Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanarnan Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Grobogan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal
Bab III Kriteria Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal
Bab IV Dasar Penilaian Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Penanaman Modal
Bab V Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif Dan/ Atau Kemudahan Penanaman Modal
Bab VI Bentuk Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal
Bab VII Evaluasi Dan Pelaporan
Bab VIII Pembinaan Dan Pengawasan
Bab IX Sanksi Administratif
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2021.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 87 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Jaminan Persalinan Sumber Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2021, Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan dintaranya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal). Agar penggunaan dana dimaksud dapat tepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pedoman pelaksanaannya. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERMENKES No. 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penggunaan dana jampersal, pengorganisasian, pemantauan dan evaluasi program, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
5 hlm, Lampiran : 16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala, perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan Lingkungan Hidup kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Limbah B3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomo 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah UPT Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Rencana Strategis Bisnis;
3. Rencana Bisnis dan Anggaran; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 50 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pengalokasian, Penganggaran dan Pembagian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif RT/RW, Mekanisme dan Tahap Penyaluran ADD, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 85 Tahun 2021
barang milik daerah - STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 85, BD.2021/NO.85
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah Khususnya Kendaraan Dinas Bermotor Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, standar barang dan standar kebutuhan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 85 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa standar satuan harga digunakan dalam
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah;
b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan
penambahan barang dalam daftar standar satuan
harga Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2021,
sehingga Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021, perlu diubah dan
disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 115 Tahun 2020
perubahan ketiga atas peraturan bupati bandung nomor 115 tahun 2020 tentang standar satuan harga pemerintah kabupaten bandung tahun anggaran 2021
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022, Pemerintah
Kabupaten Lampung Timur perlu menetapkan Peraturan Bupati
Tentang Standar Biaya Umum di Desa Tahun 2022
UU No.12 Tahun 1999, UU No.06 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018, PermendesaPDTT No.7 Tahun 2021, Permenkeu No.17/PMK-07/2021, Permenkeu No.190/PMK-07/2021, PeraturanLKPP No.12 Tahun 2019, PERDA No.13 Tahun 2016, PERDA No.18 Tahun 2016, PERDA No.09 Tahun 2019
Peraturan Bupati Tentang Standar Biaya Umum
Di Desa Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman 9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 84 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 84, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 972
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penataan Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi Daerah sesuai dengan UUD Negara RI Th 1945;
b. Bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan NKRI;
c. Bahwa dalam rangka Penataan Desa di Kab Kaur, agar dapat dilakukan secara integral dan komprehensif perlu acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, and huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penataan Desa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 17 Th 2003;
4. UU No 1 Th 2004;
5. UU No 6 Th 2014;
6. UU No 23 Th 2014;
7. UU No 30 Th 2014;
8. PP No 43 Th 2014;
9. PP No 12 Th 2019;
10. Permendagri No 80 Th 2015;
11. Permendagri No 45 Th 2016;
12. Permendagri No 1 Th 2017;
13. Permendagri No 20 Th 2018;
14. Permendagri No 77 Th 2020; dan
15. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA; PEMBENTUKAN DESA; PENGHAPUSAN DESA; PENGGABUNGAN DESA; PERUBAHAN STATUS DESA; PENGATURAN PEMERINTAHAN; PEMBIAYAAN; PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 84 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah dan Insentif Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pedoman belanja modal dan insentif diatur dengan peraturan Kepala Daerah sehingga perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 56 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 99 Tahun 2020; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Belanja Modal Badan Layanan Umum Daerah dan Insentif Unit Pelaksana Teknis Limbah B3 Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Sumber Daya Manusia dan Remunerasi;
3. Insentif; dan
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2021.
15 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat