Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
tentang l enyelenggaraan Perizinan Berusaha Di
Daerah, menyatakan "Bupati/Wali Kota
mendelega.sikan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP
Kabupaten/Kota;.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Peraturan Bupati ten tang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton
Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2019 Nomor 12).
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Buton
Tengah No 24 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Tengah pada ayat (13) d.an ayat (16) dihapus dan menambahkan
ayat 18,19,20,21,22,23, dan ayat 24 pasal 1, Bab II, pasal 2 dan pasal 3 diubah, Bab III dan Pasal 4 diubah, Bab IV, pasal 6, pasal 7, pasal 8 diubah dan menambahkan pasal 9 pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 1 7 dan pasal 18, antara Bal IV dan Bab V disipkan Bab IV.a.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2021.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
bahwa bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu pedoman yang
mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada kepala DPMPTSP, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.100 Tahun 2016; Permendagri No.138 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam pemberian pelayanan perizinan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan tepat waktu, dan dasar pelayanan yang terkoordinasi dan terpadu dalam sebuah wadah penyelenggara perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 27 Tahun 2021
PERBUP Kab. Pemalang No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan
ketentuan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah perlu menerapkan pelayanan
perizinan secara elektronik dan berbasis resiko; bahwa dalam rangka peningkatan penanaman modal di daerah maka perlu menerapkan pelayanan terpadu satu pintu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah dan Pelayanan Terpadu satu
Pintu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab III Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha
Bab IV Penyelenggaraan Perizinan
Bab V Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha
Bab VI Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur
Bab VII Manajemen Pelayanan
Bab VIII Pengawasan
Bab IX Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Peralihan
Bab XII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2021.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 27 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha Negara - Perizinan, Pelayanan Publik - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2021/NO.27 LL Kab Kubu Raya : 21 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan daerah berbasis elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 20 Tahun 2016; PermenpanRB No. 59 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Penyelenggaraan, Pemantauan, dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD 2021/ Nomor 27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 T ahun 2009 tentang Bangunan, setiap orang dan/atau badan yang mendirikan Bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian pemanfaatan ruang maka perlu penataan terhadap Bangunan yang telah didirikan dan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Karanganyar serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan;
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2002; UUNo. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 32 Tahun 2010; Permen PUPR No. 22 /PRT/M /2018; Perda Prov Jateng No. 11 Tahun 2004; Perda Kab Karanganyar No 21 Tahun 2009; Perda Kab Karanganyar No. 1 Tahun 2013; Perda Kab Karanganyar No. 93 Tahun 2018; Perda Kab Karanganyar No. 16 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Dispensasi IMB rumah tinggal yang berada di Daerah. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik Bangunan, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, penataan dan penertiban Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021.
48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah yang mengamanatkan bahwa Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Bupati mendelegasikan
kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016
KETENTUAN UMUM; MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PELIMPAHAN WEWENANG; JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; MEKANISME PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; TIM TEKNIS; PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN; KUASA PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN; TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
9 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukabumi Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi
perangkat daerah khususnya Kecamatan dalam
meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi,
perlu dilaksanakan evaluasi melalui perlombaan
Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan Tingkat Kabupaten Sukabumi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan; ,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
, Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun
2016,
Terdiri dari 17 Pasal, 7 Bab yaitu Ketentuan Umum, Persiapan Penilaian Lomba, Penilaian Penyelenggaraan Paten, Penetapan Peringkat Kinerja, Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Evaluasi Dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2021.
mengatur mengenai Pedoman Penilaian Lomba Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 27 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka optimalisasi pencapaian kepatuhan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja
penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;UU No 30 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;Permendagri No. 81 Tahun 2010;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenpan RB No. 35 Tahun 2012;Permenpan RB No. 66 Tahun 2012;Permenpan RB No. 15 Tahun 2014;Perda No. 12 Tahun 2016;
(1) Perangkat Daerah dengan hasil akhir Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Sangat Baik diberikan piagam penghargaan.
(2) Perangkat Daerah Sekretariat, Badan dan Dinas serta Kecamatan yang memperoleh hasil akhir tertinggi diberikan Trophy Piala Citra Pelayanan Prima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 27 Tahun 2021
PERBUP Kab. Sanggau No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Utusan Daerah Kabupaten Sanggau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA UTUSAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sanggau sebagai salah satu upaya mewujudkan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; Permendiknas No. 30 Tahun 2010; Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; BUD; Kriteria Penerima BUD; Penyeleksian; Jangka Waktu Pelaksanaan Pendidikan dan Pemberian BUD; Hak dan Kewajiban; Sanksi; Monitoring dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
8 Halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 26 Tahun 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. No. 2021/26, LL Kab Raja Ampat: 22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu, maka Penyelenggaraan Pendirian Bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai dengan kondisi daerah dan karateristik Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. Untuk memberikan kepastian hukum kepada
semua pihak yang terlibat dalam izin mendirikan bangunan di Kabupaten Raja Ampat, maka diperlukan petunjuk teknis tentang mendirikan bangunan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Pertauran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 ;Pertauran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Raakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini Mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan izin mendirikan bangunan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
(1)Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka IMB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Permohonan IMB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam hal:
a. berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, maka sepenuhnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan
b. berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka proses penerbitannya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
Lamp 17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
