Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu dibentuk suatu pedoman bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Prinsip, Maksud dan Tujuan, Penolakan dan Pelaporan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi, Pengawasan, Perlindungan Pelapor Gratifikasi, Sanksi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2017.
16 Halaman; Lampiran : 1 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN serta melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan instansi pemerintah, maka perlu diatur tata cara penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.30 Tahun 2002, UU No.17 Tahun 2003, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.53 Tahun 2010, PP No.48 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2016, Perbup No.43 Tahun 2016;
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; wajib LHKASN; Tata Cara Dan Mekanisme Penyampaian LHKASN; Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi; ; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 28 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Muna
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020
ABSTRAK:
a. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan dengan mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang sesuai dengan asas keterbukaan dan transparansi
; b. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mewujudkan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi sebagai wujud dari telah dilakukannya penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, perlu disusun Rencana Aksi
; c
. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan B
upati tentang Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 - 2020.
1. Pasal 1
8 ayat (
6) Undang
-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara N
omor 1822
); 3. Undang
-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi
, Kolusi, N
epotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
; 4
. Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae
rah (Lembaran N
egara Republik Indonesia T
ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neg
ara Republik Indonesia Nomor 5587
) sebagaimana t
elah diuba
h beberapa kali dengan Undang
-
Und
a
ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan K
edua atas Undang
-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah D
aerah D
aerah (
Le
mbaran Neg
ar
a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); . s
. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6
, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
RENCANA AKSI PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI TAHUN 2019 - 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2019.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 28 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang bersih dari tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu membuat pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah;
b. bahwa pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah.
1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945
2. UU No. 8 Tahun 1956
3. UU No. 17 Tahun 2003
4. UU No. 1 Tahun 2004
5. UU No. 25 Tahun 2004
6. UU No. 33 Tahun 2004
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 109 Tahun 2000
9. PP No. 23 Tahun 2005
10. PP No. 55 Tahun 2005
11. PP No. 5 Tahun 2009
12. PP No. 71 Tahun 2010
13. PP No. 12 Tahun 2017
14. PP No. 18 Tahun 2017
15. PP No. 12 Tahun 2019
16. PP No. 13 Tahun 2019
17. Permendagri No. 8 Tahun 1970
18. Permendagri No. 77 Tahun 2020
19. Permendagri No. 52 Tahun 2012
20. Permendagri No. 62 Tahun 2017
21. Permendagri No. 36 Tahun 2018
22. Permendagri No. 9 Tahun 2021
23. Permendagri No. 27 Tahun 2021
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. PP No. 12 Tahun 2019
4. Perpres No. 33 Tahun 2020
5. Permendagri No. 59 Tahun 2019
6. Permendagri No. 77 Tahun 2020
1. UU No. 8 Tahun 1956
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. Permendagri No. 8 Tahun 1970
5. Permenpan RB No. 52 Tahun 2014
Sistematika peraturan ini:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mekanisme Laporan atau Pengaduan
Bab III Tindak Lanjut Audit Investigatif
Bab IV Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Pelapor (Whistleblower)
Bab V Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 28 Tahun 2021
pedoman - pelaksanaan - sistem - penanganan - pengaduan - whistle - blowing - system - tindak - pidana - korupsi - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - bekasi
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pelaksanaan SistemPenanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemkab Bekasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Nomor 134; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 12 Tahun 2020; Kepmendagri No. 131.32-1374 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, Hasil Audit Investigasi Atas Laporan/Pengaduan, Perlindungan Terhadap Whistle Blower, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi - Sistem Pengendalian Intern - Kebijakan Pemerintah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow
ABSTRAK:
a. bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow; b. bahwa Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Kabupaten Bolaang Mongondow.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2016; PERBUP No. 13 Tahun 2021.
Perubahan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Bolaang Mongondow
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2023.
Mengubah Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 28 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pati No. 75 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
merupakan salah satu bagian penting dalam upaya
pencegahan tindak korupsi; bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan
tindak korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati,
perlu dilakukan perluasan wajib lapor Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara guna meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara;
bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan
peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati
Pati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati nomor 75 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor
35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib Lapor Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit Pengelolaan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Penetapan Wajib
Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Unit
Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 3, perubahan Pasal 4,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2017 diubah dan Peraturan
Bupati Pati Nomor 46 Tahun 2015 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 29 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
