Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya meningkatkan peran Koperasi serta meningkatkan kesejahteraan petani kelapa di Kabupaten Pangandaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Industri Pengolahan Kelapa Berbasis Koperasi di Kabupaten Pangandaran.
UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 2 Tahun 2017; PP No. 29 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 6 Tahun 2017; Perbup No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembangunan industri pengolahan kelapa berbasis koperasi di Kabupaten Pangandaran, yang meliputi ketentuan umum, maksud dan tujuan, bentuk dan kepemilikan usaha, peran serta pembiayaan, lokasi industri dan perizinan, bahan baku dan tenaga kerja, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas pendukung, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2020.
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perbup No. 44 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Perbup Pangandaran No. 70 Tahun 2019.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 51 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN MAGETAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2020
ABSTRAK:
a. bahwa adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Daerah disertai menurunnya keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, salah satu bentuk penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) adalah melalui pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha bagi usaha mikro;
c. bahwa guna pelaksanaan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya suatu pedoman umum;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020;
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 104/2020;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019.
Bantuan Modal Usaha diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam rangka program pemulihan ekonomi Daerah dan Nasional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2020.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 44 Tahun 2020
Penanaman Modal dan InvestasiPerbankan, Lembaga KeuanganBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerekonomianCOVID-19 / CoronaKoperasi, UMKM
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Melalui Penugasan Kepada PT. BPR BKK Lasem (Perseroda) di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi corona
virus disease 2019, perlu melaksanakan stimulus
permodalan bagi usaha mikro dan koperasi;
b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi usaha
mikro dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dilakukan pemberian pinjaman lunak;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun
2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memberikan Penugasan kepada Badan Usaha
Milik Daerah yang didukung dengan pendanaan yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pinjaman Lunak Bagi Usaha Mikro
dan Koperasi Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) Melalui Penugasan Kepada PT BPR BKK Lasem
(Perseroda) di Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan penugasan
PT BPR BKK Lasem (Perseroda) dalam rangka penanganan dampak ekonomi
terkait penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) melalui pinjaman lunak
bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang.
Pinjaman lunak bagi usaha mikro dan koperasi di Kabupaten Rembang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a. menyediakan permodalan bagi usaha mikro dan koperasi dengan bunga 0%
(nol persen);
b. membantu meringankan beban usaha mikro dan koperasi dari dampak
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
c. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah; dan
d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
a. penugasan;
b. jangka waktu;
c. dukungan Pemerintah Daerah;
d. keadaan kahar (force majeure);
e. pelaporan; dan
f. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 41 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan dampak ekonomi
bagi pelaku usaha mikro akibat pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Klaten, diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada
pelaku usaha mikro agar dapat bertahan dan mampu
melanjutkan usahanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mengubah Peraturan
Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kepada Usaha
Mikro di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3 mengenai sasaran Program Subsidi Bunga dan perubahan pada Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2020
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan Nomor 37 Tahun 2020
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI ( KUKM ) KABUPATEN MAGETAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI ( KUKM ) KABUPATEN MAGETAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan bermartabat serta untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam Usaha Kelompok, perlu diberikan bantuan Kredit Usaha Kelompok Mandiri ( KUKM ) yang lunak dan mudah diperoleh; b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri ( KUKM ) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Mengingat: 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 51); 8. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pemberian Kredit, Pola Pemberian Kredit, Jenis Penggunaan Kredit, Plafond Kredit, Jenis Usaha, Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Kredit, Suku Bunga dan Jangka Waktu Kredit, Pembayaran Angsuran Kredit, Bea Materai dan Biaya Administrasi, Pendapatan Hasil Bunga, Tata Cara Penggunaan Dana Resiko Kredit, Penanganan Tunggakan Angsuran, Laporan, Pembinaan dan Monitoring, Pembentukan dan Tugas Tim POKJANIS Kabupaten dan Tim POKJANIS Kecamatan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 28 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purbalingga No. 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Mengubah Ketentuan Pasal 2
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka lebih mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil melalui program subsidi bunga/ imbal hasil, Pemerintah Daerah menambah alokasi dana subsidi bunga/ imbal hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengubah Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro
dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Program Subsidi Bunga/lmbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 26 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ABSTRAK:
bahwa dalam
rangka pemberdayaan dan
pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang
berdaya saing diperlukan pembinaan terkoordinasi dan
berkesinambungan; bahwa agar pelaksanaan pembinaan usaha mikro
berjalan optimal, perlu bersinergi dengan pelaku usaha
kecil dan menengah serta pemangku kepentingan,
dalam Forum Komunikasi Usaha Mikro Kecil dan
Menengah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Forum Komunikasi UMKM; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2020.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2020 Seri A Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK FASILITASI
ONLINE PEDAGANG PASAR, PENGUATAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN
PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH AKIBAT
DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE2019 (COVID-19)
TAHUN 2020
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka
pelaksanaan fasilitasi pemasaran online pedagang
pasar, penguatan Industri Kecil Menengah, dan
penguatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah
akibat Corona Vints Disease 2019 (Covid-19) di
Kabupaten Tuban, perlu didukung Anggaran Belanja
Tidak Terduga untuk Keperluan Darurat Bencana
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat
diprediksi sebelumnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak
Terduga untuk fasilitasi online pedagang pasar,
penguatan Industri Kecil Menengah dan penguatan
ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah akibat
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020;
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun
2007; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun
2019; 16. Peraturan Bupati Toban Nomor 1 Tahun 2014; 17. Peraturan Bupati Toban Nomor 46 Tahun 2019
Materi Pokok: mengatur mengenai Penggunaan
Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Keadaan Tertentu
Darurat Bencana lnfeksi Corona Virus Disease (Covid-19)
sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan
upaya penanggulanggannya sebesar Rp.1.809.460.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2020.
Jumlah 6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 21 Tahun 2020
PROGRAM SUBSIDI BUNGA SKIM KREDIT USAHA MIKRO KREATIF - PETUNJUK PELAKSANAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2020/NO. 474, TBD.2020, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menggerakan perekonomian Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro. Untuk menjaga agar pelaku usaha mikro dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan subsidi bunga kredit untuk akses permodalan melalui program Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif yang dilaksanakan perbankan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PKM.05/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016; Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 47 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Skim Kredit Usaha Mikro Kreatif Kabupaten Maluku Tengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020
PERBUP Kab. Purbalingga No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Mengubah Ketentuan Pasal 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil Kepada Usaha Mikro Dan Kecil Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya memfasilitasi pelaku usaha mikro dan kecil guna mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan/perbankan diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berorientasi kepada pengembangan usaha dalam skala yang lebih besar;
b. bahwa dalam upaya menjaga agar sektor usaha mikro dan kecil tetap dapat bertahan dan berkembang, dipandang perlu untuk dilaksanakan kebijakan dalam bentuk program subsidi bunga/imbal hasil kepada usaha mikro dan kecil yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program subsidi Bunga/Imbal Hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalinga Tahun 2020;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 20 Tahun 2008, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 17 Thaun 2013, Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2015 dan Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga/Imbal Hasil kepada Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2020.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
