APBDPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017
BELANJA BANTUAN KEUANGAN - KEGIATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD 2017/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 tentang Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk
Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal
Membangun Desa di Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No 140/174/SJ, tanggal : 16 januari 2017, Hal : Penambahan Kegiatan Program TMMD dari 2 (dua) kali menjadi 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran, perlu mengubah ketentuan mengenai besaran dan tahapan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun desa di Kab Kebumen TA 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Kebumen No 21 tahun 2017 tentang Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemdes untuk kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa di Kab Kebumen TA 2017;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 58 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 10 Tahun 2016; Perda Prov Jateng No 11 Tahun 2017; Perda Kab Kebumen No 2 tahun 2007; Perda Kab Kebumen No 12 Tahun 2016; Perda Kab Kebumen No 16 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 3 dan Pasal 4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 52 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD Tahun 2017/ No. 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4), Pasal
37 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), Pasal 60 ayat (3), Pasal 63 ayat
(4), Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2
Tahun 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi, rencana kontijensi dan standar operasional prosedur penanggulangan bencana, tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi, tata cara perizinan dan pengumpulan dana penanggulangan bencana, tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana, tata cara pengelolaan bantuan bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2012 dicabut.
24 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 52 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 52, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 53
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Berupa Barang Kepada Calon Transmigran
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan transmigran di daerah transmigrasi, maka calon transmigran perlu diberi bantuan sosial berupa barang;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis pemberian bantuan sosial berupa barang kepada transmigran. Peraturan ini diantaranya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima, bentuk, penerima, besaran dan jenis bantuan, syarat pemberian bantuan, tata cara pemberian bantuan, pembiayaan, serta pertanggungjawaban keuangan. Sasaran penerima bantuan yang dimaksud adalah calon transmigran dari daerah yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 51 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.57/2017, TLD 2017, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tetinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET)Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017, maka dalam rangka
mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, Pupuk sangat berperan penting dalam Peningkatan Produktivitas dan Produksi Komoditas Pertanian. Untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan subsidi Pupuk yang dapat berjalan lancar dan berhasil baik, sehingga perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan pertimbangan dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tetinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; ndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; ndang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permenten/OT.140/10/2010; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permenten/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permenten/OT.140/8/2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK 0.2/2013; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAK/PER/4/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tetinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2017.
Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
9 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 51 Tahun 2017
SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR : 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAN BLOCK GRANT SEKOLAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan administrasi yang tertib efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dalam Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Block Grant Sekolah Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2018.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah, yang diginakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 30 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
44 halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Trenggalek Nomor 51 Tahun 2017
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2017 Nomor 52
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang kepada Calon Transmigran
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan transmigran di daerah transmigrasi, maka calon transmigran perlu diberi bantuan sosial berupa uang;
-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Penyelenggaraan Transmigrasi; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman teknis pemberian bantuan sosial berupa uang kepada transmigran. Peraturan ini diantaranya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran penerima, bentuk dan besaran, syarat pengajuan bantuan, tata cara penyaluran bantuan, pembiayaan, serta pertanggungjawaban keuangan. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis dalam pemberian bantuan kepada calon transmigran dari daerah. Sasaran penerima bantuan yang dimaksud adalah calon transmigran dari daerah yang akan diberangkatkan ke daerah tujuan transmigrasi. Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian bantuan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Penyelenggaraan Pemilihan Perbekel Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan Bupati Bangli Nomor 40 Tahun 2017.
1. KETENTUAN UMUM; 2 TUJUAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL; 3. PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL; 4. PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PERBEKEL; 5. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN; 6. KENTENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan akselerasi pembangunan daerah dan pembangunan desa, perlu dilakukan langkah-langkah optimalisasi fungsi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; Bahwa dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang GERAKAN BERSAMA LAMONGAN MENGENTASKAN KEMISKINAN
ABSTRAK:
menimbang: bahwa dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di kabupaten lamongan, perlu memedukan upaya pengentasan kemiskinan dengan kebijakan pengelolaan program di lingkungan pemerintah kabupaten Lamongan dengan menyamakan gerak langkah antar pemangku kepentingan (stakeholders) melalui gerakan bersama Lamongan Mengentas Kemiskinan
Mengingat : UU nomoe 13 tahun 2011 tentang tentang penanganan fakir miskin; PP nomor 63 tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah; Peraturan Presiden nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.
peraturan ini mengatur mengenai gerakan bersama lamongan mengentaskan kemiskinan. pengaturan meliputi: ketentuan umum, maksud dan tujuan, arah dan kebijakan, ruang lingkup (pelaksanaan pengelolaan program, sasaran, tim pelaksana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan evaluasi, pengembangan akses informasi, saran dan pengaduan masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2017.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 49 Tahun 2017
APBDBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaDesa
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan untuk Stimulan
Perluasan Jaringan Listrik
Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah
Desa Untuk Pengadaan Sarana Transportasi Air
Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah
Desa Untuk Fasilitasi Lembaga Keagamaan
Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Penyertaan Modal
Pada Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Bantuan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Kepada Pemerintah
Desa Untuk Peningkatan Pemberdayaan Kehidupan Beragama
Di Desa
Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana
Pedesaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati
Nomor 48 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati kepada
Pemerintah Desa untuk Pembangunan Sarana Prasarana
Pedesaan
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA - PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD.2017/No.49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN, PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program
pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya dukungan
bantuan kuangan khusus kepada Desa; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan
keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kepada Desa, berupa bantuan keuangan
khusus yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada
Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Bupati Pati Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan pemberian bantuan keuangan khusus, usulan bantuan keuagan khusus, hak dan kewajiban, penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
Peraturan Bupati Pati Nomor 34 Tahun 2012, Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 44 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Bupati Pati Nomor 30 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pati Nomor 67 Tahun 2015, Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2017 dicabut.
18 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
