Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, maka basis akuntansi yang
digunakan dalam penyelenggaraan Badan Layanan
Umum Daerah adalah basis akrual; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13
tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan
Layanan Umum, maka perlu adanya Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27
Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan
perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun
2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD RSUD yang dibangun atas dasar kerangka konseptual
yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi BLUD RSUD terdiri dari:
prinsip-prinsip akuntansi, basis akuntansi yang digunakan, dasar-dasar pengukuran yang digunakan, penyajian laporan keuangan, pengakuan kas dan setara kas, akuntansi pendapatan, pengakuan piutang, pengakuan beban, kapitalisasi pengeluaran, persediaan, pengakuan kewajiban, pengakuan ekuitas, dan koreksi kesalahan beserta lampirannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2013 dicabut.
76 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 67 Tahun 2022
PERBUP Kab. Temanggung No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
PERBUP Kab. Temanggung No. 30 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD Tahun 2022 No.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, maka peraturan mengenai
Kebijakan Akuntansi perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Temanggung sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 61 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
23 Tahun 2020,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun
2020,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap
anggaran, antar periode maupun antar entitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 61 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2020 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
195 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor
9 Tahun 2021 ;
Materi Pokok: Maksud dan Tujuan SAPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang dicabut eraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 66 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9
Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
Peraturan yang Dicabut: Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 97 Tahun 2018
Halaman: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 65 Tahun 2022
PERBUP Kab. Grobogan No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefi.kasi
Barang Milik Daerah, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4 7
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 4 7 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47
Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Grobogan;
Undang- Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2016 diubah.
117 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Perda No. 1 Tahun 2022 Dan Perbup Majalengka No. 29 Tahun 2018 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kebijakan Akuntansi Pemda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Majalengka No. 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Akuntansi Pemerintah Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lumajang Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Kabupaten Lumajang Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BAGAN AKUN STANDAR
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah yang memerlukan integrasi antara penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta standarisasi Bagan Akun Standar;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dan untuk melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual; d. bahwa Peraturan Bupati Lumajang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Bagan Akun Standar sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, maka perlu dicabut.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
2. UU Nomor 12 Tahun 1950;
3. UU Nomor 30 Tahun 2002;
4. UU Nomor 17 Tahun 2003;
5. UU Nomor 1 Tahun 2004;
6. UU Nomor 15 Tahun 2004;
7. UU Nomor 25 Tahun 2004;
8. UU Nomor 12 Tahun 2011;
9. UU Nomor 23 Tahun 2014;
10. PP Nomor 8 Tahun 2006;
11. PP Nomor 71 Tahun 2010;
12. PP Nomor 12 Tahun 2019;
13. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
14. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016;
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019;
16. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020;
17. Perda Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020.
BAS digunakan sebagai pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan kodefikasi akun dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada Neraca saldo, dan penyajian pada Laporan Keuangan, meliputi: a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun; b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok; c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis; d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek; e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek; dan f. level 6 (enam) menunjukkan kode sub rincian objek.
dengna rincian sebagaiman terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2022.
855 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serang Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD Tahun 2022 Nomor 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang: bahwa pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9
Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 72 Tahun 2019; Permenpan & RB No. 88 Tahun 2021; Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No.10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Serang No. 10 Tahun 2018.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Pelaksanaan Evaluasi Mandiri AKIP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 64
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi penyusunan dan penyajian
laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi
pemerintah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang
Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5 (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4355);3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan diProvinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pussat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
BAB I Ketentuan Umum
BAB II Maksud dan Tujuan
BAB III Sistem dan Prosedur Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
BAB IV Bagan Akun Standar
BAB V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
197 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 60 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang
PERBUP Kab. Semarang No. 90 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah untuk pelayanan umum
agar sesuai dengan kebijakan terhadap anggaran dan
unsur periodik, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Semarang. Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kabupaten
Semarang sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 47
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 Ten tang
Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan
perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis
Akrual;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, terdiri
dari Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan dan Kebijakan Akuntansi akun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2022.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 dicabut.
212 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
