Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyaluran/Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir untuk Usaha Kecil Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2007 akan disalurkan Dana Pinjaman Bergulir yang penyaluran dan pengelolaannnya harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, agar penyaluran dan pengelolaan dana pinjaman bergulir dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Pedoman Penyaluran dan Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan Program Dana Pinjaman Bergulir
Bab III Penerima Dana Pinjaman Bergulir
Bab IV Seleksi Calon Penerima Dana Pinjaman Bergulir
Bab V Jumlah dan Jangka Waktu
Bab VI Tata Cara Penyerahan Dana Pinjaman Bergulir
Bab VII Pengembalian Pinjaman Dana Pinjaman Bergulir
Bab VIII Bunga Pinjaman
Bab IX Penanggung Jawab Dana Pinjaman Bergulir
Bab X Pelaporan
Bab XI Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Pemal ang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, maka dalam
rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan
mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan
Modal Kemitraa n Usaha Budidaya Tebu, perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nonor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu
yang meliputi
Pola Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Bentuk Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Pengembangan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2007.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu dicabut.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 84 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, BD.2006/No.8 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemanfaatan Penguatan Modal Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk Usaha Industri Rumah Tangga/Perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil (KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) melalui PD. BPR. BKK/BKK di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa agar kegiatan penambahan modal Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara untuk usaha industri rumah
tangga/perdagangan bagi Kelompok Petani Kecil
(KPK) Program Peningkatan Pendapatan Petani Kecil
(P4K) melalui PD. BPR BKK/BKK di Kabupaten
Banjarnegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan,
dipandang perlu diatur pedoman dimaksud ;bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15
Tahun 2003
memuat ketentuan umum;lokasi pengiatan modal;persyaratan calon pengguna dana penguatan modal/nasabah;hak dan kewajiban;pemanfaatan jasa pinjaman;resiko;administrasi;pembinaan dan pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2006.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2006
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PURWOREJO
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, BD.2006/No.27
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dalam pengembangan usaha, perlu adanya dukungan dan langkahlangkah
operasional pemberdayaan yang intensif dan terpadu dengan mem•
berikan penyertaan modal bergulir; bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Bupati Purworejo tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir Pada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005; Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purworejo Nomor : 8 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyertaan Modal Bergulir Pada
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2006.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2006.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2006/21 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Peningkatan Perkuatan Modal Bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP/USP-Koperasi) Dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kabupaten Majalengka Tahun 2006
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani tebu dan mendorong perekonomian pedesaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang memberikan penyertaan modal untuk usaha budidaya tebu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2006.
3 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2023 – 2025
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2023-2025.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 16 Tahun 2012; Perka BKPM No. 9 Tahun 2012.
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2024.
Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Samarinda Tahun 2017-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
36 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria dan Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan, Tata Cara, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif, Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Tim Verifikasi dan Penilaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
28 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 91 Tahun 2023
Penanaman Modal dan Investasi - Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - Perizinan, Pelayanan Publik
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 91, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1218
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 65 Tahun 2023, maka perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 34 Th. 2008; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Th. 2015; UU No. 1 Th. 2022; PP No. 8 Th. 2008; Perpres No. 134 Th. 2022; Permendagri No. 80 Th 2015 stdd Permendagri N. 120 Th. 2018; Permendagri No. 86 Th. 2017; Permendagri No. 90 Th. 2019 std terakhir dengan Kepmendagri No. 90.1.1.15.5-1317 Tahun 2023; Permendagri No. 81 Th. 2022; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019
PERWALI ini mengatur mengenai Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2024
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
8 hal. (tanpa lampiran)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Serang Nomor 72 Tahun 2023
peningkatan realisasi potensi investasi , pemberian intensif dan kemudahan investasi di kota serang
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 72, BD Tahun 2023 Nomor 349
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang
ABSTRAK:
bahwa investasi mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, dan meningkatkan pelayanan publik; bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan potensi investasi di daerah; bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/ a tau kemudahan usaha oleh pemerintah daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peningkatan Realisasi Potensi Investasi, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Investasi di Kota Serang;
UU No. 23 Tahun 2000; UU NO. 25 TAHUN 2007; UU NO.32 TAHUN 2007; UU NO. 20 TAHUN 2008; UU NO.23 TAHUN 2024; UU NO 1 TAHUN 2022; UU NO. 6 TAHUN 2023; PP NO. 24 TAHUN 2029; PP NO. 5 TAHUN 2021; PERPRES NO 97 TAHUN 2014; PERPRES NO.10 TAHUN 2021; PERMENDAGRI NO. 138 TAHUN 20217; PERATURAN BKPM NO.4 TAHUN 2021; PERDA KOTA SERANG NO.9 TAHUN 2020; PERDA KOTA SERANG NO.8 TAHUN 2020
peraturan wali kota ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan umum Bab II Potensi Investasi Bab III Pemberian Intensif dan kemudahan investasi Bab IV Jenis usaha dan Nilai investasi Bab V Kriteria pemberian intensif dan kemudahan investasi Bab VI Bentuk pemberian investasi dan kemudahan investasi Bab VII verifikasi dan penilaian Bab VIII tata cara pemberian intensif dan kemudahan investasi Bab IX pembinaan dan pengawasan Bab X pelaporan dan evaluasi Bab XI ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
28 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
