jaminan bongkar.
Dasar Hukum Perbup ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 9 (sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Reklame; Jaminan Bongkar; Pelaporan Jaminan Bongkar; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 46 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Digitalisasi Dashboard Analytics Data dan Informasi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Daerah menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan masyarakat; bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan data diperlukan sumber data terpadu, terintegrasi dan terkini yang digunakan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan di daerah, perlu digitalisasi dan integrasi data dan informasi pemerintah; bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan digitalisasi Dashboard Analytics data dan informasi pemerintah daerah, perlu menyusun kebijakan tentang digitalisasi Dashboard Analytics data dan informasi pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Digitalisasi Dashboard Analytics Data dan Informasi Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan, jenis dan sumber data, tahapan dan pengelolaan data, pemanfaatan data, penyimpanan dan pemusnahan data, sumber daya manusia, sinergi, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi dan pembiayaannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 45 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap
pengelolaan layanan Informasi Publik di Kabupaten
Banyumas, telah diterbitkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banyumas; bahwa Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan
layanan Informasi Publik dan Peraturan Pusat sehingga
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Bab IV Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bab V Informasi
Bab VI Standar Layanan
Bab VII
Bab VIII Bantuan Kedinasan
Bab IX Laporan dan Evaluasi
Bab X Sanksi
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2022.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2018 dicabut.
82 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengamanan informasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan persandian di Kabupaten Wonogiri perlu dilakukan penyelenggaraan persandian dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan lnformasi di Pemerintah Daerah, perlu mengatur pelaksanaan
Persandian untuk Pengamanan lnformasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur pelaksanaan kegiatan di bidang pengamanan data informasi yang dilaksanakandengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi untuk pengamanan keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan a. perencanaan;
b. pelaksanaan; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan d. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2022.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Aspirasi Masyarakat Secara Elektronik Sistem Informasi dan Aspirasi Masyarakat Sebalo (E-SinaARE)
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, DPD dan DPRD, menyatakan bahwa tugas DPRD adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Sumber dan Materi Aspirasi Masyarakat; Aspirasi Masyarakat; Penanganan dan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat; Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Aspirasi Masyarakat; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
7 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 40 Tahun 2022
KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DENGAN MEDIA MASSA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan Media Massa
ABSTRAK:
bahwa penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang Urusan Pemerintahan;
Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
b. etika kerja sama;
c. hak dan kewajiban para pihak;
d. kerja sama media;
e. tim verifikasi;
f. tata cara kerja sama;
g. ruang lingkup dan jenis kerja sama;
h. pendanaan dan perhitungan pembayaran;
i. perubahan perjanjian kerja sama;
j. berakhirnya perjanjian kerja sama;
k. penyelesaian perselisihan; dan
l. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
30 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pengelolaan Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam peningkatkan pelayanan dan pembinaan pengelolaan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih, perlu didukung dengan adanya sistem informasi yang terkelola dengan baik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri (SIPOLANGIRI)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan termasuk monitoring serta evaluasi yang berkaitan dengan Pengelolaan .Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Air Bersih Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diperlukan informasi yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan; informasi milik Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menyusun kebijakan Pengamanan Informasi melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang ketentuan umum, perencanaan, pelaksanaan, CSIRT, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan teknis kepada perangkat daerah dan pembiayaan penyelenggaraan persandian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi kerahasiaan, keutuhan dan
ketersediaan aset informasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dari berbagai ancaman keamanan
informasi baik dari dalam maupun luar, perlu melakukan
pengelolaan keamanan informasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun
2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Pengamanan Informasi
Bab IV Manajemen Risiko
Bab V Sumber Daya
Bab VI Standar dan Prosedur Pengendalian
Bab VII Mekanisme Penyelenggaraan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2022.
53 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
