PERBUP Kab. Bantul No. 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada TKK, SD dan SMP dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Bantul No. 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009,Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019.
Materi pokok : Tata cara penerimaan peserta didik baru, Penambahan nilai prestasi, Pembiayaan dan pemantauan serta Pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2020.
Jumlah halaman : 17 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2024
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat yang
harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah melalui
penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada
satuan pendidikan yang menjadi kewenangannya; bahwa dalam melaksanakan penerimaan peserta didik
baru perlu ada kesamaan persepsi antara Pemerintah
Daerah dan satuan pendidikan, sehingga penerimaan
peserta didik baru dapat dilakukan secara objektif,
transparan, dan akuntabel; bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang
Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta
perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan
hukum dan kebutuhan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun
2023 antara lain: ketentuan Zonasi PPDB SMP; ketentuan penerimaan peserta didik baru melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali; ketentuan penerimaan peserta didik baru melalui jalur prestasi;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024.
Mengubah: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 31 Tahun
2023 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan
Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman: 4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Fak-Fak Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA/MAHASISWI ASAL KABUPATEN FAKFAK
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya pemberian beasiswa Pendidikan tinggi bagi mahasiswa/ mahasiswi asli Papua dan non Papua asal Kabupaten Fakfak, sesuai dengan standarisasi yang baku sebagai pedoman teknis untuk kelancaran dan pencapaian sasaran penyelengaraan pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi berprestasi, yang lebih unggul, berdaya saing dan bermartabat;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang -undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabuaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati Fakfak ini mengatur mengenai Standar Operasional Prosedur Pemberian Beasiswa Pendidikan Untuk Mahasiswa/Mahasiswi Asal Kabupaten Fakfak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pelalawan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 43 Nomor 2022)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pendidikan kepada masyarakat, perlu adanya pemberian beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Pelalawan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Jenis Beasiswa; Pelaksanaan Pemberian Beasiswa; Pembiayaan; Monitoring Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 43 Nomor 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksana Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Pelalawan (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 28 Tahun 2008
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2008/NO.120
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN
ABSTRAK:
a. bahwa Dengan diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembebasan Biaya
Pendidikan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2008
Nomor 9 tanggal 23 Desember 2008,
sehingga perlu ditetapkan Peraturan
Pelaksanaannya;
b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut
pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan
dalam Peraturan Bupati;
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822):
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
Design: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 158 -
- 160 -
(Lembaran Negara Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4348);
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Design: Bag.Hukum Setda Bantaeng
- 159 -
- 160 -
(Lembaran Negera Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standarisasi
Pengangkatan Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi
Guru Dalam Jabatan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng
Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi, Kududukan,
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas
Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007
Nomor 26).
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
NOMOR 28 TAHUN 2008
4
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 28 Tahun 2020
PENERIMAAN - PESERA DIDIK BARU - PAUD - SD - SMP - TAHUN AJARAN 2020/2021
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 28, BD Tahun 2020 No. 28
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2020/2021
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal anak usia dini, dan dasar yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 2 Th 1993; UU No 20 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 19 Th 2005 yg telah diubah dg PP No 13 Th 2015; PP No 17 Th 2010 yg telah diubah dg PP No 66 Th 2010; Permendikbud No 22 Th 2016; Permendikbud No 44 Th 2019; Perda Kota Tangerang No 11 Th 2007; Perda Kota Tangerang No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 8 Th 2019; Perwal Kota Tangerang No 58 Th 2016 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang No 41 Th 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah
(BOS),
perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
Pengelolaan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah
Negeri Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Seruyan. Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip
pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib,
efisien, efektif transparan dan akuntabel pada Satuan
Pendidikan Negeri dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah KabupatenSeruyanNomor 7 Tahun
2006; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 35 Tahun 2015; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 43 Tahun
2012
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR;
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
27 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Penerimaan peserta didik baru pada taman
kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah
menengah pertama perlu dilaksanakan secara
objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan
tidak diskriminatif. agar pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu
adanya pedoman penerimaan peserta didik baru
yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota
Sukabumi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 8 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Sukabumi
Nomor 9 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman penerimaan peserta didik baru pada tingkatan TK, SD, dan SMP pada Kota Sukabumi. Terdiri atas 10 Bab dan 18 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2017
tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama di Kota Sukabumi (Berita
Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 10)
dicabut.
16 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2019
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2002.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
