Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan Di Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e,
ayat (2) huruf e, ayat 3 huruf c, ayat (4) huruf g, ayat (5)
huruf h, ayat (6) huruf I, ayat (7) huruf f, ayat (8) huruf
f, ayat (9) huruf e, ayat (10) huruf e, ayat (11) huruf f,
ayat (12) huruf e, ayat (15), Pasal 7 ayat (6), Pasal 14,
Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (13), Pasal 17 ayat (4),
Pasal 18 ayat (9), Pasal 26 huruf k, Pasal 29 ayat (4)
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan
di Bidang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang
Kesehatan;
Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
780/MENKES/PER/VII/2008 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02
/MENKES/148/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
411/MENKES/PER/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
492/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
736/MENKES/PER/IV/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
812/MENKES/PER/VII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1189/MENKES/PER/VIII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/MENKES/PER/VIII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191/MENKES/PER/VIII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1464/MENKES/PER/X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1787/MENKES/PER/XII/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
889/MENKES/PER/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1096/MENKES/PER/VII/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1148/MENKES/PER/VI/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 /MENKES
/PER/X/2011 ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 012 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun
2016;
Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan Pada Fasilitas Pelayanan Medik dan Fasilitas Pelayanan Penunjang Kesehatan;
4. Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
5. Praktik dan Pekerjaan Tenaga Kesehatan;
6. Tata Cara Perizinan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Persyaratan Perizinan Tenaga Kesehatan;
8. Tata Cara dan Persyaratan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) Dan Surat Izin Pengobat Tradisional (SIPT);
9. Tata Cara dan Persyaratan Sertifikasi Bidang Kesehatan;
10. Tata Cara dan Persyaratan Rekomendasi;
11. Pelaksanaan Jaminan Mutu;
12. Anggaran;
13. Ketentuan Peralihan;
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
94 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan dan Izin Tenaga Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 28 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Daerah kepada Camat
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bangunan perlu disesuaikan kembali
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993
5. Peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 24/Prt/M/2007
Peraturan ini mengatur antara lain:
1. Ketentuan umum
2. Nama, obyek dan subyek retribusi
3. Golongan dan jenis retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif
6. Struktur dan besarnya tarif
7. Wilayah pemungutan
8. Tata cara pemungutan
9. Tata cara pembayaran dan penagihan
10. Masa retribusi dan saat retribusi terutang
11. Sanksi administrasi
12. Keberatan
13. Pengembalian kelebihan pembayaran
14. Pengurangan dan keringanan pembebasan retribusi
15. Kadaluwarsa penagihan
16. Insentif pemungutan
17. Ketentuan pidana
18. Penyidikan
19. Ketentuan peralihan
20. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bangunan
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020 Nomor 552
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
a. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting.
1. UU No. 30 Tahun 2008;
2. UU No. 36 Tahun 2009;
3. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
4. Perpres No. 42 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup, sasaran, kegiatan stunting, pendekatan yang digunakan dalam upaya penurunan stunting, edukasi, pelatihan, serta penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, penguatan kelembagaan, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta pemda dan masyarakat, pencatatan dan pelaporan, serta penghargaan dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
XIII Bab, 26 Pasal (16 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarknan Perda No 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan, pemilik bangunan wajib memperoleh IMB sebelum melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disahkan;
b. bahwa berdasarkan Permen Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi, pemilik/ penggunan bangunan gedung wajib memperoleh Sertifikat Laik Fungsi sebelum pemenafaatan Bangunan Gedung;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 17/PRT/M/2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan Gedung, Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan bangunan gedung untuk keperluan tertib administrasi pembangunan dan tertib administrasi pemanfaatan bangunan gedung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskdu diatas perlu menetepaknan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2002
3. UU No 12 Tahun 2011
4, UU No 23 Tahun 2014
5. PP No 36 Tahun 2005
6. Perpres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Permen Pekerjaan Umum No 25/PRT/M/2007
9. Permen Pekerjaan Umum No 26/PRT/M/2007
10. Permen Pekerjaan Umum No 17/PRT/M/2010
11. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 05/PRT/M/2016
12. Perda Kab Lamongan No 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan. Berisi ketentuan umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; Penggolongan Bangunan Gedung; Penyelenggaraan IMB; Penyelenggaraan Sertifikat Laik Fungsi; TABG; Pendataan Bangunan Gedung; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
90
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi No. 13 Tahun 2006
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perizinan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
ABSTRAK:
Perda ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan kewenangan otonomi daerah oleh Kabupaten Melawi dalam bidang kepariwisataan, khususnya rekreasi dan hiburan umum.
UU Nomor 8 Tahhun 1981;
UU Nomor 9 Tahun 1990;
UU Nomor 23 Tahun 1997;
UU Nomor 34 Tahun 2003;
UU Nomor 10 Tahun 2004;
UU Nomor 33 Tahun 2004;
UU Nomor 8 Tahun 2005;
PP Nomor 27 Tahun 1983;
PP Nomor 67 Tahun 1996;
PP Nomor 25 Tahun 2000;
PP Nomor 58 Tahun 2005;
PP Nomor 79 Tahun 2005;
Perda ini antara lain mengatur pendefinisan usaha rekreasi dan hiburan umum, bentuk usaha, pengklasifikasian usaha, perizinan, penyidikan, dan pemidanaan,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2006.
Peraturan yang akan diatur adalah tata cara pemindahan kepemilikan atas Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, serta hal lain yang masih belum cukup diatur dalam Perda ini.
12 Halaman, dan 1 Halaman Penjelasan.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2022
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaporan dan pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi sistem dan prosedur penatausahaan pajak daerah, kepentingan penatausahaan pajak daerah khusus .Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik;
Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a perlu dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang terkait;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2022.
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 13 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang
perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga
dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik, sehingga perlu dibentuk
Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012,
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007, Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 36/MDAG/PER/9/2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun
2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, SIUP, Kewenangan
Dan Pembinaan, Tata Cara Penerbitan SIUP, Pembukaan Kantor
cabang/Perwakilan Perusahaan, Perubahan SIUP, Kehilangan dan Kerusakan,
Pembatalan SIUP, Pelaporan, Keberatan Pencabutan SIUP, Sanksi Administratif,
Penyidikan, Ketentuan Pidana
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2013.
Penjelasan 4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
