Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020; Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kabupaten Sambas Nomor 68 Tahun 2021
Ketentuan Umum; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi Dan Komunikasi; Penyelenggara SPBE; Pemantauan SPBE Dan Evaluasi SPBE; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2022.
28 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem Pemerintahan berbasis elektronik; dan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah daerah dengan mengacu pada Peta Rencana SPBE dan dan Arsitektur SPBE. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2022.
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2O18 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diperlukan pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik ;
Pasal 18 (6) UUD 1945, UU No 28 Th 1959, UU No 11 Th 2008, UU No 14 Th 2008, UU No 25 Th 2009, UU No 23 Th 2014, PP No 82 Th 2012, PP No 95 Th 2018, PermenKomInfo No 41 Th 2007, PermenKomInfo No 14 Th 2016, PermenPAN No 13/KEP/M.PAN/1/2003, Perda Kab Lampung Selatan
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTÅHÅN BERBASIS ELEKTRONIK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan
pu blik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan tata
kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik dan erdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah
mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan
kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Pemerintah Daerah.
UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.8 Tahun 1965; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No. 71 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018.
Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2022.
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.
27 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 20 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Tengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018;
Dalam Perbup ini diatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu tata kelola dan manajemen SPBE.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 19 Tahun 2022
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - Satu Data Indonesia
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satu Data
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan untuk pengendalian pembangunan yang efektif, maka diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat terintegrasi, lengkap, handal dan mudah diakses serta berkelanjutan; bahwa untuk memperoleh data yang akurat, terintegrasi lengkap handal dalam memperoleh layanan data dan informasi pembangunan diperlukan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah melalui layanan satu data; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data.
UU No. 33 Tahun 2003; UU no. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 39 Tahun 2019.
Satu Data
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Merauke Nomor 19 Tahun 2022
MANAJEMEN DATA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin terwujudnya data yang
akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan Daerah perlu dilakukan
melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data, dan
kualitas data.
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46
ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Pemerintah Daerah melaksanakan
Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Manajemen Data Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Wonogiri;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Manajemen Arsitektur Data; Manajemen Data Induk dan Data Referensi; Manajemen Basis Data; Manajemen Kualitas Data; Pendanaan; Ketentuan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022.
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dan efektifitas tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan perbaikan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 29 Tahun 1959;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 11 Tahun 2008;UU No. 14 Tahun 2008;UU No. 25 Tahun 2009;UU No. 12 tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 74 Tahun 2005;PP No. 61 Tahun 2010;PP No. 96 Tahun 2012;PP No. 71 Tahun 2019;Perpres No. 95 Tahun 2018;Pepres No. 39 Tahun 2019;Permendagri No. 80 Tahun 2015;Permenpan RB No. 19 Tahun 2018;Permenpan RB No. 5 Tahun 2020;Permenpan RB No. 59 Tahun 2020;Perbappenas No. 16 Tahun 2020;PerBadan Siber dan Sandi Negara No. 4 Tahun 2021;Perda No. 12 Tahun 2016;Perda No. 1 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. mewujudkan keterpaduan, efisiensi dan efektifias penyelenggaraan SPBE;dan
b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel dan modern serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2022
PERBUP Kab. Mamuju Tengah No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
1. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif , transparan dan terpercaya diperlukan system pemerintahan berbasis elektronik;
2. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, efektifitas tata Kelola dan manajemen system pemerintahan berbasis elekronik dilingkungan pemerintah kabupaten mamuju tengah, diperlukan perbaikan kebijakan system pemerintahan berbasi elektronik;
3. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.26 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; PerPres No.95 Tahun 2018; PerPres No.39 Tahun 2019; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permen Pan-RB No.19 Tahun 2018; No.5 Tahun 2020; No.59 Tahun 2020; Permen Bappenas No.16 Tahun 2020; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021; Perda Kab Mamuju Tengah No. 7 Tahun 2016
1. Mengatur Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
4. Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Proses Bisnis
6. Data dan Informasi
7. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
8. Pusat Data
9.Jaringan Intra Pemerintah Daerah
10. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
