Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

Menemukan 8.823 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Utara No. 16 Tahun 2012

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perda 16_2012_Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah_ok.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2012/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 45 Tahun 2008, UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 38 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 54 Tahun 2010; Permendagri 13 Tahun 2006; Permendagri No 55 Tahun 2008; Permendagri No 53 Tahun 2011.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang diguna dalam pengaturannya. Diatur tentang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Asas Umum Dan Struktur APBD, Penyusunan Rancangan APBD, Penetapan APBD, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Akuntansi Keuangan Daerah, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pengelolaan Kekayaan dan Kewajiban, Pengendalian Intern dan Review atas Laporan Keuangan, dan Penyelesaian Kerugian Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2012.
92 Hlm, Penjelasan 26 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2012

Perubahan atas Perbup Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul No. 61 Tahun 2011 tentang Zona Penempatan Menara Telekomunikasi

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 16 Tahun 2012

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Gunungkidul No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2012

Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permensos No. 3 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Pekerja Sosial Profesional

Mencabut :

Permensos No. 8/HUK/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 108/HUK/2009 tentang Sertifikasi Bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial
Permensos No. 108/HUK/2009 Tahun 2009 tentang Sertifikasi bagi Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial

Download :
Permensos 16 tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2012

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
PERDA Kab. Kulon Progo No. 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Perda Kab Kulon Progo No. 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 16 Tahun 2012

Biaya Transportasi Jemaah Haji

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Abstrak

biaya-transportasi-jemaah-haji

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2012/NO.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji

ABSTRAK:

berdasarkan Pasal 35 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji Kabupaten OKU.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 13 Tahun 2008; UU No. 34 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2012; Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012; Perda Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009.
Dalam PERDA ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Biaya Transportasi; dan Pengelolaan Biaya Transportasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012

Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan :

Perka LKPP Nomor 1 Tahun 2013

Download :
Peraturan Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2012_395_1.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Terpadu Wanita Perdesaan Di Provinsi Bali

Desa

Download :
pergub-16-2012.pdf

Abstrak

TENTANG-PETUNJUK-TEKNIS-KEGIATAN-PEMBERDAYAAN-USAHA-EKONOMI-TERPADU-WANITA-PERDESAAN-DI-PROVINSI-BALI

2012

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, BD.2012/No.16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Terpadu Wanita Perdesaan Di Provinsi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Usaha Wanita Perdesaan perlu dilakukan usaha-usaha terpadu; b. bahwa usaha-usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, di titik beratkan pada usaha budidaya ternak babi; c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Terpadu Wanita Perdesaan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Terpadu Wanita Perdesaan di Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009
MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2012

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2012.
15 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 16 Tahun 2012

Penyertaan Modal Daerah Untuk Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA NO. 16 TAHUN 2012_MITRA KARYA.pdf

Abstrak

pd MITRA KARYA - PENYERTAAN MODAL DAERAH

2012

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, LD.2012/121, LL SEKDA KAB. SBT : 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Daerah Untuk Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan kegiatan usaha pada Perusahan Daerah Mitra Karya perlu dilakukan penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah tersebut. Penyertaan Modal Daerah tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 08 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyertaan Modal Daerah Untuk Perusahaan Daerah Mitra Karya Kabupaten Seram Bagian Timur.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012

Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang PDAM.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2012

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2012.