Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD Kab. Tulungagung Tahun 2022 Nomor 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR KOMPETENSI JABATAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme
Aparatur Sipil Negara dan untuk menyelenggarakan Sistem
Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara diperlukan
standar kompetensi jabatan, yang terdiri atas Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural;
b. bahwa berdasarkan Pasal 165 ayat (4) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil mengamanatkan dalam
menyelenggarakan manajemen karier PNS, instansi
pemerintah harus menyusun standar kompetensi jabatan;
c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b perlu menetapkan Standar
Kompetensi Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 409 Tahun
2019; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Standar
Kompetensi Jabatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Tulungagung dengan Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; standar kompetensi; ketentuan penutup Tujuan penetapan Standar Kompetensi Jabatan adalah:
a. mewujudkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam
dan dari Jabatan Struktural;
b. mengidentifikasi kompetensi yang dimiliki individu
dibandingkan dengan standar kompetensi yang
dipersyaratkan dalam rangka pembinaan;
c. me wuj udkan kesesuaian antara tugas Jabatan Struktural
dengan kompetensi Pejabat Struktural atau calon pengemban
Jabatan Struktural sehingga tercipta Pejabat Struktural yang
profesional; dan
d. me wuj udkan tertib pengembangan dan pembinaan
karier PNS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
jumlah 79 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
susunan ORGANISASI - tugas dan fungsi - tata kerja - dinas
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2022/No.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Utara dan bahwa penataan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujaun Menteri Dalam Negeri melalui Surat No 061/6559/OTDA serta surat Gubernur Sumatera Selatan No 061/0528/VII/2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No 16 Tahun 2013; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tabun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 38 Tahun 2007; PP No 11 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 80 Tahun 2015; PERMENPANRB No 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No 25 Tahun 2021; PERDA No 3 Tahun 2016.
Dasar Pokok Peraturan ini diatur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DInas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas Utara, Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang .berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengatur mengenai ketentuan umum, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Musi Rawas Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara No 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Rawas.
13 hlm, Lampiran : 1 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kineija Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi
Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Keija;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2022 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Kelas Jabatan ASN; dan
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
181 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 68 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor I Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah
PERBUP Kab. Bandung No. 311 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 1 - 2022 - KEDUDUKAN - SUSUNAN - PERANGKAT - DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD 2022/68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No.8 Tahun 202, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati No.1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan adanya penyetaraan jabatan serta penyesuaian susunan organisasi, maka Peraturan Bupati No.1 Tahun 2022 perlu diubah dan disesuaikan, dan perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; Perda No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No.8 Tahun 2021; Perbup No.152 Tahun 2021; Perbup No.1 Tahun 2022
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Pasal 29, Pasal 32 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 62 ayat (2), serta ketentuan lampiran huruf AA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 68 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara dapat dilaksanakan dalam bentuk pendampingan dan bantuan
hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang menghadapi masalah hukum baik didalam proses pengadilan maupun diluar proses pengadilan, memberikan kepastian hukum, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian layanan bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Deli Serdang maka itu perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Pemberian Bantuan Hukum
bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt. Nomor 7 Tahun 1956; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Lingkup Pemberian Bantuan Hukum, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2022.
7 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 67 Tahun 2022
pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat - pedoman manajeman pegawai non aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan manajemen pegawai non
aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah
unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat.
UU No.12 Tahun 1956; UU No.36 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.36 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; PP No.5 Tahun 2006; PP No.53 Tahun 2010; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permenkes No.43 Tahun 2019; Perbup Bintan No.22 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati Bintan ini diatur tentang Pedoman
Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 67 Tahun 2022
nomenklatur - jabatan - fungsional - dan - jabatan - pelaksana - pegawai - negeri - sipil
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD 2022/68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Nomenklatur Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Perbup tentang Nomenklatur Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana PNS.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2022; Perda Kab. Majalengka No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Majalengka No. 12 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 45 Tahun 2019; Perbup Majalengka No. 69 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Majalengka No. 19 Tahun 2022; Perbup Majalengka No. 70 Tahun 2021; Perbup Majalengka No. 71 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Jabatan Dan Pelaksana, Pengangkatan Dan Pemindahan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai serta mewujudkan tertib pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur ketentuan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan Badan Pegawaian Negara No. 6 Tahun 2022; Peraturan Bupati No. 89 Tahun 2017; Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal yang diatur yaitu kewajiban, larangan, dan hak ASN serta pelanggaran dan hukuman disiplin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 67 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
bahwa pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo dapat dimutasi dalam 1 (satu)
Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah atau ke luar
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, serta
pegawai negeri sipil instansi pusat atau instansi daerah
lain dapat mutasi masuk ke lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purworejo; bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun
2019 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil,
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perahrran
perundang-undangan, sehingga perlu diganti dengan
menetapkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Mutasi
Pegawai Negeri Sipil;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Mutasi PNS
Bab III TPK Mutasi PNS dan Sekretariat TPK Mutasi PNS
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 28 Tahun 2019 dicabut.
10 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pangandaran Nomor 67 Tahun 2022
STANDAR - KOMPETENSI - JABATAN - PIMPINAN - TINGGI - PRATAMA - JABATAN - ADMINISTRATOR - DAN - JABATAN - PENGAWAS - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung terwujudnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; Perda Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Standar kompetensi jabatan, Penggunaan dokumen, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2022.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 21 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2022.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
