Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Sleman No. 79 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
UU Nomor 13 Tahun 1964; UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; PP Nomor 41 Tahun 2007; Keppres Nomor 87 Tahun 1999; Permendagri Nomor 4 Tahun 2005; Permendagri Nomor 57 Tahun 2007; Permendagri Nomor 12 Tahun 2008; Perda Sulteng Nomor 2 Tahun 2008; Perda Sulteng Nomor 6 Tahun 2008; Pergub Sulteng Nomor 5 Tahun 2009;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penamaan, urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dalam jabatan pada Dinas Kesehatan Daerah:
a) UPT Pelatihan Kesehatan;
b) UPT Laboratorium Kesehatan;
c) UPT Surveilans, Data dan Informasi; dan
d) UPT Promosi Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2009.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 60 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga/organisani swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati perlu disusun suatu pedoman pelaksanaan bagi satuan kerja perangkat daerah yang berwenang mengelola pemberian hibah dan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 8 Tahun 1985; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2009; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
Dalam PERBUP ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Prinsip Hibah dan Bantuan Sosial; Penanggungjawab Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial; Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Analisis Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Besaran Hibah dan Bantuan Sosial; Realisasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; Pertanggungjawaban; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2009.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 60 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan hasil Produksi Beras Lokal Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu raya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan produksi sekaligus pendapatan dan kesejateraan para petani, serta untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan daerah guna mendukung ketahanan pangan Nasional serta untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) dan pengembangan ekonomi pedesaan diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006; Undang Undang Nomor 35 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Asas, Maksud, Tujuan dan Sasaran; BAB III Standart Mutu dan Harga; BAB IV Proses Pengadaan, Pemasaran dan Pengangkutan; BAB V Keterlibatan Pemerintah Daerah; BAB VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2009.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2009
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI - TUGAS, WEWENANG, HAK, DAN TANGGUNG JAWAB
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2009/No. 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Wewenang, Hak, Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang lrigasi,
pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
diselenggarakan secara partisipatif, terpadu,
berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan
berkeadilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas, Wewenang, Hak, dan
Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan lrigasi
(KPI) Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 16 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
63/PRT/1993; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Mendorong Pertumbuhan Dan Perkembangan Perekonomian Serta Meningkatkan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah, Maka Perlu Memanfaatkan Kekayaan Daerah Sebagai Modal Yang Disertakan Dalam Usaha Bersama Melalui Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
UU No. 25 Tahun 1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.19 Tahun 2003; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2007; UU No.20 Tahun 2008; PP No.9 Tahun 1995; PP No.45 Tahun 1995; PP No.44 Tahun 1997; PP No.58 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.06 Tahun 2008;
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Bentuk Penyertaan Modal Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hasil Usaha, Pembinaan Dan Pengendalian, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 60 Tahun 2009
BADAN - PERTIMBANGAN - JABATAN - DAN - KEPANGKATAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Kab Cianjur Tahun 2009 No 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
ABSTRAK:
Bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Cianjur telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2006 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 08, bahwa dengan dilaksanakannya penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008, keberadaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud perlu ditinjau kembali dan disempunakan
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 15 Tahun 1979; PP No. 30 Tahun 1980; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 101 Tahun 2000; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 5 Tahun 2005; Perda Kab. Cianjur No. 03 Tahun 2008; Perda Kab. Cianjur No. 07 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Tugas Pokok dan Fungsi; Keanggotaan; Tata Kerja; Persidangan dan Prosedur; Pembiayaan; Ketentuan Lain dan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2009.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU No. 3 Tahun 2005; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
