KLASIFIKASI ARSIP DI LIngkungan pemerintah PROVINSI LAMPUNG
2022
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4,
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2O2l tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan, dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur
Lampung tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Lampung;
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019; Perda Lampung No. 4 Tahun 2021
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
53
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 153 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS DAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakanketentuan pasal 33 peraturan Daerah provinsi Kalimantan barat no.9 Tahun 2015 tentang kaersipan, diperlukan pengaturan tentang pemeliharaan arsip dinamis
Pasal 18 ayat 6 UUD RI 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.43 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU no.23 tahun 2014;PP no.28 tahun 2012;Permendagri no.78 tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; peraturan Kepala Arsip Nasional no. 41 tahun 2015; peraturan Kepala Arsip Nasional no. 9 tahun 2018; perda no.9 tahun 2015; Pergub no.38 tahun 2012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.39 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No.66 Tahun 1951, PP No.43 Tahun 1958, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.54 Tahun 2009, Permendagri No.42 Tahun 2016, Permendagri No.78 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, Perda No.2 Tahun 1964, Perda No.8 Tahun 2016, Perda No.116 Tahun 2009
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 8, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 49, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 116 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Pergub ini memiliki 11 halaman dan 77 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 101 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Arsip Statis.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018.
Materi pokok: Pengelolaan Arsip Statis
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2021.
Jumlah Halaman : 13 HLM; Lampiran : 120 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021
PERGUB - ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, LD.2002/No.59
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi
Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah; bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa
Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
hukum sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b serta sesuai
ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa
Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
Kedudukan, Tugas Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Kepegawaian; Ketentuan Lain-Lan; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
25 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 56, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 64009
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 90 Perda No. 4 Tahun 2017, perlu menetapkan Pergub tentang Pengorganisasian Kearsipan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; serta Perda No. 4 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang pengorganisasian, prosedur, serta sistem informasi kearsipan daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 205 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
PERGUB ini terdiri atas 31 hlm, termasuk 18 hlm Lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021;
Dalam Pergub ini diatur tentang penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Pelaksanaan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis meliputi:
a. Klasifikasi Keamanan Arsip, memuat informasi biasa/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
c. klasifikasi dan pengaturan Akses Arsip, memuat Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 46 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 43 Tahun 2009; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021;
Dalam pergub ini diatur tentang Klasifikasi Arsip yang dikelompokan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi Fungsi Fasilitatif dan Fungsi Substantif.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2021.
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 45, Berita Daerah Provinsi NTB Tahun 2021 Nomor 45
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, memerlukan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu didukung dengan Data yang dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Nusa Tenggara Barat Satu Data;
bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan dasar hukum pelaksanaan Nusa Tenggara Barat Satu Data diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745); Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
Penyelenggaran NTB Satu Data, yang meliputi: Pembinaan Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data, Forum NTB Satu Data, Sekretariat Satu Data. Terdiri dari VII Bab dan 23 Pasal denga struktur Bab terdiri dari:
- Bab I Ketentuan Umum;
- Bab II Penyelengaraan NTB Satu Data;
- Bab III Penyelenggaran NTB Satu Data;
- Bab IV Potal NTB Satu Data;
- Bab V Patisipasi dan Kerjasama;
- Bab VI Pembiayaan;
- Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021.
-
-
12
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 44 Tahun 2021
PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS DAN PENGAWASAN KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan serta Pasal 6
ayat (3) huruf g dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat
(3) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Gubemur Lampung tentang Pedoman Pemeliharaan
Arsip Dinamis dan Pengawasan Kearsipan
Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945, UU No.14 Tahun 1964, UU No.11 Tahun 2008,UU No. 14 Tahun 2008, UU No.25 Tahun 2009, UU No.43 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No.23 Tahun 2014, PP No. 61 Tahun 2010, PP No. 28 Tahun 2012, Peraturan ANRI No.19 Tahun 2012, PERDA No.4 Tahun 2019,PERDA No. 4 Tahun 2021, PERGUB No.50 Tahun 2016, PERGUB No.56 Tahun 2016, PERGUB No.29 Tahun 2018, PERGUB No.56 Tahun 2019,
Peraturan Gubernur Lampung Tentang Pedoman
Pemeliharaan Arsip Dinamis Dan Pengawasan
Kearsipan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
Halaman 64
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
