Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Raja Ampat Nomor 26 Tahun 2021

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Raja Ampat ini Mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan izin mendirikan bangunan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Raja Ampat Nomor 26 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Raja Ampat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Waisai

Tanggal Penetapan

15 Desember 2021

Tanggal Pengundangan

16 Desember 2021

Tanggal Berlaku

16 Desember 2021

Sumber

BD. No. 2021/26, LL Kab Raja Ampat: 22 hal

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Bidang

Halaman ini telah diakses 256 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP Raja Ampat No 26 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan IMB.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD. No. 2021/26, LL Kab Raja Ampat: 22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perijinan Tertentu, maka Penyelenggaraan Pendirian Bangunan perlu dikendalikan agar dapat terlaksana secara efektif dan efesien sesuai dengan kondisi daerah dan karateristik Pemanfaatan Tata Ruang Wilayah. Untuk memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam izin mendirikan bangunan di Kabupaten Raja Ampat, maka diperlukan petunjuk teknis tentang mendirikan bangunan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016; Pertauran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 ;Pertauran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Raakyat Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 09 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020. Peraturan Bupati Raja Ampat ini Mengatur mengenai petunjuk teknis penyelenggaraan izin mendirikan bangunan
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021. (1)Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka IMB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku. (2) Permohonan IMB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam hal: a. berkas permohonan dinyatakan belum lengkap, maka sepenuhnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini; dan b. berkas permohonan dinyatakan lengkap, maka proses penerbitannya berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini. Lamp 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521