Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 28 Tahun 2021

Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sistematika peraturan ini: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Laporan atau Pengaduan Bab III Tindak Lanjut Audit Investigatif Bab IV Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Pelapor (Whistleblower) Bab V Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan Bab VI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Solok Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Solok

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Solok

Tanggal Penetapan

02 November 2021

Tanggal Pengundangan

02 November 2021

Tanggal Berlaku

02 November 2021

Sumber

Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Solok

Bidang

Halaman ini telah diakses 351 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAKO THN 2021 NO. 28 Ttg Pedoman Sistem Penanganan Laporan dan Pengaduan Korupsi di Lingk PEMDA.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

penanganan dugaan tindak pidana korupsi
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, Berita Daerah Kota Solok Tahun 2021 Nomor
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan ASN yang bersih dari tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu membuat pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah; b. bahwa pedoman sistem penanganan laporan atau pengaduan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah juga diperlukan dalam rangka penilaian mandiri reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan pemerintah daerah. 1. Pasal 18 ayat 61 UUD NKRI Tahun 1945 2. UU No. 8 Tahun 1956 3. UU No. 17 Tahun 2003 4. UU No. 1 Tahun 2004 5. UU No. 25 Tahun 2004 6. UU No. 33 Tahun 2004 7. UU No. 23 Tahun 2014 8. PP No. 109 Tahun 2000 9. PP No. 23 Tahun 2005 10. PP No. 55 Tahun 2005 11. PP No. 5 Tahun 2009 12. PP No. 71 Tahun 2010 13. PP No. 12 Tahun 2017 14. PP No. 18 Tahun 2017 15. PP No. 12 Tahun 2019 16. PP No. 13 Tahun 2019 17. Permendagri No. 8 Tahun 1970 18. Permendagri No. 77 Tahun 2020 19. Permendagri No. 52 Tahun 2012 20. Permendagri No. 62 Tahun 2017 21. Permendagri No. 36 Tahun 2018 22. Permendagri No. 9 Tahun 2021 23. Permendagri No. 27 Tahun 2021 1. UU No. 8 Tahun 1956 2. UU No. 23 Tahun 2014 3. PP No. 12 Tahun 2019 4. Perpres No. 33 Tahun 2020 5. Permendagri No. 59 Tahun 2019 6. Permendagri No. 77 Tahun 2020 1. UU No. 8 Tahun 1956 2. UU No. 28 Tahun 1999 3. UU No. 23 Tahun 2014 4. Permendagri No. 8 Tahun 1970 5. Permenpan RB No. 52 Tahun 2014 Sistematika peraturan ini: Bab I Ketentuan Umum Bab II Mekanisme Laporan atau Pengaduan Bab III Tindak Lanjut Audit Investigatif Bab IV Perlindungan dan Penghargaan Terhadap Pelapor (Whistleblower) Bab V Pengendalian dan Pengawasan Benturan Kepentingan Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021. 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 28 Tahun 2021

Pedoman Sistem Penanganan Laporan atau Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT